Sabtu, 08 08 2020 Redaksi - Disclaimer - Pedoman Berita Siber - Tentang Kami - Info Iklan - Indeks Berita
 
OPINI
Oleh: Indra Gunawan (Mahasiswa STAI- Sumbar)
Partisipasi dan Gerakan Politik Kaum Milineal
Oleh: Muhammad Yasir
Media Berperan Jaga Bahasa Indonesia dari Kehancuran
Oleh: Irwan E. Siregar
Bahasa Kyai Slamet
Oleh : Kamsul Hasan Pemerhati Media Massa/Wartawan Senior
Pendataan atau Verifikasi Faktual?
Rusuh Berlatar Rasisme di Amerika Serikat
Oleh: Cifebrima Suyastri (Dosen Fisipol HI UIR)
Magnet Politik Petahana Menuju “Kuansing 2020” atau ,,,,, ?
Cifebrima Suyastri (Dosen Fisipol HI UIR)
Belajar dari Taiwan: "Dinilai Negara yang Sukses Redam Corona”
Dendam Ilmiah Catatan Dahlan Iskan
 
Oleh: Heni Susanti, S.H.,M.H
Women Trafficking di Indonesia
Rabu, 11-12-2019 - 20:49:24 WIB

Perdagangan Perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai Agama, Sosial, dan budaya yang hidup didalam suatu masyarakat. Adanya perlakuan tidak manusiawi dan  sering dipertontonkan dalam kejahatan ini. Perempuan dijadikan sebagai komoditi layaknya barang dangangan yang seakan-akan tidak memiliki haknya sebagai manusia.

Selain masalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, memanusiakan manusia adalah salah satu hal yang  penting dalam pencapaian tujuan suatu aturan perundang-undangan. Perempuan adalah Ibu bagi bangsa dan negara ini, karena dari rahim seorang ibu akan lahir generasi-generasi penerus bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin. Dalam setiap elemen dan sub-sub kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perempuan adalah mahluk tuhan yang harus dilindungi jiwa dan kehormatannya.

Sepanjang peradaban manusia, perempuan terlahir dengan memiliki daya tarik tersendiri. Kecantikan, kelemah lembutan, dan ketidakberdayaan perempuan sering menjadi sasaran kejahatan. Dengan berbagai kelemahannya tersebut, perempuan menjadi salah satu yang rentan menjadi korban trafficking. Berdasarkan laporan tahunan Perdagangan Orang Tahun 2016 Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, negara kita merupakan salah satu negara asal utama, pada tataran tertentu, dan tujuan, serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang.

Lahirnya UU.no.21 Tahun 2007 seharusnya sudah bisa menjawab pertanyaan tentang proses penegakan hukum perdagangan manusia di Indonesia. Eksistensi undang-undang tersebut tidak akan ada artinya jika tidak disertai dengan kemauan dan itikad yang kuat oleh seluruh komponen aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hukum hanya akan menjadi aturan yang pasif jika tidak dijalankan oleh orang-orang yang memiliki integritas dan moral yang baik.

Hukum adalah sesuatu yang dibuat oleh negara untuk melindungi warga negaranya. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum akan memaksimalkan sistem hukum yang baik. Butuh peran nyata untuk memberantas perdagangan perempuan di Indonesia. Bukan hanya berdiam saja menunggu semua perempuan menjadi korban trafficking, tetapi berbuat maksimal dengan nilai-nilai moralitas dan sesuai dengan amanah undang-undang, sehingga semua perempuan di Indonesia dapat terbebas dari trafficking.

Undang-undang Nomer 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengatur tentang tindak pidana praktek perdagangan orang. Sebuah gugus tugas terkait dengan implementasi UU itu turut pula lahir bersamanya. Selain UU itu ada pula Peraturan Pemerintah RI Nomer 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan Korban. Menteri Pemberdayaan Perempuan pun mengeluarkan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomer 1 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Melengkapi deretan kebijakan itu, Indonesia menetapkan Rencana Aksi Nasional TPPO dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) untuk periode 2009-2014. Selain aturan tersebut , ada Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di lingkungan Kepolisian RI. Juga ada Peraturan Kepaka Kepolisian RI No. 3 Tahun 2008 tentang Mekanisme dan Tata cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Belum lagi dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 1 Tahun 2009 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten/ Kota.

Sudah seharusnya kita semua berkomitmen serius memerangi trafficking dengan menegakkan hukum secara komprehensif. negara ini harus bertekad memerangi women trafficking dengan bersungguh-sungguh seperti dalam hal memerangi kejahatan lainnya. jika pemerintah membentuk densus 88 untuk memerangi terorisme, membentuk BNN untuk memerangi narkotika, membentuk KPK untuk melawan korupsi. 

Maka sudah saatnya negara ini menunjukkan perhatian yang lebih untuk bersama-sama memerangi Women Trafficking. Karena sesungguhnya Perempuan adalah tonggak dan cerminan suatu bangsa, generasi penerus bangsa ini akan lahir dari rahim seorang perempuan. Maka jika bangsa ini memiliki cita-cita menjadi bangsa yang besar, maka menjadi suatu kewajiban melindungi perempuan-perempuan  Indonesia dari trafficking.*

Penulis:
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau