Pekanbaru, berazamcom - Menanggapi pandangan umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru tentang Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 beberapa hari yang lalu, hari Selasa (21/7/2020) secara resmi melalui rapat paripurna, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan jawaban terhadap Ranperda Kota Pekanbaru tentang LPP APBD tersebut.

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani , dihadiri oleh Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, S.Si serta anggota dewan dan tamu undangan lainnya berlangsung lancar.

Mengawalai sambutannya, Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi, menyampaikan uncapan terimakasihnya atas apresiasi yang diberikan oleh seluruh Fraksi DPRD Kota Pekanbaru atas perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemko Pekanbaru Tahun Anggaran 2019.

"Pencapaian ini merupakan buah dari kerjasama semua pihak baik eksekutif maupun legislatif," ujar Ayat Cahyadi.

Ada beberapa tanggapan yang disampaikan oleh Wakil Walikota, Ayat Cahyadi dalam Rapat Paripurna Jawaban Pemerintah terhadap LPP APBD ini, mulai tanggapan mengenai capaian PAD yang tidak memenuhi target terutama sektor pajak.

"Untuk memaksimalkan penerimaan PAD terutama sektor pajak daerah, Pemko Pekanbaru telah melakukan beberapa program, diantaranya, upgrading data base yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan bentuk pemutakhiran data subjek dan objek pajak daerah," ungkap Ayat.

Kemudian, tambahnya, Pemko juga melakukan kegiatan ekstensifikasi berupa menggali dan mencari potensi objek pajak baru serta penguatan regulasi yang diperlukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak ditahun berikutnya.

Selain itu, ada juga beberapa persoalan yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan. Dan beberapa program-program pembangunan lainnya seperti PMBRW, serta perusahaan daerah (PD).

Sementara terkait adanya masukan Fraksi PKS agar kiranya Pemko Pekanbaru memaksimalkan program Pemberdayaan Masyarakat seperti PMBRW, mengingat realisasi anggaran pada program tersebut  ditahun 2019 masih dibawah 50 persen.

Anggota DPRD Roni Pasla dari Frkasi PAN memberikan masukan agar kiranya dilakukan peninjuan kembali terhadap peyertaan modal Pemko Pekanbaru kepada PT Sararan Pembangunan Pekanbaru berupa aset di Kawasan Industri Tenayan (KIT) 

Menganggapi masukan tersebut, Ayat menyebut, bahwa Pemko Pekanbaru telah melakukan penyerahan aset KIT kepada PT Sarana Pembangunan Pekanbaru dan telah  terpadu pengamanan aset dikawasan KIT tersebut dengan harapan penguasaan  keseluruhan lahan KIT tersebut dapat terlaksana.

Diakhir sambutannya, Ayat berjani akan memperhatikan seluruh saran, catatan, dan apresiasi yang diberikan oleh anggota dewan demi jalannya program pembangunan kota Pekanbaru yang lebih baik lagi.

"Terhadap saran, catatan dan juga apresiasi dari para anggota dewan, akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru untuk perbaikan pelaksanaan pembangunan kedepan dalam mewujudkan kota Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani," pungkas Ayat. (*)