Sabtu, 26 September 2020 Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan - Indeks Berita
 
 
SPS Pusat Apresiasi Relaksasi Pembebasan PPN Kertas

Selasa, 15-09-2020 - 22:48:32 WIB

 


TERKAIT:
 
     

    Jakarta, berazamcom -
    Pemerintah akhirnya memberikan sejumlah insentif kepada industri media mulai bulan lalu, untuk mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

    Salah satunya, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bahan baku kertas untuk industri media massa dibebaskan atau ditanggung pemerintah (DTP).

    Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 125/PMK. 010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2020 itu, Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat menyambutnya dengan baik.

    SPS Pusat lewat rilisnya yang diterima berazamcom, Ketua Harian Januar P Ruswita menyampaikan beberapa item tentang hal tersebut.

    Pertama, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah c.q Kementerian Keuangan, atas terbitnya PMK No. 125/PMK. 010/2020 tersebut di atas, setelah melalui diskusi dan konsultasi bersama lk 2 bulan, antara industri pers cetak melalui SPS, Kementerian Keuangan, dan tim Media Suistainability yang diinisiasi Dewan Pers, yang juga turut memperjuangkan relaksasi PPN atas kertas suratkabar/majalah ini.

    Kedua, dengan porsi biaya bahan baku kertas mencapai 30 s/d 40 persen dari total biaya produksi penerbitan media cetak, kehadiran PMK No 125 tahun 2020 bagaikan angin segar, untuk memperpanjang "nafas" penerbit media cetak di masa pandemi Covid-19.

    Ketiga, kebijakan relaksasi fiskal melalui PMK 125/200 kami harapkan juga bisa dikomunikasikan oleh pemerintah kepada pemangku kepentingan industri pers cetak, seperti importir kertas, produsen kertas, dan pemasok kertas koran dan majalah, agar sepenuhnya segera menyesuaikan diri dengan kebijakan tersebut. Supaya beban operasional penerbit pers cetak semakin berkurang ke depan di masa pandemi.

    Kemudian keempat, penerbitan kebijakan pemerintah ini juga akan mendorong penerbit pers untuk semakin fokus memberi perhatian pada produk jurnalisme yang berkualitas, profesional, dan independen dalam bingkai kebebasan pers.

    Kelima, ke depan, SPS Pusat berharap rencana kebijakan relaksasi berikutnya seperti pembebasan PPN penjualan suratkabar/majalah, insentif iklan layanan pemerintah kepada penerbit pers, hingga penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, bisa segera direalisasi. Semua itu untuk mendukung penerbit suratkabar dan majalah agar senantiasa menghasilkan konten-konten jurnalisme yang mencerdaskan bangsa.

    Sedangkan keenam, untuk diketahui PMK 125/2020 ini efektif berlaku sejak 15 September 2020.

    Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media mendorong pemerintah untuk menaikkan stimulus bantuan pandemi Covid-19 dan mengalokasikannya juga untuk pekerja media. Setidaknya, ada tujuh aspirasi yang dikemukakan.

    Pertama, mendorong negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program, atau kampanye penanggulangan Covid-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers.

    Kedua, mendorong negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak sebesar 20% dari harga per kilogram komoditas tersebut.

    Ketiga, mendorong negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30% dari tagihan per bulan pada periode Mei-Desember 2020.

    Keempat, mendorong negara memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN untuk perusahaan pers.

    Kelima, mendorong negara menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi Covid-19, tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan.

    Keenam, mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

    Terakhir, mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dan lain-lain.*rls



     
    MTQ (di) Kampar
    Oleh: Syafriadi

    Sudah lama saya tak menyaksikan open dan closing cermony Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Sabtu malam (30/11 2019), saya sempatkan datang ke Kota Bangkinang. Melihat malam penutupan MTQ Provinsi Riau ke-38.
     
     
    Paripurna Dewan 'Hujan' Interupsi, Ida Yulita Sebut MoU KUA-PPAS Perubahan APBD Langgar UU
    Tingkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat, Mahasiswa Kimia UMRI Taja Pelatihan Online
    Ternyata Nomor Urut 3 Sesuai Prediksi dan Harapan HT
    Pilkada Rohil 2020: Paslon Camar 1, Sudin 2, Ahad 3 dan Aman 4
    Ini Nomor Urut Paslon di Pilkada Kuansing, Mursini No 2