Senin, 20 September 2021

Breaking News

  • ''Santun Berpolitik, Lebih Banyak Merangkul daripada Memukul''   ●   
  • Terus Turun, Kasus Aktif COVID-19 di Riau Tinggal 1.543 Orang   ●   
  • Wisata Istana Siak Kembali Dibuka, Gubri Pesan Pengunjung Taat Prokes   ●   
  • Pengendara Harus Waspada, Besok Polri Gelar Operasi Patuh Lancang Kuning 2021   ●   
  • Humas-WMPR Peduli, Salurkan Ratusan Paket Sembako   ●   
Kunjungi Walikota, BPJAMSOSTEK Dumai Minta Dukungan Implementasi Inpres No 2 Tahun 2021
Jumat 02 Juli 2021, 11:03 WIB
Kepala Cabang BP Jamsostek Dumai berfoto bersama dengan Walikota dan Kadisnaker Dumai

Dumai, berazamcom - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Dumai Erwin Umaiyah menyampaikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 kepada Walikota Dumai H Paisal SKM yang turut didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dumai Satrio Wibowo di ruangan Kerja Walikota, Kamis (01/07/2021).

Kata Erwin--demikian sapaan karib Kacab BPJAMSOSTEK Dumai, kunjungan kali ini untuk menginformasikan terkait terbitnya Instruksi Presiden no 2 tahun 2021 mengenai optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

"Dari situ kami meminta dukungan dari Bapak Walikota agar kami dapat mengakselerasi pelaksanaan Inpres tersebut di wilayah Kota Dumai karena di dalam instruksi tersebut, diperintahkan agar seluruh kepala daerah memiliki regulasi terkait dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan," bebernya.

Erwin menjelaskan, isi dari Instruksi Presiden tersebut ada dua hal. Pertama, memiliki regulasi terkait dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan kedua mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan Non-ASN. Kemudian seluruh perangkat yang ada didaerah seperti RT, RW dan sebagainya serta menganjurkan seluruh pekerja baik formal dan non-formal, menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.

“Bagaimana menganggarkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga non ASN, dan pekerja rentan. Di mana pekerjaan rentan ini mungkin penghasilannya kecil, tetapi resiko bekerjanya cukup tinggi,” ujarnya.

Pemerintah juga diminta mempersyaratkan setiap pengurusan izin, baik itu perusahan baru atau memperpanjang izin usaha baru, jika mereka belum mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) maka mereka harus menjadi peserta BPJAMSOSTEK secara aktif baru izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Dengan penyampaian instruksi itu, Erwin berharap pemerintah dapat melakukan penyesuaian anggaran.

Menanggapi hal ini, Walikota Dumai H Paisal SKM mendukung penuh untuk ikut program BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, non ASN dan pekerja rentan lainnya.

Terkait regulasi anggaran nantinya, pihaknya akan berkoordinasi dengan setiap SKPD, bagaimanapun aturan ini wajib diikuti. "Mudah-mudahan dengan adanya jaminan tersebut bisa memberi rasa aman bagi para pekerja," imbuhnya.*dep




Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: redaksi.berazam@gmail.com


Komentar Anda
Berita Terkait


About Us

Berazamcom, merupakan media cyber berkantor pusat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Indonesia. Didirikan oleh kaum muda intelek yang memiliki gagasan, pemikiran dan integritas untuk demokrasi, dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Kata berazam dikonotasikan dengan berniat, berkehendak, berkomitmen dan istiqomah dalam bersikap, berperilaku dan berperbuatan. Satu kata antara hati dengan mulut. Antara mulut dengan perilaku. Selengkapnya



Alamat Perusahaan

Alamat Redaksi

Perkantoran Grand Sudirman
Blok B-10 Pekanbaru Riau, Indonesia
  redaksi.berazam@gmail.com
  0761-3230
  www.berazam.com
Copyright © 2021 berazam.com - All Rights Reserved
Scroll to top