CPP (Coastal Plain Pekanbaru) Block tiba tiba viral setelah beberapa tahun adem. Pemicunya adalah Anggota DPR yang terhormat bernama Muhammad Nasir.
Kebetulan dia anggota komisi VII yang bermitra dengan dua Kementerian, yakni Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian, serta tiga badan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapetan).
Dalam rapat kerja Komisi VII dengan Ditjen Migas, SKK Migas, dan BOB BSP-Pertamina, Senin (14/2/2022), Nasir 'menelanjangi' PT BSP (Bumi Siak Pusako)
yang bakal mengelola Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) di Riau mulai tahun ini. Sebelumnya, wilayah kerja itu dikelola oleh Badan Operasi Bersama (BOB) antara BSP dan Pertamina Hulu.
Kontrak yang dilakukan BOB pada Blok CPP dilakukan sejak 2002 dan bakal berakhir pada Agustus 2022. Selanjutnya, BSP yang ditunjuk untuk mengelola blok migas itu sampai 2042 dengan skema gross split dan komitmen kerja pasti mencapai US$ 130,4 juta.
Namun, hal tersebut ditentang habis-habisan Nasir. Politisi Partai Demokrat besutan SBY itu berpendapat PT BSP tak mampu mengelola lapangan migas dengan baik. Kerja sama operasi BOB yang dilakukan Pertamina pun sia-sia.
Dia memaparkan sejak 2002 hingga saat ini lifting di Blok CPP malah menurun drastis. Menurutnya, saat Blok CPP diberikan kepada BOB BSP-Pertamina Hulu, potensi lifting minyak mencapai 40 ribu barel per hari, hingga kini target itu tak pernah dicapai bahkan terus menerus turun hingga ke level 8 ribuan barel per hari.
"Ini dari potensi 40 ribu di 2002 diserahkan, sampai ini hari cuma 8 ribu. Nggak ada juga sumur baru. Nggak ada teknologi baru," ungkap Nasir
Nasir meminta SKK Migas memeriksa dan melakukan audit secara mendalam pada BSP. Bahkan, dalam skema BOB pun menurutnya, Pertamina lebih banyak melakukan pengembangan daripada BSP.
"Saya minta SKK nilai ini pak, takutnya saya Pertamina ini selama ini jadi kuda pedatinya. Dia (BSP) hanya ongkang-ongkang kaki dapat uangnya," kata Nasir.
Tak sampai disitu, Nasir makin melebar hingga menyinggung soal profesionalitas yang ada di dalam tubuh BSP. Dia mengatakan BUMD ini terlalu banyak jadi alat keluarga penguasa daerah.
"Pengurus perusahaan ini dari bupati ke keluarganya, anak bupatinya, dan lain-lain, gitu-gitu aja ini. Nggak ada profesional dikembangkan di sini," ungkap Nasir.
Pernyataan Nasir ni sontak membuat kaget tokoh tokoh Riau. Ekonom Riau Viator Butar butar adalah orang pertama yang meresponnya. Menurut Viator yang disampaikan Nasir bukan pendapat resmi Komisi VII. Tapi pendapat Nasir sebagai anggota Komisi VII.
Mestinya lanjut Viator, sebagai orang Riau dan mewakili Riau di Senayan, Nasir itu harus membuat pernyataan yang menyejukkan, bukan justru mempermalukan Riau di Forum nasional.
"Nasir itu tidak tahu diri, menyudutkan Riau tanpa dasar yang jelas di forum nasional. Dia tidak tahu sejarah pendirian BSP dan perjuangan rakyat Riau mendapatkan hak pengelolaan CPP block," tegas Viator.
Menurut Viator, CPP itu sudah disetujui menteri peralihannya dari BOB Pertamina/BSP ke BSP terhitung Agustus 2022 ini. Itu sudah lewat prosedural dan evaluasi ketat. Kontrakpun sudah di tandatangani. "Ngapain pula sekarang Nasir tuh koar koar di DPR terkesan menyudutkan BSP?,"
tukas Viator.
Ditambahkannya, Kementrian pun sudah berikan waktu 5 tahun untuk nanti dievaluasi. Kalau dianggap gagal akan dikenai sanksi. Persetujuan menteri itu sudah keluar tahun 2018.
