Sabtu, 8 Mei 2021

Breaking News

  • Larangan Mudik, Bupati Siak Pantau Pos Penyekatan Minas dan Kandis   ●   
  • 100 Hari Kapolri, Peluncuran Berbagai Aplikasi Wujud Keseriusan Perbaikan Korps Bhayangkara   ●   
  • Soal WNA Asal Cina yang Masuk ke Indonesia, Imigrasi: Sudah Dapat Rekomendasi   ●   
  • Kemenag Hormati Putusan MA Soal Pembatalan SKB 3 Menteri Seragam Sekolah   ●   
  • Wakajati Riau Apresiasi Keberadaa MPP Pekanbaru   ●   
Catatan Politik Raya Desmawanto
Golkar, Syamsuar dan 'Mimpi Riau Lebih Baik'
Minggu 08 Maret 2020, 22:13 WIB
Raya Desmawanto Nainggolan dikerubungi awak media dalam door stop
TIDAK mengagetkan, ketika hari ini Minggu (8/3/2020), Syamsuar didaulat menjadi Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau. Setidaknya, tanda-tanda bahwa kemudi 'Beringin Kuning' akan dipegang oleh Gubernur Riau tersebut sudah terasa sejak sepekan lalu. Saat pelantikan saya sebagai Ketua Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PS GMKI) Pekanbaru-Riau pada Sabtu (29/2/2020) lalu, saya yang duduk di samping Syamsuar sempat berbicara super-singkat menyangkut rencana pelaksanaan Musda Partai Golkar Provinsi Riau yang semula direncanakan digelar esoknya, yakni Minggu (1/3/2020) di Labersa Hotel, Siak Hulu, Kampar. Malam itu, Syamsuar yang saya undang datang dalam pelantikan sebagai Gubernur Riau menyatakan kepada saya kalau Musda Golkar ditunda. Firasat saya, ini adalah 'pertanda baik' bagi Syamsuar. Esoknya, saya mengunggah status di laman Facebook pribadi saya, bahwa penundaan Musda Partai Golkar Provinsi Riau adalah 'jalan terjal' bagi ketua petahana, Arsyadjuliandi Rachman (AR), namun merupakan 'jalan potong' bagi Syamsuar (SYAM). Malam ini, dugaan saya menjadi kenyataan. SYAM resmi memegang pataka Partai Golkar pada hari kedua Musda di Hotel Aryaduta, Pekanbaru. Penundaan musda ternyata tidak semata merupakan 'jalan potong' namun lebih jauh lagi merupakan 'jalan tol', bebas hambatan. Penundaan Musda menjadi pertanda jalan terjal karena memang skenario penundaan menjadi 'mimpi tak elok' yang mungkin tidak disangka oleh AR. Sebagai mantan Wakil Gubernur dan kemudian menjadi Gubernur Riau serta 'dedengkot' Partai Golkar, karena beberapa periode menjadi anggota DPR RI dapil Provinsi Riau, penundaan musda merupakan hal yang tak lazim. Seyogianya, jika AR mendapat restu dari DPP Partai Golkar untuk melanggengkan kepemimpinannya di Partai Golkar Riau, maka tak perlu penundaan itu terjadi. Pada akhirnya, 'jalan terjal' itu beberapa hari kemudian berubah lebih kuat menjadi 'jalan buntu'. AR secara terbuka mengumumkan pengunduran dirinya dalam pencalonan sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Riau, sekaligus memberikan 'karpet merah' bagi koleganya SYAM. Partai Golkar bagi SYAM, bukanlah barang baru. Ia sempat memegang kendali Partai Golkar di Kabupaten Siak, sebelum akhirnya dicopot karena mencalonkan diri sebagai Gubernur Riau berpasangan dengan Brigjen (TNI) Edy Natar Nasution. Pangkal awalnya karena SYAM tidak mendapat dukungan perahu Partai Golkar, hingga ia putar kemudi mencari dukungan partai lain. Alhasil, SYAM memenangi pilgubri 2018 yang diantar oleh perahu koalisi Partai NasDem, PAN dan PKS. Sebuah pilihan politik yang taktis dan mujarab, meski SYAM pasti menyadari risikonya akan dicopot dari jabatan di kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Siak. Lantas, bagaimana Partai Golkar yang kini resmi dinahkodai oleh SYAM? Serta bagaimana implikasinya terhadap 'kekuasaan' pemerintahan daerah yang dikendalikan SYAM sebagai Gubernur Riau? Apa kaitannya dengan jargon kampanye SYAM saat pilgubri: Membangun Riau Lebih Baik? Bagi Partai Golkar, dinamika politik sekeras apapun teruji dan sudah terbukti tidak akan merusak pondasi dan soliditas partai. Lihat saja, pengunduran diri AR sebagai calon Ketua DPD I Partai Golkar tidak diikuti oleh riak-riak Partai Golkar di Riau. Tidak