SEBERAPA pentingkah mempelajari sejarah HAM? Pertanyaan ini layak diajukan mengingat mempelajari sejarah, utamanya HAM kadang memicu debat yang tidak berkesudahan, kesimpangsiuran dan tendensi penyalahgunaan isu HAM. Padahal, sejarah dapat menyediakan data mengenai awal mula munculnya HAM sebagai sebuah gagasan hingga menjelma menjadi sebuah standar dan norma umum yang dalam perkembangannya bahkan sejumlah instrumen hukum HAM mensyaratkan negara-negara terikat untuk merumuskannya dalam peraturan perundang-undangannya.

Dalam sejarah perkembangan HAM, memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut yang pada akhirnya memunculkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum baik itu rechtstaat maupun rule of law. sebagaimana yang dikemukakan oleh Louis XIV dengan ungkapan L etat’est Moi atau “Negara adalah Saya”.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu rechtsstaat. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan The Rule of Law. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah rechtsstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha Negara.

Konsep Negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi adanya penghormatan hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.  Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory). Dalam perkembangannya melawan kekuasaan muncul Gerakan pembaharuan (Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang.

Melihat dinamika seputar orang kulit hitam yang sekarat di tangan polisi, ini mungkin titik nyala yang unik karena negara yang banyak bersuara tentang menjunjung HAM akhirnya memperlihatkan pada dunia bahwa negara ini terus menerus terjadi marginalisasi terhadap minoritas dan rasisme terjadi terus menerus dan sistematis.“Ini terasa berbeda. Bisa jadi karena dunia lebih kecil dan informasi bergerak lebih cepat. Namun apakah ini bukan persimpangan dari retorika presiden yang tindakannya telah membuat kelompok warga AS yang bersembunyi di bawah tanah untuk kembali bersuara dengan kritis.”Kematian George Floyd telah memicu gelombang protes di Amerika Serikat, melepaskan kemarahan yang sudah lama membara atas bias rasial dalam sistem peradilan pidana AS.

Lalu, apa yang menyebabkan masih banyak kasus rasis di dunia terutama di Amerika Serikat?

Menurut Robin DiAngelo dalam bukunya yang berjudul "White Fragility" menyebutkan bahwa orang kulit putih yang progresif sering mendefinisikan rasisme sebagai sesuatu yang jelas dan sikap keras, demikian dikutip dari laman splcenter.org.

Unjuk rasa atas kematian George Floyd tak bisa dibendung, massa berkerumun di depan gedung putih dan mulai mengunci kantor pemerintahan, tempat Presiden Trump memimpin negaranya. Mereka menuntut keadilan atas kematian Floyd.

Kasus ini tak sesederhana kasus pembunuhan lainnya. Nafas Floyd yang tersekat adalah potret nyata bagaimana ras kulit hitam berdiri dalam bayangan ketakutan, kekerasan terhadap Floyd hanya berselang dua bulan setelah kematian wanita kulit hitam bernama Breonna Taylor.

America, are we conscious enough? Screaming on the people Kneeling for justice and being quiet on the people kneeling to kill..

Menentukan penyebab kematian Geogre Floyd bukan hanya menjadi alat bukti pidana terhadap aparat penegak hukum, tetapi juga implikasi terhadap public yang telah lama melihat kekerasan rasial penegak hukum terhadap warga kulit hitam di AS.

 Penulis: Cifebrima Suyastri (Dosen Hubungan Internasional Fisipol UIR, Pengampu Mata Kuliah Studi HAM)