Di Indonesia, politik belah bambu antara tentara dan polisi telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir. Persaingan dan konflik antara dua lembaga keamanan ini menciptakan ketegangan yang memengaruhi stabilitas politik dan keamanan nasional.

Politik belah bambu adalah politik yang membelah bambu yang semula terpadu dan menyatu, lalu dibelah. Dan cara membelahnya adalah yang satu diangkat ke atas , yang satunya lagi diinjak ke bawah. Ilustrasinya seperti ini.

Sebenarnya apa manfaat dari pada politik belah bambu itu ? Manfaat menerapkan sistem politik belah bambu adalah untuk mempertahankan kekuasaan. Prakteknya , sebagian kelompok masyarakat yang menentang kekuasaan , diinjak, ditekan, dan selanjutnya dihancurkan sampai habis. Tetapi sebagian kelompok yang lain ( terutama yg mendukung kekuasaan ) diangkat, diberi fasilitas, dan diistimewakan kehidupan nya di masyarakat.

Politik belah bambu biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa penjajah dari Eropa. Sejak abad 15, bangsa-bangsa penjajah Eropa melakukan ekspansi dan menganeksasi wilayah wilayah yang sudah dikuasainya lewat peperangan, atau penguasaan perekonomiannya.

Di dalam wilayah jajahannya mereka menerapkan politik belah bambu , agar kelompok-kelompok besar yang ada dalam masyarakat dipecah-belah menjadi kelompok kecil , sehingga tidak kuasa ( tidak mempunyai kemampuan ) melakukan perlawanan baik secara politik maupun secara militer.

Begitu juga pada saat Kolonial Belanda menjajah bangsa kita di nusantara yang pada waktu itu masih terpisah pisah dalam berbagai kerajaan lokal. Belanda memelihara "ulama" tertentu dan memberangus ulama lainnya. Ulama pejuang sejati ditindas, ulama pendukung pemerintah diagung-agungkan. Bahkan, dalam sejumlah riset sejarah, ada tokoh-tokoh ulama dan kaum bangsawan tertentu mendapatkan previlege dari Belanda, sementara ulama dan tokoh yang anti kolonialisme diburu dan dipenjarakan.

Politik belah bambu ini kira kira hampir sama dengan politik pecah belah atau politik adu domba. Contohnya penerapan politik belah bambu di jaman sekarang adalah kritikan Pak Amien Ra'is tentang era kepemimpinan presiden Jokowi. Menurut beliau praktek perpolitikan jaman sekarang itu adalah sistem politik partisan yang mementingkan kelompok tertentu masih sering terjadi . Ini sangat merugikan masyarakat Indonesia , karena lama kelamaan akan terjadi pembelahan bangsa.

Sejak era reformasi, hubungan antara tentara dan polisi telah menjadi semakin kompleks. Kedua lembaga ini memiliki peran dan kepentingan yang berbeda dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Tentara fokus pada pertahanan negara dari ancaman luar, sementara polisi bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam negeri dan menangani kejahatan.

Namun, dalam beberapa kasus, batasan antara tugas dan wewenang kedua lembaga ini menjadi kabur. Persaingan untuk pengaruh politik dan kontrol atas sumber daya tertentu telah menciptakan rivalitas yang mendalam di antara mereka, sering kali mencuat ke permukaan dalam bentuk konflik terbuka.

Faktor lain yang memperburuk politik belah bambu antara tentara dan polisi adalah adanya keterlibatan politik. Beberapa pihak di tingkat politik tertinggi telah memanfaatkan perselisihan antara kedua lembaga ini untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok, mengambil keuntungan dari ketegangan yang terjadi.

Akibatnya, dalam beberapa kasus, persaingan ini telah merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sementara tentara dan polisi seharusnya bekerja sama untuk menciptakan keamanan nasional yang kokoh, persaingan internal yang terus-menerus telah mengganggu upaya-upaya tersebut dan dapat melemahkan fondasi keamanan negara.

TNI yang sejatinya pro bersama rakyat, akhir akhir ini kelihatan mulai renggang. Tadinya rakyat ingin bersandar di pundak mereka namun impian itu sudah semakin jauh. Beda dengan ketika rezim sebelumnya dimana setiap ada demo berjilid jilid, para demonstran lebih memilih berlindung di pundak TNI secara khusus TNI AD. Mungkin karena kepercayaan rakyat (public trust) terhadap polisi sudah mulai menurun secara signifikan. Polisi kita akhir akhir ini acap menggunakan pendekatan represif ketimbang persuasif. Jauh melenceng dari konsep Presisi.
Mengutip laman resmi Polri, arti Presisi adalah singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan. Konsep prediktif dalam presisi berfokus pada kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (predictive policing). Konsep ini patut diduga masih sebatas lips service. Faktanya tidak seindah yang kita bayangkan. Beda dengan konsep Promoter.

Apa yang dimaksud dengan promoter POLRI?
Promoter atau singkatan dari Profesional, Modern dan Terpercaya adalah program kerja Polri yang diluncurkan oleh Kapolri waktu itu Jendral Tito Karnavian pada tahun 2016, yang kemudian dilanjutkan oleh Kapolri Jendral Idham Azis pada akhir tahun 2019 hingga 1 Jul 2020. Ilham Azis dan Tito berlatar reserse.

Mengenai politik belah bambu antara tentara dan polisi di Indonesia merupakan refleksi yang dalam dan kritis terhadap kondisi politik dan keamanan di tanah air. Politik belah bambu merupakan strategi pemecah belah yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, dimana satu kelompok ditinggikan sedangkan kelompok lain diinjak ke bawah.

Untuk meredakan politik "belah bambu" antara tentara dan polisi, diperlukan langkah-langkah konkret untuk membangun kepercayaan saling, membuka jalur komunikasi yang lebih efektif, dan memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Hanya dengan upaya bersama dan kesadaran akan pentingnya kerja sama antara kedua lembaga ini, Indonesia dapat mengatasi politik belah bambu yang mengancam keamanan dan stabilitas.

Penulis adalah wartawan senior Riau dan Ketua Pro Jurnalismedia Siber (PJS Riau)