Kamis, 21 November 2019 Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan - Indeks Berita
 
Rudi, "Kepada Bupati Amril Tindak Tegas 2 SOP Lamban Dalam Bekerja"

Rabu, 06-11-2019 - 08:26:32 WIB

 
Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Rudi Handoko Als Akok.

TERKAIT:
 
  • Rudi, "Kepada Bupati Amril Tindak Tegas 2 SOP Lamban Dalam Bekerja"
  •  

    BENGKALIS, berazamcom - Komisi II DPRD Bengkalis merekomendasikan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk membatalkan ratusan paket lelang yang belum ditayang, baik dari Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) maupun dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab Bengkalis.

    Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Ruby Handoko kepada wartawan pasca Hearing dengan dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, Selasa (29/10/19) lalu.

    "Komisi II DPRD Bengkalis merekomendasikan agar ratusan paket lelang yang belum ditayang dari Disperkimtan maupun Dinas PUPR, untuk dibatalkan, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi," tegas pria yang akrab disapa Akok ini, Selasa (06/11/19).

    Alasan Ketua Komisi II yang akrab disapa Akok ini, karena sesuai jadwal ratusan paket lelang itu, baru akan ditayangkan ULP pada tanggal 3/5 November 2019. Sementara proses pelelangan memakan waktu minimal 21 hari masa sanggah.

    Mengingat itu, Akok berkeyakinan proyek tersebut akan dikerjakan asal jadi dan tidak efektif oleh rekanan dan tentunya tidak berkualitas baik, pasalnya karena dikejar - kejar waktu.

    "Kenapa sudah mendekati akhir tahun baru sibuk mau lelang, bayangkan jika tayang tanggal 3/5 November, masa sanggah 21 hari. Tinggal masa pengerjaan 40 hari kerja, saya yakin pekerjaannya asal-asalan," cakap Akok.

    Terkait singkatnya waktu pengerjaan, dia mendesak Kepala Disperkimtan maupun Kepala Dinas PUPR Kab Bengkalis agar membatalkan ratusan paket lelang tersebut.

    "Kalau pengerjaannya asal-asalan masyarakat yang dirugikan. Uang habis umur jalan tak lama. Kontraktor juga kasian, karena jika dilelang pasti mereka terpaksa ikut, sementara waktu tidak memungkinkan lagi," tegas politisi di Partai Golkar itu.

    Akok juga menambahkan kegiatan, yang dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari bantuan dari Pemerintah pusat atau APBN TA 2019 juga tidak bisa dilaksanakan oleh OPD terkait, dikarenakan lambatnya proses kegiatan yang dilaksanakan tentunya sangat dirugikan pemerintah bahkan masyarakat.

    "Pemerintah pusat sudah sangat memperhatikan kebutuhan daerah terutama untuk Kab Bengkalis, sudah diberikan bantuan DAK tapi tidak dilaksanakan. Ini terkesannya OPD yang tidak mampu untuk melaksanakannya dengan baik. Untuk apa dipertahankan pimpinan OPD tersebut, kalau hanya makan gaji buta," cetus Akok.

    "Minta Bupati Menindak Tegas OPD yang Lamban Bekerja"

    Rudi Handoko Politisi partai Golkar ini juga meminta kepada Bupati Bengkalis, Amril Mukminin untuk menindak tegas OPD yang lamban dalam bekerja. Dalam hal ini mempersiapkan dokumen untuk diajukan di ULP Kab Bengkalis.

    "Kita minta Bupati memberikan tindakan tegas kepada OPD yang lamban, dan tahun depan potong anggaran OPD nya. Masa dikasi tugas dan anggaran tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Satu lagi sebaiknya perjalanan dinas keluar kota dikurangi saja, karena berdampak terhadap percepatan pembangunan di Negeri berjuluk Junjungan ini. Siapa yang dirugikan, Masyarakatlah yang akhirnya dirugikan," tutup Akok.*

    []bazm-7



     
    Berita Lainnya :
  • Rudi, "Kepada Bupati Amril Tindak Tegas 2 SOP Lamban Dalam Bekerja"
  •  

    Komentar Anda :