HARUS diakui bahwa  penerapan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah berjalan di Inhu. Hal tersebut terbukti dengan terpilihnya Kabupaten Inhu sebagai kabupaten terbaik se Provinsi Riau dalam kategori implementasi KIP.

Bahkan, pencapaian sebagai yang terbaik tersebut sudah tiga kali berturut-turut diraih atau diterima Kabupaten Inhu. Terakhir, anugerah yang diberikan oleh Komisi Informasi (KI) itu diterima Kabupaten Inhu pada, 7 Desember 2017 lalu.
 


Anugerah KI Award 2017 terkait "Pemeringkatan & Penganugerahan Badan Publik" se Provinsi Riau tersebut, diserahkan Wakil Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim atas nama Komisi Informasi dan dierima langsung oleh Wakil Bupati Inhu, Khairizal di Pekanbaru.

Penghargaan didapat untuk keterbukaan informasi publik pada badang publik se-Provinsi Riau kategori kabupaten/kota. Ini penghargaan ke tiga didapat Inhu selama tiga tahun berturut-turut digelarnya KI Riau Award. Peringakat kedua diraih Bengkalis dan ketiga didapat Kota Pekanbaru.

"Ini bentuk dari komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk terus melakukan transparansi dalam segala bidang sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 tentang KIP," ungkap Wakil Bupati (Wabup) Inhu H Khairizal.

Dijelaskannya, transparansi atau keterbukaan dilakukan oleh Pemkab Inhu guna menjamin hak warga untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Selain itu juga dikatakannya, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Diungkapkannya masyarakat bisa mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.



Wabup berharap, ke depan sistem ini bisa terus ditingkatkan terutama dalam hal komitmen, komunikasi, kolaborasi dan bisa terus konsisten, agar masyarakat luas dapat betul-betul bisa terlibat dan punya kepedulian untuk sama-sama membangun Indragiri Hulu dan para pelaksana pemerintahan akan terawasi dan bisa terhindar dari praktik korupsi.

Plt Kadis Kominfo Inhu, Jawalter S melalui Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Rengga Dwi Bramantika Sunarto menjelaskan dalam penerapannya UU KIP tersebut, sejak tahun 2011 silam Kabupaten Inhu telah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
 
Bahkan, Kabupaten Inhu juga telah menyiapkan PPIM (Pusat Pelayanan Informasi Masyaralkat) yang dikelola langsung oleh Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Inhu, ujar Rengga.

Ditambahkannya, dengan adanya PPIM masyarakat bisa memperoleh atau mengajukan permintaan terkait informasi secara umum tentang Kabupaten Inhu.


 
Akan tetapi, tata cara mendapatkan informasi itu tentu ada teknis atau tata cara yang harus diikuti oleh pemohoh atau masyarakat yang meminta informasi tersebut.

Yang pastinya, permintaan informasi tersebut tentu harus sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditentukan PPID. Dan PPID Kabupaten Inhu, dibina langsung oleh Bupati Inhu Yopi Arianto.
 
Oleh karena itu, Diskominfo Inhu sebagai instansi yang membidangi atau bertanggung jawab langsung atas tugas PPID tersebut, mengharapkan kepada seluruh badan publik yang ada di Inhu, khususnya masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk dapat proaktif dalam melaksanakan keterbukaan informasi, sesuai yang diatur oleh UU KIP.

"Dan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang apa saja terkait Kabupaten Inhu, bisa mengirimkan berupa surat, atau datang langsung pada hari dan jam kerja untuk mengajukan permohonan informasi pada alamat PPIM yang beralamat di Jalan Batu Canai Pematang Reba," tegas Rengga.

Selain penerapan UU KIP, Kabupaten Inhu juga telah berhasil melaksanakan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) secara elektronik yang lazim disebut dengan E-Voting pada Pilkades serentak yang dilaksanakan Pemkab Inhu beberapa waktu lalu.

Pilkades yang dilaksanakan dengan cara E-Voting telah dilaksanakan Desa Buluh Rampai Kecamatan Seberida. Pelaksanaan Pilkades dengan metode E-Voting tersebut merupakan yang pertama di Riau, dan Inhu merupakan kabupaten ke 15 di Indonesia.

Terkait keunggulan metode Pilkades dengan E-Voting tersebut adalah, mampu meniadakan kecurangan dan daftar pemilih ganda. Bahkan dengan E-Voting, keakuratan data pemilih dan data kependudukan bisa dipercaya, serta E-Voting mampu memangkas banyak waktu.

"Pelaksanaan metode E-Voting tersebut, tentunya melibatkan beberapa instansi terkait selain Diskominfo, yakni Disdikcapil dan Bagian Pemdes, Kominfo," tegas Rengga.
 
Sementara itu, Bupati Inhu Yopi Arianto kepada wartawan menegaskan, melalui penghargaan dan prestasi KI Award 2017 tersebut, hendaknya dapat memacu semangat seluruh OPD yang ada di Inhu menuju keterbukaan informasi publik dalam arti positif.

"Saya tekankan, seluruh badan publik khususnya OPD yang ada di lingkungan Pemkab Inhu, harus senantiasa berupaya memberikan akses informasi dengan mengacu pada aturan yang berlaku," tegas Yopi.

Diketahui, dari lima kategori yang dinilai langsung oleh Tim KI tersebut, Kabupaten Inhu menjadi yang terbaik dalam kategori, pemerintah kabupaten/kota.

Kabupaten Inhu juga mendapatkan penghargaan khusus untuk individu yang mendorong aktifnya PPID pada masing-masing badan public

Selain itu juga ada  Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang ditujukan bagi masyarakat dan dikelola Diskominfo Inhu.  Kabupaten Indragiri Hulu merupakan Kabupaten pertama di Indonesia yang melaksanakan program LAPOR! sejak tahun 2014.

Pelaksanaan program LAPOR! merupakan bentuk komitmen seluruh jajaran pemerintah kabupaten Indragiri Hulu untuk memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat guna mengawasi pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik.

LAPOR! juga sudah terintegrasi menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang dikembangkan bersama kantor staf presiden, kementerian pendayagunaan aparatur negara, reformasi dan birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia.    

Berkaitan dengan hal tersebut salah seorang Kabid Diskominfo Inhu Roma Doris mengatakan ”LAPOR! bukan hanya program untuk pengaduan saja tetapi bisa juga berfungsi untuk memberikan informasi dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah” tegasnya.
 
Setiap laporan tentang pelayanan publik yang masuk diproses sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dan jika tidak ditanggapi akan langsung diteruskan ke Ombudsman untuk ditindaklanjuti. (adv Diskominfo Inhu/Ram)