Minggu, 1 Agustus 2021

Breaking News

  • Tinjau Posko PPKM Pasar Cik Puan, Kapolda Riau Mengajak Semua Pihak Bangun Bersama Gerakkan Ekonomi   ●   
  • Berikan Bansos dan Gelar Vaksinasi, Kapolda Riau: Kolaborasi dan Sinergi Mampu Tangani Covid-19   ●   
  • Kapolri Apresiasi 30 Tahun Pengabdian Alumni Akpol 91, Bersama Mahasiswa Gencarkan Vaksinasi Percepat Herd Immunity   ●   
  • Kinerja Semester 1 Subholding Upstream Pertamina Capai Target   ●   
  • Buka Forum RPJMD, Bupati Inhu : Silahkan Beri Saran Positif dan Konstruktif   ●   
Dikaji Jadi Penyidik Perda COVID, Ini Aturan soal Kewenangan Satpol PP
Kamis 22 Juli 2021, 11:01 WIB
Ilustrasi Satpol PP

Jakarta, berazamcom - Banyak Pemerintah Daerah (Pemda) membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Berdasarkan undang-undang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah penegak Perda tersebut.

Sebagaimana dikutip detikcom dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), Kamis (22/7/2021), menyatakan tentang perlunya keberadaan dan keterlibatan Satpol PP. Peran aktif Satpol PP sangat dibutuhkan dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih luas, dinamis dan kompleks dengan segala permasalahan yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, situasi dan kondisi yang kondusif merupakan sesuatu yang diinginkan setiap daerah. Dalam hal ini, eksistensi Satpol PP menjadi penting sebagai perwujudan kinerja dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 256 menyebutkan:

(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
(2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur,atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Peraturan di atas diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 6 berbunyi:

Polisi Pamong Praja berwenang:
a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Sebagai penegak hukum Perda, maka Perda soal PPKM level 4 menjadi wilayah hukum bagi Polisi Pamong Praja untuk menegakkannya. Tapi dalam UU itu juga disebutkan, sebuah Perda maksimal mengancam pidana badan selama 6 bulan kurungan.


 

 

 

[]bazm

Sumber : detiknews




Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: redaksi.berazam@gmail.com


Komentar Anda
Berita Terkait


About Us

Berazamcom, merupakan media cyber berkantor pusat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Indonesia. Didirikan oleh kaum muda intelek yang memiliki gagasan, pemikiran dan integritas untuk demokrasi, dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Kata berazam dikonotasikan dengan berniat, berkehendak, berkomitmen dan istiqomah dalam bersikap, berperilaku dan berperbuatan. Satu kata antara hati dengan mulut. Antara mulut dengan perilaku. Selengkapnya



Alamat Perusahaan

Alamat Redaksi

Perkantoran Grand Sudirman
Blok B-10 Pekanbaru Riau, Indonesia
  redaksi.berazam@gmail.com
  0761-3230
  www.berazam.com
Copyright © 2021 berazam.com - All Rights Reserved
Scroll to top