Pekanbaru, berazamcom - Aksi demonstrasi dan kritikan keras dari kalangan mahasiswa maupun pemuda yang ditujukan kepada Gubernur Riau, H Syamsuar, ke Kejaksaan Tinggi Riau, beberapa hari belakangan, perlu disikapi.

Karena mengeritik dengan cara-cara yang tidak pada tempatnya, bisa merugikan nama baik seorang. Apalagi yang dikeritik adalah orang nomor satu di tanah Melayu, yang juga belum tentu bersalah. "Harus dibedakan mengeritik dengan memvonis," kata Tokoh Masyarakat dan Budayawan Riau, HA Aris Abeba, kepada sejumlah media, Rabu, 28 Oktober 2020.

Aris menyebut, mengeritik kebijakan kepala daerah boleh saja. Tapi lakukanlah dengan cara-cara yang bermartabat atau cara orang kita Melayu. Jangan asal tuduh atau langsung mengatakan Gubri korupsi, tangkap dan lain sebagainya. Karena yang boleh memvonis itu adalah hak hakim di pengadilan.

Bagi kita orang Melayu, jelas Aris, raja adil raja disembah; Raja alim raja disanggah. Tapi ada cara-cara mengeritik yang santun dan tidak merusak nama baik. Karena pemimpin itu, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Serahkan kepada yang berkompeten untuk menanganinya.

"Jika kita mencubit orang, jangan sampai orang dipermalukan atau merasa sakit di depan umum. Dalam adat Melayu ada rasa dan periksa atau praduga tak bersalah," jelas Alumni Pondok Pesantren Gontor dan UIN Sultan Syarif Qasim Riau ini.

Menurut Aris, Gubernur Riau, juga memiliki beberapa pejabat ahli dan staf khusus yang menangani masalah hukum dan masalah yang berkaitan dengan komunikasi massa. Jadi bisa saja sanggahan atau kritikan itu, disampaikan atau didiskusikan kepada mereka.

Kepada Gubernur Riau, Aris juga menyarankan, agar memilih pejabat dan orang-orang yang cakap dan paham menerima dan menampung kritikan masyarakat. "Gubernur Riau juga mesti secara intens melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang mengkritisi kepemimpinannya. Bisa secara langsung atau melalui orang-orang yang mampu berkomunikasi," ujar Aris.

Seperti diberitakan sejumlah media, beberapa kritikan keras disampaikan sejumlah pemuda Riau, kepada Gubernur H. Syamsuar dan Sekdaprov Yan Pranajaya lewat aksi-aksi unjuk rasa di halaman Kejaksaan Tinggi Riau.

Namun menurut Aris, tak ada yang salah dengan aksi itu. Tetapi ini kan bisa dikomunikasikan. Sebab ada pepatah yang menyebutkan: 'bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat. Artinya, tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan apabila dibicarakan dengan baik-baik.

"Apalagi, saya mendengar Pak Gubernur juga punya tim yang bisa menjembatani antara satu pihak dengan pihak lainnya," ujar Aris Abeba.

Untuk itu, Aris menghimbau kepada tim Gubernur Syamsuar supaya pro-aktif dan menjembatani permasalahan yang menjadi tuntutan aksi-aksi demonstrasi. "Sebaiknya tim ini bisa bergerak menjembataninya dan dicarikan apa akar masalahnya," ujar Aris Abeba.

Sebelumnya Pengamat Komunikasi Politik, Dr Aidil Haris dalam sebuah wawancara dengan media menyebutkan ktitikan kepada kepala daerah, akan berpengaruh terhadap kinerja Gubernur Riau.

"Dalam konsep komunikasi pembangunan, tentunya aksi-aksi ini memberikan pengaruh terhadap kinerja pemimpin. Apalagi kasus yang dipermasalahkan itu berhubungan langsung dengan pemimpinnya," kata Aidil Haris, Senin lalu seperti dikutip dari laman fixpekanbaru.com.

Menurut Aidil, yang parah lagi, ternyata nama Sekdaprov Riau Yan Prana pun juga terseret-seret dalam kasus itu "Semakin terasa pengaruh demontrasi tersebut ketika para pembantu gubernur seperti Sekdaprov dan kepala dinas juga diseret-seret dalam dugaan kasus korupsi itu," kata Aidil lagi.

Dikatakan Aidil, diperlukan komunikasi yang baik dari gubernur agar demonstrasi itu tidak menjadi-jadi. Sehingga gubernur dan jajarannya dapat bekerja dengan baik.

"Selama ini, informasi tentang berbagai dugaan itu masih satu arah saja, masih bersumber dari pihak pengunjuk rasa. Sebaiknya, ada komunikasi dua arah yang dibangun gubernur dalam kasus ini sehingga masyarakat bisa diberi pengertian bahkan bisa jadi mendapat simpati," ulas Aidil.*bazm3