Sri Mulyani Bongkar Anggaran Pemda Diecer ke 200 Ribu Program
Senin 13 September 2021, 15:17 WIB
Menkeu Sri Mulyani menyorot banyaknya kegiatan di tingkat daerah yang tidak memperhatikan produktivitas dan output.

Jakarta, berazamcom - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut salah satu 'penyakit' dalam pengelolaan keuangan daerah adalah banyaknya belanja daerah yang berdampak minim.

Ia menyebut secara total di level daerah terdapat 29.623 program yang dipecah menjadi 263.135 kegiatan pada tahun ini. Ia menyebut pemda mengecer anggaran menjadi kegiatan kecil yang minim hasil alias outcome dan output.

"Kita bisa bayangkan ini yang disebut diecer-ecer ya seperti ini. Pokoknya kecil-kecil semua dapat tapi tidak memerhatikan pengeluaran itu menghasilkan output dan outcome," kata Ani, akrab sapaannya, pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9).

Selain itu, ia membeberkan kalau belanja juga belum produktif, ini tercermin dari besarnya porsi anggaran belanja pegawai, yakni 32,4 persen dari pagu. Sementara, hanya 11,5 persen pagu dibelanjakan untuk infrastruktur layanan publik.

Sri Mulyani juga menemukan hingga tahun ini masih banyak daerah yang melakukan business as usual dan mengendapkan uangnya di perbankan meski sudah disinggung sejak tahun lalu. Bendahara Negara mencatat per Juli 2021 dana pemda yang mengendap di bank masih selangit, yaitu Rp173,73 triliun.

"Posisi Juli 2021 ada Rp173,73 triliun dana pemda yang tersimpan di perbankan, dalam situasi covid-19 kami lebih memperhatikan setiap transfer dan harusnya kami harapkan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," beber dia.

Di sisi lain, dia menilai akuntabilitas secara administratif pemda sudah membaik. Namun, secara material ia menyebut masih diperlukan perbaikan.

Kendati secara rata-rata kinerja pengelolaan keuangan pemda masih jauh dari memuaskan, Ani mengakui ada pemda yang mengelola anggaran dengan baik dan manfaat bisa dirasakan oleh warganya.

Guna menciptakan kesetaraan kualitas pengelolaan dana dan pemerataan pembangunan, ia menyebut Kemenkeu akan mengubah formula penetapan pagu Dana Alokasi Umum (DAU).

Ani menjelaskan penetapan pagu bakal berbasis kinerja pemda. Nantinya, penetapan pagu diatur lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan pusat dan daerah dengan memerhatikan kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan keuangan daerah.

"Penggunaan DAU akan disesuaikan dengan kinerja daerah dalam mencapai standar pelayanan minimum," jelasnya.

Sebagai informasi, DAU adalah dana pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom setiap tahun. DAU diberikan dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhannya melaksanakan desentralisasi.

 

 

 

 

 

 

[]bazm

Sumber : CNN Indonesia

Sri Mulyani Bongkar Anggaran Pemda Diecer ke 200 Ribu Program
CNN Indonesia | Senin, 13/09/2021 14:18 WIB
Bagikan :
Menkeu Sri Mulyani menyorot banyaknya kegiatan di tingkat daerah yang tidak memperhatikan produktivitas dan output. Menkeu Sri Mulyani menyorot banyaknya kegiatan di tingkat daerah yang tidak memperhatikan produktivitas dan output. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut salah satu 'penyakit' dalam pengelolaan keuangan daerah adalah banyaknya belanja daerah yang berdampak minim.

Ia menyebut secara total di level daerah terdapat 29.623 program yang dipecah menjadi 263.135 kegiatan pada tahun ini. Ia menyebut pemda mengecer anggaran menjadi kegiatan kecil yang minim hasil alias outcome dan output.

"Kita bisa bayangkan ini yang disebut diecer-ecer ya seperti ini. Pokoknya kecil-kecil semua dapat tapi tidak memerhatikan pengeluaran itu menghasilkan output dan outcome," kata Ani, akrab sapaannya, pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9).

Lihat Juga :
Sri Mulyani: 2004-2021, 127 Kepala Daerah Jadi Napi Korupsi

Selain itu, ia membeberkan kalau belanja juga belum produktif, ini tercermin dari besarnya porsi anggaran belanja pegawai, yakni 32,4 persen dari pagu. Sementara, hanya 11,5 persen pagu dibelanjakan untuk infrastruktur layanan publik.

Sri Mulyani juga menemukan hingga tahun ini masih banyak daerah yang melakukan business as usual dan mengendapkan uangnya di perbankan meski sudah disinggung sejak tahun lalu. Bendahara Negara mencatat per Juli 2021 dana pemda yang mengendap di bank masih selangit, yaitu Rp173,73 triliun.

"Posisi Juli 2021 ada Rp173,73 triliun dana pemda yang tersimpan di perbankan, dalam situasi covid-19 kami lebih memperhatikan setiap transfer dan harusnya kami harapkan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," beber dia.

Di sisi lain, dia menilai akuntabilitas secara administratif pemda sudah membaik. Namun, secara material ia menyebut masih diperlukan perbaikan.
Lihat Juga :
Cek Cara Lolos Program Kartu Prakerja Gelombang 20

Kendati secara rata-rata kinerja pengelolaan keuangan pemda masih jauh dari memuaskan, Ani mengakui ada pemda yang mengelola anggaran dengan baik dan manfaat bisa dirasakan oleh warganya.

