Senin, 09 Desember 2019 Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan - Indeks Berita
 
Paripurna KUPA-PPAS DPRD Pekanbaru Dipertanyakan & Diduga Melanggar Hukum

Rabu, 14-08-2019 - 01:12:56 WIB

 
Foto: Kondisi rapat banggar.yang hanya dilakukan 1 kali dan dihadiri hanya 5 orang, tapi bisa menjadwalkan paripurna.

TERKAIT:
 
  • Paripurna KUPA-PPAS DPRD Pekanbaru Dipertanyakan & Diduga Melanggar Hukum
  •  

    Pekanbaru, Berazam-Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS), tidak "on time' bahkan molor berjam jam dari jadwal yang telah ditetapkan.

    Tidak diketahui pasti alasan molornya rapat paripurna teraebut. Namun menurut Kabag Persidangan Rizal molornya rapat karena anggota DPRD belum memenuhi quorum.

    "Saya tak tau, ketidakhadiran para dewan. Rapat harusnya pukul 09.30 wib," ujar Rizal, Selasa (13/8).

    Beberapa kali terdengar staf dewan memanggil wakil rakyat agar memasuki ruang rapat paripurna. Namun entah kenapa panggilan tersebut seakan tidak diindahkan dan hanya beberapa orang yang memasuki ruang paripurna.

    Molornya rapat paripurna membuat beberapa perwakilan OPD meninggalkan kantor DPRD.

    "Terlalu lama rapatnya, undangannya jam 9.30 wib, sampai sekarang belum dimulai padahal sudah pukul 11.15 wib," ujar salah seorangĀ  kabag OPD Pekanbaru

    Paripurna DPRD Kota Pekanbaru baru dimulai pada pukul 11.20 wib dengan dihadiri 26 anggota DPRD dari 44 orang.

    "Sebelum rapat paripurna dimulai, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa rapat paripurna dihadiri 27 orang dari 44 orang anggota DPRD," ujar Plh Sekretaris Dewan Zoel Fahmi.

    Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD Pekanbaru Syahril didampingi wakil ketua Sigit dan Jhon Romi.

    Ketua DPRD Syahril mengatakan dengan kehadiran 27 orang anggota DPRD rapat dinyatakan quorum dan terbuka untuk umum.

    Informasi lain menyebutkan, molornya paripurna ini disebabkan beberapa anggota DPRD Pekanbaru tidak tidak pernah menerima dokumen RKPD dan KUAPPAS yang akan di paripurnakan itu..

    "Mereka hanya memberikan ke banggar saja. Seharusnya dokumen itu di serahkan ke seluruh anggota dewan. Baru dibahas di komisi. Tapi sekarang tanpa di serahkan dokumen itu dan tidak ada dibahaa oleh komisi dan banggar pun hanya membahas kemaren 1 kali dan hanya di hadiri 5 orang. Tapi sudah mau di paripurnakan pagi ini. Ini jelas pelanggaran hukum," beber salah seorang anggota DPRD Pekanbaru kepada Berazam, Selasa (13/8) pagi.

    Dia menambahkan, biasa nya walau tidak kuorum tapi rapat tetap dilaksanakan juga. "Belum pernah ada paripurna yang kuorum secara fisik. Tapi tetap mereka paripurnakan. Hanya absen saja mereka akali dan di teken oleh staf,"

    Sambungnya, Paripurna MOU KUAPPAS minggu lalu aja hanya 10 orang yang hadir secara fisik. "Tapi tetap mereka paripurnakan.. Sangat luar biasa Lembaga yang terhormat di buat seperti itu.. Tapi apa lah daya. Tidak ada yang berani untuk menolak,"

    Bila mengacu ke aturan PP 12 tahun 2018. untuk paripurna MOU KUAPPAS harus di hadiri kepala daerah. Tidak bisa di wakilkan. Tapi faktanya hanya sekda.yang datang.

    bazm2



     
    Berita Lainnya :
  • Paripurna KUPA-PPAS DPRD Pekanbaru Dipertanyakan & Diduga Melanggar Hukum
  •  

    Komentar Anda :