Pekanbaru, berazamcom - Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., mendorong perubahan kebijakan terkait penyandang disabilitas di Riau. Karmila menggarisbawahi pentingnya merevisi beberapa pasal yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Salah satu masalah yang disoroti oleh Karmila adalah aksesibilitas ruang bagi penyandang disabilitas. Riau memiliki sekitar 128 ribu individu penyandang disabilitas, termasuk siswa dari Sekolah Luar Biasa (SLB). Karmila menekankan perlunya memberikan tempat yang layak bagi mereka. Dia juga mengusulkan pembukaan ruang serupa di berbagai institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk memastikan kesetaraan akses pendidikan.

Karmila juga menyoroti ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. "Meskipun sudah ada peraturan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengamanatkan minimal 20% penerimaan tenaga kerja dari kalangan disabilitas, namun hal ini masih belum sepenuhnya terealisasi," ungkap Karmila, Jumat (8/12/2023).

Dia juga menyatakan pentingnya memikirkan bagaimana penyandang disabilitas dapat mandiri secara ekonomi.

Selain itu, Karmila menyebut perlu ada revisi pada peraturan daerah yang ada untuk mencakup semua kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. "Hal ini termasuk aksesibilitas informasi, notulensi, papan informasi di layanan publik, dan pembentukan komite pemenuhan hak penyandang disabilitas," imbuhnya.

Menurut Karmila, revisi kebijakan menjadi penting karena hanya sekitar 3% dari kebutuhan penyandang disabilitas yang terlayani saat ini. "Kondisi ini menjadi tantangan, terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan," ujar politisi Golkar yang dalam Pileg 2024 maju sebagai calon anggota DPR RI dapil Riau 1 ini.

 Karmila juga menyebut bahwa pemerintah provinsi Riau telah memberikan beasiswa bagi anak-anak penyandang disabilitas, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan kesetaraan akses dan perlindungan yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

Laporan: Nurul
Editor    : Yanto Budiman