Guna menciptakan kesetaraan kualitas pengelolaan dana dan pemerataan pembangunan, ia menyebut Kemenkeu akan mengubah formula penetapan pagu Dana Alokasi Umum (DAU).

Ani menjelaskan penetapan pagu bakal berbasis kinerja pemda. Nantinya, penetapan pagu diatur lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan pusat dan daerah dengan memerhatikan kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan keuangan daerah.

"Penggunaan DAU akan disesuaikan dengan kinerja daerah dalam mencapai standar pelayanan minimum," jelasnya.

Sebagai informasi, DAU adalah dana pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom setiap tahun. DAU diberikan dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhannya melaksanakan desentralisasi.



(wel/sfr)


Baca artikel CNN Indonesia "Sri Mulyani Bongkar Anggaran Pemda Diecer ke 200 Ribu Program" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210913135049-532-693526/sri-mulyani-bongkar-anggaran-pemda-diecer-ke-200-ribu-program.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/
Sri Mulyani Bongkar Anggaran Pemda Diecer ke 200 Ribu Program
CNN Indonesia | Senin, 13/09/2021 14:18 WIB
Bagikan :
Menkeu Sri Mulyani menyorot banyaknya kegiatan di tingkat daerah yang tidak memperhatikan produktivitas dan output. Menkeu Sri Mulyani menyorot banyaknya kegiatan di tingkat daerah yang tidak memperhatikan produktivitas dan output. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut salah satu 'penyakit' dalam pengelolaan keuangan daerah adalah banyaknya belanja daerah yang berdampak minim.

Ia menyebut secara total di level daerah terdapat 29.623 program yang dipecah menjadi 263.135 kegiatan pada tahun ini. Ia menyebut pemda mengecer anggaran menjadi kegiatan kecil yang minim hasil alias outcome dan output.

"Kita bisa bayangkan ini yang disebut diecer-ecer ya seperti ini. Pokoknya kecil-kecil semua dapat tapi tidak memerhatikan pengeluaran itu menghasilkan output dan outcome," kata Ani, akrab sapaannya, pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/9).

Lihat Juga :
Sri Mulyani: 2004-2021, 127 Kepala Daerah Jadi Napi Korupsi

Selain itu, ia membeberkan kalau belanja juga belum produktif, ini tercermin dari besarnya porsi anggaran belanja pegawai, yakni 32,4 persen dari pagu. Sementara, hanya 11,5 persen pagu dibelanjakan untuk infrastruktur layanan publik.

Sri Mulyani juga menemukan hingga tahun ini masih banyak daerah yang melakukan business as usual dan mengendapkan uangnya di perbankan meski sudah disinggung sejak tahun lalu. Bendahara Negara mencatat per Juli 2021 dana pemda yang mengendap di bank masih selangit, yaitu Rp173,73 triliun.

"Posisi Juli 2021 ada Rp173,73 triliun dana pemda yang tersimpan di perbankan, dalam situasi covid-19 kami lebih memperhatikan setiap transfer dan harusnya kami harapkan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," beber dia.

Di sisi lain, dia menilai akuntabilitas secara administratif pemda sudah membaik. Namun, secara material ia menyebut masih diperlukan perbaikan.
Lihat Juga :
Cek Cara Lolos Program Kartu Prakerja Gelombang 20

Kendati secara rata-rata kinerja pengelolaan keuangan pemda masih jauh dari memuaskan, Ani mengakui ada pemda yang mengelola anggaran dengan baik dan manfaat bisa dirasakan oleh warganya.

Guna menciptakan kesetaraan kualitas pengelolaan dana dan pemerataan pembangunan, ia menyebut Kemenkeu akan mengubah formula penetapan pagu Dana Alokasi Umum (DAU).

Ani menjelaskan penetapan pagu bakal berbasis kinerja pemda. Nantinya, penetapan pagu diatur lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan pusat dan daerah dengan memerhatikan kebutuhan pelayanan publik dan kemampuan keuangan daerah.

"Penggunaan DAU akan disesuaikan dengan kinerja daerah dalam mencapai standar pelayanan minimum," jelasnya.

Sebagai informasi, DAU adalah dana pembangunan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom setiap tahun. DAU diberikan dengan tujuan pemerataan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhannya melaksanakan desentralisasi.



(wel/sfr)


Baca artikel CNN Indonesia "Sri Mulyani Bongkar Anggaran Pemda Diecer ke 200 Ribu Program" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210913135049-532-693526/sri-mulyani-bongkar-anggaran-pemda-diecer-ke-200-ribu-program.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/



Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: redaksi.berazam@gmail.com

About Us

Berazamcom, merupakan media cyber berkantor pusat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Indonesia. Didirikan oleh kaum muda intelek yang memiliki gagasan, pemikiran dan integritas untuk demokrasi, dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Kata berazam dikonotasikan dengan berniat, berkehendak, berkomitmen dan istiqomah dalam bersikap, berperilaku dan berperbuatan. Satu kata antara hati dengan mulut. Antara mulut dengan perilaku. Selengkapnya



Alamat Perusahaan

Alamat Redaksi

Perkantoran Grand Sudirman
Blok B-10 Pekanbaru Riau, Indonesia
  redaksi.berazam@gmail.com
  0761-3230
  www.berazam.com
Copyright © 2021 berazam.com - All Rights Reserved
Scroll to top