terlihat perlawanan yang nyata dari para pendukung AR, selain hanya percikan kecil ketidakpuasan beberapa pendukung, itupun sebatas curahan hati (curhat) saja. Pergerakan basis dukungan tidak terasa, kondisi internal Partai Golkar Riau adem ayem dan begitu cair, sejuk dan tenteram, terkondisi sedemikian rupa. Ini merupakan modal pokok bagi SYAM untuk makin menanjapkan pengaruhnya di tubuh Partai Golkar Riau. SYAM yang memiliki kekuasaan sebagai Gubernur Riau akan makin mudah membangun konsolidasi partai hingga ke tingkatan kepengurusan kabupaten/ kota se Riau. SYAM memiliki bargaining yang kuat dan titahnya sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Riau bisa berubah menjadi perintah wajib yang bakal diikuti mayoritas kader Partai Golkar. Konsolidasi tersebut akan berlangsung cepat, mengingat Partai Golkar juga akan menghadapi pemilihan kepala daerah di sejumlah kabupaten/ kota pada tahun ini. Sekarang, bagaimana pengaruhnya bagi SYAM sebagai Gubernur Riau saat ia telah menjadi Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau? SYAM yang merupakan politisi diprediksi akan semakin bergerak lebih cepat dan lincah untuk mengamankan kebijakannya. Komunikasinya dengan para politisi lintas partai, utamanya dengan para anggota DPRD Riau serta pimpinan partai di Riau akan berlangsung tanpa hambatan, sedemikian rupa. Beda halnya, ketika dalam satu tahun pemerintahannya sebagai Gubernur Riau, SYAM seakan tak memiliki sandaran partai politik (meski di kemudian hari beredar kartu tanda sebagai anggota Partai Amanat Nasional). Kini, SYAM akan dapat memegang kemudi politik secara leluasa, memerintahan kader Partai Golkar di DPRD Provinsi Riau, termasuk juga di DPRD Kabupaten/ Kota se Riau, untuk mengamankan kebijakan politiknya di daerah. Apalagi, Ketua DPRD Provinsi Riau juga dipegang oleh Partai Golkar. SYAM tidak akan 'canggung' lagi karena sudah memiliki gerbong politik kuat yang bisa dihandle-nya secara lebih leluasa, tanpa batas dan tanpa sekat. Keputusan SYAM untuk mengamankan jabatan sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Riau, secara politik baginya adalah energi positif yang memiliki efek politik kuat dan meyakinkan, menempatkannya sebagai politisi sekaligus gubernur yang memiliki dukungan politik kuat dan terukur. Ia akan semakin bergerak lincah, cukup kokoh dan disegani. Momentum dan modal politik yang kuat ini semestinya memiliki relevansi dengan tanggung jawab membayar 'utang politik' SYAM yang saat kampanye pilgubri dua tahun lalu tak ragu mengusung slogan: Membangun Riau Lebih Baik. Tagline tersebut sarat akan makna, bisa dianalisis dari beragam sudut dan dimensi. Riau yang Lebih Baik dari segala aspek: ekonomi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, lingkungan hidup, kesejahteraan, kesehatan dan aspek sosial budaya lainnya. Ini sebenarnya beban berat bagi SYAM di tengah terjadinya perlambatan ekonomi global yang mempengaruhi ekonomi nasional dan daerah. Bagaimanapun, untuk Membangun Riau Lebih Baik itu membutuhkan dukungan pembiayaan dan keuangan. Sementara, tren penerimaan daerah (APBD) Riau tidak memiliki kenaikan yang signifikan untuk menyelenggarakan 'pembangunan di segala bidang' itu. Keuangan negara dan pemerintah daerah kini sedang 'seret' serta dalam posisi siaga. Saya bahkan pernah mendengar, SYAM sempat menyampaikan rencana mengajukan pinjaman daerah untuk membantu pembiayaan pembangunan tersebut. Berharap tambahan dana dari dana bagi hasil dan Participating Interest (PI) Blok Rokan, masih membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan, sementara pembiayaan pembangunan segera membutuhkan kesiapan anggaran yang cukup. Beban pembangunan di depan mata sudah menanti, kemampuan keuangan daerah amat terbatas. SYAM harus memutar akal mencari sumber-sumber keuangan, menutup kebutuhan anggaran daerah. Namun setidaknya, dengan jabatan baru sebagai Ketua DPD I