Pekanbaru, berazamcom - Beragam spekulasi muncul jelang ditetapkannya Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru. Apalagi dua nama diluar nama-nama yang diusulkan Gubri muncul kepermukaan. Mereka adalah Muflihun (Sekwan Provinsi Riau) dan Nizhamul yang akrab disapa Among yang belakangan diketahui namanya diusulkan oleh Kemenkopulhukam.

Sementara Muflihun tidak masuk dalam usulan baik dari Gubernur Riau apatah lagi dari Pusat.

Pengamat politik Riau, Saiman Pakpahan yang dimintai komentarnya mengatakan, selain nama-nama yang diusulkan Gubri, bisa saja nama lain diluar itu yang akan menduduki posisi Pj Walikota Pekanbaru.

Dan dia menilai, Muflihun dan Nizamul merupakan sosok terbaik yang dimiliki Riau. "Menurut saya, Muflihun dan Among adalah sosok terbaik yang dimiliki oleh Riau saat ini. Mereka sama-sama mengemban tugas sebagai aparatur sipil Negara. Muflihun yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan di Provinsi Riau memiliki kemampuan manajerial yang tangguh, karena beliau harus melayani ‘dua’ kamar sekaligus (eksekutif dan legislative). Tanpa kemampuan manajerial yang kuat, seorang sekwan tidak akan mampu untuk mengemban tugas mulia ini," ucap Saiman, Kamis (12/5/2022).

Sementara, Nizhamul, kata Saiman, adalah sosok yang memiliki kapasitas ‘berlebih’ jika disandingkan dengan pejabat esselon 2 di tingkat provinsi.

"Beliau saat ini sedang dipercaya mengemban tugas sebagai kepala biro perencanaan dan organisasi pada kementerian koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Republik Indonesia. Jabatan ini juga tidak mudah ia raih. Ia juga sempat berkarir di pemerintahan Provinsi Riau pada jabatan esselon dua," ulasnya.

Untuk diketahui  bahwa Kemenko Polhukam mengkoordinasikan 13 kementerian dan lembaga. "Sudah barang tentu beliau paham bagaimana menjalankan tugas tugas  yang sifatnya berat dan strategis yang berskala nasional," tambah Saiman.

Lantas, sosok seperti apa yang pantas menjabat Pj Wako selama 2 tahun kedepan? Saiman mengatakan, sosok yang pantas menjabat Pj Walikota Pekanbaru tentunya yang memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan secara internal pemerintah kota Pekanbaru untuk bisa ‘melanjutkan’ program pembangunan dan ‘menyelesaikan’ persoalan dasar yang terjadi dikota Pekanbaru.

"Persoalan dasar yang dialami oleh kota pekanbaru selama ini tentunya masih seputaran masalah banjir, sampah, dan plutokrasi. Untuk memecah kebuntuan diatas, maka dibutuhkan sosok (bukan hanya untuk Pj, tapi juga untuk pemimpin kota definitive setelah Pj) yang strong leadership, memiliki society networking yang bagus, terutama ke pemerintah diatasnya (Provinsi dan Pemerintah Jakarta). Dan yang paling penting, sosok tersebut harus mampu menghindar dari jebakan ‘batman’ pemodal, agar program pembangunan untuk rakyat tidak disandera oleh para cukong," jelas Saiman.

Disinggung soal issu adanya campur tangan oligarki lokal dan salah satu pejabat teras Riau untuk mendudukan Muflihun menjadi Pj Wako, Saiman mengatakan dari aspek etika sangat tidak elok.

"Jika memang issu itu benar, yang patut digugat adalah soal ‘ETIKA’ yang dimiliki oleh oligarki dan pejabat teras di Riau. Artinya, sekelompok elit birokrasi sedang ‘membajak’ pemerintah untuk tidak sejalan dengan konsolidasi yang dilakukan oleh pemimpin mereka (gubernur). Seyogianya yang memiliki hak manuver secara politik adalah Gubernur dan aktor yang ada di lembaga legislative, bukan justru mereka para aktor yang berada di lembaga eksekutif," ujarnya.

Saiman tidak menafikan kalau saat ini masing-masing faksi tengah melakukan manuver politik dengan menerabas etika dan fatsun politik sampai pada pertarungan pileg dan pilgubri secara serentak pada tahun 2024.

"Tapi, jika aktor yang bermanuver ada pada leveling birokrasi, maka berhentilah jadi birokrat. Segera mendaftar ke partai politik agar sistem politik Indonesia tidak direduksi oleh konflik kepentingan yang menajam dalam struktur birokrasi," tutup Saiman.

Terkait adanya dugaan intervensi oligarkhi lokal yang bergerilya di Jakarta untuk memplot calon Pj Walikota Pekanbaru dan diduga transaksional, tokoh masyarakat Riau Fauzi Kadir ketika dimintai tanggapannya berharap kepada KPK dibawah kepemipinan pak Firli Bahuri yang tengah giat giatnya memberantas korupsi, untuk turun menelisik.

"Kita minta kepada KPK turun untuk memantau dan bila perlu menelisik terhadap dugaan transaksional oleh oligarkhi lokal dengan pihak Kemendagri. Sebab bila ini terjadi maka pusat selain telah melanggar aturan dan ketentuan yang dibuatnya sendiri akan menghadapi hukum karena diduga telah melakukan mal administrasi. Dan ini bisa digugat lewat PTUN," tandas Fauzi yang juga Ketua Partai Ummat Riau.

Sekilas Tentang Nizhamul

Nizhamul yang familiar dengan panggilan Among meniti karir dari Pemko Pekanbaru sejak tahun 1990 kemudian dipercaya menduduki jabatan di Prop Riau antara lain:

- Kasatpol PP Pemprov Riau Riau
- Kadis Perindag Riau
-Staf Ahli Gubernur Riau
- Kaban Kesbanpol Riau

Kemudian di percaya menduduki jabatan strategis di Pusat diantara nya

- Kepala Bidang Potensi Ancaman
- Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam dari tahun 2019 sampai saat ini.**

[]bazm