Alamak!! Ada 12 Juta Ponsel Ilegal Beredar di Indonesia, Pekanbaru Gimana?
Sabtu 12 Agustus 2017, 12:02 WIB
JAKARTA - Pemerintah berupaya menekan peredaran ponsel ilegal di Indonesia dengan menggandeng perusahaan teknologi dunia Qualcomm Incorporated melalui penciptaan sistem Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS).
Sebelumnya Kementerian Perindustrian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri No.65 Tahun 2016 terkait tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2017 mengenai pengendalian impor dan ekspor barang yang diduga merupakan berasal dari hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual.
Upaya tersebut sebagai tindaklanjut pemerintah terhadap maraknya peredaran ponsel ilegal di Indonesia. Ponsel ilegal yang dimaksud adalah ponsel palsu yang didesain dan merek yang menyerupai orisinil dan barang gelap (selundupan).
Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartarto, mengatakan penjualan ponsel per tahun mencapai 60 juta unit. Sedangkan 20% dari jumlah itu atau 12 juta adalah ponsel ilegal.
"Kalau kita bicara satu tahun 60 juta (unit) berarti 20% ada 12 juta (unit)," ujar Airlangga usai menandatangani kerja sama dengan Qualcomm di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Selain itu, kata Airlangga, sebagaimana ditulis detik, ada sekitar 40 juta nomor identitas asli ponsel (International Mobile Equipment Identity/IMEI) yang tercatat di Kementerian Perindustrian selama tahun ini. Sedangkan total jumlah IMEI yang tercatat sejak 2013 hingga saat ini sekitar 500 juta.
"Datanya baru mau diolah. Data yg sudah masuk ke perindustrian, (tahun ini) 40 juta IMEI yang sudah terdaftar. Kalau yang sudah ada di kementerian perindustrian (sejak 2013 sampai sekarang) 500 juta IMEI. Yang tidak terdaftar ya belom tau karena kita baru mau sinkronisasi data, dengan sistem ini," terang Airlangga.
Dirjen ILMATE (Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan, menambahkan pengecekan ponsel legal atau tidak dapat dilakukan dengan mengecek IMEI.
"Kerja sama Qualcomm ini dipakai untuk menganalisa dan bikin sistem. Kami targetkan enam bulan. Jika sudah selesai bisa untuk pengontrolan ponsel ilegal ke depannya," ujar Putu.
Redaktur : Yuen
Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: redaksi.berazam@gmail.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Jumat 08 Maret 2024
Stikes Tengku Maharatu Wisuda Lagi 231 Sarjana Kesehatan dan Profesi Ners
Senin 22 Januari 2024
Letakan Batu Pertama, Stikes Tengku Maharatu Bangun Kampus Empat Lantai
Selasa 28 November 2023
Satu Jam Bersama Gubernur Riau Edy Natar : Mimpi Sang Visioner dan Agamis
Selasa 21 November 2023
Silaturahmi IKBR dengan Plt Gubri, Edy Nasution: Insha Allah Saya Maju
Minggu 01 Oktober 2023
Bravo 28 Usulkan Ganjar-Jokowi Pasangan Pilpres 2024
Rabu 27 September 2023
Hendry Ch Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Pusat 2023-2028
Rabu 20 September 2023
Perginya Dosen Ramah, Humoris, dan Rendah Hati
Senin 18 September 2023
Wow! Ternyata Harga Kontrak Impor LNG Pertamina yang Disidik KPK Jauh lebih Murah dari Harga LNG Domestik
Senin 11 September 2023
Menkominfo Mau Pajaki Judi Online, Ini Kata CERI
Sabtu 09 September 2023
Jalin Silaturahmi, Sahabat Fuja ''Sejiwa Sehati'' Gelar Turnamen Domino Diikuti 500 Peserta
Berita Terkini
Rabu 24 April 2024, 16:02 WIB
Serius Maju dalam Pilgubri 2024: Edy Natar Nasution Sudah Ketemu Sekjen DPP NasDem & Ketua DPW Nasdem Riau
Rabu 24 April 2024, 14:15 WIB
Mantap! Mantan Gubernur Riau Serius Bertarung dalam Pilgubri 2024
Rabu 24 April 2024, 13:17 WIB
KPU Resmi Menetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden-Wakil Presiden 2024-2029
Rabu 24 April 2024, 13:05 WIB
Serius Maju di Kontestasi Pilgubri, Edy Natar Nasution Daftar di Partai Demokrat Riau
Rabu 24 April 2024, 12:56 WIB
Dibuka Wapres Ma'ruf Amin, PJ Gubernur Riau Hadiri Rakornas Penaggulangan Bencana 2024
Rabu 24 April 2024, 10:11 WIB
Bambang Widjojanto: Dissenting Opinion di MK Buat Legitimasi Pilpres Bisa Dipersoalkan
Rabu 24 April 2024, 10:04 WIB
Hari Ini KPU RI Gelar Pleno Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih
Rabu 24 April 2024, 09:57 WIB
Pemko Pekanbaru Gesa Penyerahan Aset Jalan ke Provinsi
Rabu 24 April 2024, 09:54 WIB
Usai Jabatan Berakhir, Pj Wali Kota Pekanbaru Harap Program Prioritas Tak Hilang
Rabu 24 April 2024, 09:50 WIB
Pasca Idulfitri 1445 H, Harga Bahan Kebutuhan Pokok di Pekanbaru Stabil