Partai Golkar, SYAM memiliki kekuatan atau bargaining dalam melakukan komunikasi politik, khususnya menyangkut hubungan dengan kebutuhan dan rencana pembangunan di Riau. Ia akan lebih mudah berkomunikasi dengan jajaran bupati/ walikota di Riau, apalagi bupati/ walikota yang merupakan kader Partai Golkar, SYAM bisa saja akan mengeluarkan jurus perintahnya. Soal hubungan dengan bupati/ walikota se Riau, saya mengamati dalam setahun ini sepertinya belumlah menunjukkan kondisi yang baik-baik amat. Meski di permukaan sepertinya tidak ada masalah, namun potret keseharian seakan menunjukkan komunikasi SYAM dengan jajaran bupati/ walikota belum pada level yang afdol dan cair. Dua hari lalu, tepatnya Jumat (6/3/2020) saya menghadiri undangan kunjungan kerja Wakil Presiden KH. Maruf Amin ke Pekanbaru, yakni di UIN Sultan Syarif Kasim (SUSKA). Hingga acara bubaran, tidak terlihat satupun bupati/ walikota yang datang dalam acara itu, bahkan Walikota Pekanbaru Firdaus MT sekalipun. Para kepala daerah (bupati/ walikota) pun tidak mengutus wakilnya atau pejabat tinggi di lingkungannya. Protokoler Istana Wakil Presiden pun kerepotan, karena bangku yang disediakan bagi bupati/ walikota se Riau kosong melompong. Alhasil bangku yang sedianya disiapkan untuk para bupati/ walikota itu 'terpaksa' diisi oleh undangan umum dan Senat (Guru Besar) UIN Suska dan bangku kosong lainnya ditarik ke belakang agar tidak jomplang. Saya tidak mengetahui apa alasan 'mangkirnya' para bupati/ walikota dalam acara kunjungan kerja resmi Wakil Presiden tersebut. Namun, publik bisa saja menafsirkan bahwa para bupati/ walikota tersebut sepertinya 'kurang menyegani' SYAM sebagai Gubernur Riau. SYAM dapat saja menggunakan jalur politiknya untuk meraih dukungan dari pemerintah pusat di Jakarta sebagai 'penguasa anggaran' negara. Sudah menjadi rahasia umum, praktik dana transfer ke daerah perlu lobi-lobi dan jalur khusus. Salah satunya adalah lobi dan jalur khusus politik dengan pejabat negara berasal dari partai politik. Kebetulan, saat ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dijabat oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartanto. Bisa saja, akses politik dengan Airlangga dipakai untuk membantu gelontoran dana pusat ke Riau. Atau juga akses politik via gedung Senayan (DPR RI), tempat meramu anggaran negara yang berkait kelindan dengan dana alokasi ke daerah. Tentu saja, komunikasi anggaran via lobi dan jalur politik itu tidak diharamkan. Tinggal bagaimana SYAM mampu memainkan peran komunikasi politik tersebut secara efektif berbasis teamwork. Kita berharap, kekuasaan SYAM di Partai Golkar Provinsi Riau, tidak justru sekadar menjadi beban politik pribadinya. Namun sebaliknya menjadi energi positif sebagai pelapis dan amunisi utama kekuasaannya sebagai Gubernur Riau. Dengan demikian, ikhtiar Membangun Riau Lebih Baik bisa bergerak maju, nyata dan bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. (*) Penulis: Ketua Perkumpulan Senior GMKI Pekanbaru-Riau dan Peneliti di Pusat Kajian Demokrasi, Kebijakan dan Pembangunan Daerah (Puskabda)



Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: redaksi.berazam@gmail.com


Komentar Anda
Berita Terkait


About Us

Berazamcom, merupakan media cyber berkantor pusat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Indonesia. Didirikan oleh kaum muda intelek yang memiliki gagasan, pemikiran dan integritas untuk demokrasi, dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Kata berazam dikonotasikan dengan berniat, berkehendak, berkomitmen dan istiqomah dalam bersikap, berperilaku dan berperbuatan. Satu kata antara hati dengan mulut. Antara mulut dengan perilaku. Selengkapnya



Alamat Perusahaan

Alamat Redaksi

Perkantoran Grand Sudirman
Blok B-10 Pekanbaru Riau, Indonesia
  redaksi.berazam@gmail.com
  0761-3230
  www.berazam.com
Copyright © 2021 berazam.com - All Rights Reserved
Scroll to top