"Seharusnya sebagai wakil rakyat Riau di DPR, dia mendukung dan mendorong BUMD Riau agar maju dan berkembang. Kalau begitu sikapnya, bisa saja besok-besok kepercayaan rakyat Riau hilang.
Dan gak usah lagi dari Riau dia maju ke DPR RI,' tandas Viator sembari mengatakan siap debat terbuka dengan Nasir soal CPP Block dan isu isu strategis Riau lainnya.
Senada dengan Viator, akademisi Universitas Riau Edyanus Herman Halim menyebut tidak semestinya Nasir bicara seperti itu. Sebagai representasi politik Riau di Senayan, harusnya kata Edyanus, Nasir memberi mssukan positif bukan justru tendensius dan cenderung menyudutkan posisi Riau di stage politik Nasional. Aneh bin Ajaib!.
Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) turut buka suara. Bahkan, Muhammad Herwan, Wakil Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), yang juga terlibat dalam perjuangan merebut WK Migas CPP sejak awal reformasi, dengan lantang mengecam dan menilai Nasir sebagai “Pengkhianat”.
Ia mengatakan, sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Riau, seharusnya Nasir membela dan memperjuangkan kepentingan Riau, bukan malah sebaliknya mencoreng marwah Riau di forum nasional. Bahkan Herwan menuding, selama 3 periode Nasir menjadi anggota DPR RI Dapil Riau, tak pernah ada dilakukan dan kontribusi yang diberikan Nasir untuk Riau. “Harusnya beliau introspeksi diri. Karena itu, rakyat Riau seharusnya tidak memilih Nasir sebagai wakil Riau di Senayan. Nasir sudah layak diusir dari Bumi Riau,” kata Herwan dalam rilisnya dikutip dari CAKAPLAH.
Herman mengingatkan Nasir bahwa WK Migas CPP dengan ladang-ladang minyak kebanggaan masyarakat Riau, diambil alih Pemerintah Republik Indonesia dari PT Caltex Pasific Indonesia (Chevron) dan dipercayakan pengelolaannya ke BUMD Riau dalam hal ini PT Bumi Siak Pusako, bersama dengan Pertamina pada tahun 2002 bukanlah dengan serta merta. Tetapi setelah melalui perjuangan yang berdarah-darah oleh seluruh komponen masyarakat Riau, pemuda, mahasiswa dan tokoh masyarakat Riau yang bersebati di daerah Riau maupun yang bermukim di Jakarta.
Perjuangan alih Kelola WK Migas CPP juga merupakan satu diantara agenda utama reformasi yang dikoordinir oleh Gabungan Kekuatan Reformasi Masyarakat Riau (GKRMR) sejak tahun 1998. Kemudian motor perjuangan tersebut dilanjutkan oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) yang dipertegas sebagai agenda aksi tindak lanjut dari Kongres Rakyat Riau Kedua (KRR II).
Ada Motif Apa Dibalik Nasir?
Dalam dunia politik ada dua panggung. Pertama di depan (Front Stage) dan kedua di belakang (Back Stage). Boleh jadi apa yang disampaikan Nasir didepan, punya motif lain di belakang. Apatah lagi Isu yang beredar dikalangan jurnalis Riau pernyataan Nasir diatas diduga ada kaitannya dengan konflik kepentingan bisnis di PT BSP.
Meski isu ini masih perlu pembuktian namun jika benar demikian, Nasir boleh kita duga sedang memainkan politik 'sambil menyelam minum air'. Pokitik ini jika diniatkan untuk kebajikan pastilah mendapat "apreciate" publik. Namun jika sebaliknya, maka akan menjadi blunder, apalagi menyelam di 'laut' nya sendiri, laut yang merekomnya ke Senayan. Laut itu bernama Riau. Maka sebelum penyelamannya sampai ke tepian, dia sudah tersedak duluan.
"Aku tidak menangis karena kamu kamu tidak layak. Aku menangis karena khayalanku tentang siapa dirimu hancur oleh kebenaran tentang siapa dirimu." - Steve Maraboli.
Barangkali kata bijak politik ini pas dialamatkan buat Nasir? Walahualam!
Penulis Wapimum/Wapenjab Berazamcom/Anggota DKP PWI Riau.
