Pekanbaru, berazamcom - terkait penetapan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau tahun 2020. Rakor yang digelar dalam rangka mengantisipasi, menanggulangi, dan meminimalisir kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau itu dipusatkan di Aula Pauh Janggi, Komplek Gubernuran, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, Selasa (11/2/2020) malam.

Turut hadir dalam Rakor tersebut, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Harmensyah, Ketua DPRD Riau H Indra Gunawan Eet, Wakil Gubernur Riau Brigjend TNI Edi Natar, Dandrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Mohammad Fadjar, Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Rektor UIR Prof Dr Syafrinaldi bersama anggota forum rektor, Kajati Riau Dr Mia Amiati, Danlanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Marsma TNI Roni Irianto, bupati/walikota se-Provinsi Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Prana Jaya, Kepala BPBD Provinsi Riau H Edwar Sanger, Kepala BPBD se-kabupaten kota, perwakilan perusahaan dan dunia usaha di Riau. Pada kesempatan itu Wakil Bupati Meranti didampingi Kepala BPBD Meranti Drs. Idris Sudin.

Penetapan status siaga darurat Karhutla di Provinsi Riau langsung dilakukan oleh Gubernur Riau H. Syamsuar. Dengan penetapan itu maka mulai 11 Februari-31 Oktober 2020 Riau resmi berstatus Siaga Darurat Karhutla. 

Sebelumnya seperti dilaporkan Kepala BPBD Provinsi Riau Edwar Sanger, saat ini kondisi Hotspot sudah terdeteksi hampir di seluruh Kabupaten dan Kota di Riau. Terutama di wilayah Kabupaten Bengkalis, Dumai, Siak, Rohil dan Kepulauan Meranti.

Sejauh ini 2 Kabupaten yakni Siak dan Bengkalis telah menetapkan Status Siaga Darurat, ditambah 1 Kota Dumai.

Jumlah lahan yang terbakar sejak Januari 2020 seluas 271 Ha lebih yang tersebar di 10 Kabupaten Kota selain Kuansing dan Rohul, dengan jumlah Hotspot sebanyak 60 Titik, yang terluas berada di Kabupaten Siak.

Untuk Meranti sendiri luas lahan yang terbakar seluas 5.5 Ha, namun meski sempat terjadi Karlahut dengan jumlah 60 Hotspot, dari laporan Kabupaten Kota ke BPBD Provinsi Riau diakui Edwar Sanger masalah Karlahut sudah dapat dikendalikan.

Didasari kejadian itu maka Pemerintah Provinsi Riau mencoba mengambil langkah Preventif dengan penetapan Status Siaga Darurat di Provinsi Riau yang selanjutnya meminta Kabupaten Kota untuk mengaktifkan lagi posko-posko Karhutla diwilayahnya masing-masing.

Menyikapi hal itu, Gubernur Riau H. Syamsuar menjelaskan kegiatan ini sejalan dengan Rapat di Istana Negara bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Dimana Gubernur telah melaporkan kepada Presiden Jokowi tentang kondisi Karlahut di Riau dan dari kejadian itu Riau akan segera menetapkan status Siaga Darurat.

Diharapkan dengan telah ditetapkannya Status Siaga Darurat Karlahut di Provinsi Riau maka semua pihak mulai dari Pemerintah Daerah, Perusahaan Koorporate yang beroperasi di Riau serta masyarakat siap bekerjasama mengatasi Karlahut diwilayahnya masing-masing.

"Karena bencana asap tidak bisa dilakukan secara partial tapi perlu kerjasama semua pihak, termasuk juga masyarakat dan semua perusahaan yang beroperasi di Riau," ujar Syamsuar.

Untuk mengatasi Karhutla ini, dikatakan Gubri Syamsuar Pemprov Riau sendiri telah menetapkan kebijakan strategis dengan melakukan pemetaan kembali kawasan rawan bencana Karhutla di 346 Desa dan 99 Kecamatan, mengkaji kembali izin usaha perusahaan perkebunan dan kehutanan, melibatkan perusahaan dalam patroli bersama, menyediakan alat pertanian sebanyak 12 unit Ekscavator dan ratusan Pompa, melibatkan dunia Perguruan Tinggi, meningkatkan kerjasama Pemerintah Kabupaten Kota, membangun sistem informasi data Dasboard Lancang Kuning, membentuk Posko Relawan yang didukung Manggala Agni, penegakan hukum, sinergitas pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

"Dengan kerjasama dan kerja keras semua pihak kita berharap tidak terjadi lagi kebakaran hebat di Riau seperti tahun lalu," ucap Gubri.

Terakhir Gubernur juga berharap masukan dari Forum Rektor untuk mencari cara terbaik dalam mencegah dan menanggulangi Karlahut di Riau menuju Riau Bebas Asap

Menyangkut penetapan Status Siaga Darurat Karhutla tersebut mendapat apresiasi dari Sestama BNPB RI.

"Ini merupakan yang pertama di Indonesia, kami salut dan bangga pada Riau, semoga melalui kegiatan ini tidak terjadi lagi Karhutla di Provinsi Riau," ujarnya.

Dengan telah ditetapkannya Status Siaga Darurat Karhutla maka BNPB mengintruksikan 1. Posko Karlahut di Kabupaten Kota, 2. BPBD lebih bersinergi untuk melaksanakan tugas, 3. Satgas siap diterjunkan, 4. BPPT diintruksikan segera melakukan kegiatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan cara penaburan garam, 5. Memberikan Dukungan TNI/Polri melakukan pencegahan dan penanggulangan Karhutla, Lahan perusahaan radius 5 KM harus dijaga dari Karlahut.

Selain itu juga meminta kepada masyarakat jangan lagi melakukan pengrusakan ekosistem Gambut, membuat embung dan skat kanal dalam upaya tata kelola air pada lahan Gambut.

Menyangkut penetapan Status Siaga Darurat Karlahut di Provinsi Riau itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim mengaku sangat mendukung, karena dengan penetapan status itu membuat Provinsi Riau lebih siap mengantisipasi bencana Karhutla dan Kabut Asap.

Penatapan status siaga darurat Karhutla ini juga semakin meningkatkan kerjasama dan sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota dalam mengatasi Karlahut sehingga ketika bencana terjadi dapat diatasi secara cepat.

Kapolda Riau Brigjend Pol. Agung Setya Imam Efendi mengatakan kebijakan itu sangat tepat dan sesuai dengan realitas titik api yang muncul saat ini, dengan penetapan itu ia berharap tahun ini Provinsi Riau semakin sukses mencegah dan menanggulangi Karhutla.

Hal senada juga disampaikan oleh Dandrem 031/WB Brigjend TNI M. Fadjar, dikatakan Dandrem pihaknya sangat mendukung penetapan penetapan Status Siaga Darurat Karlahut di Provinsi Riau.

"Dengan begitu Riau dapat mempersiapkan diri lebih dini dalam menanggulangi Karhutla karena Perintah Presiden jangan sampai terjadi bencana asap yang disebabkan oknum tak bertanggungjawab apalagi sampai melintas hingga ke negara tetangga," jelas Dandrem 031/WB.

Selain itu ia berharap kecolongan Karlahut tahun 2019 lalu dapat diperbaiki di tahun 2020 ini melalui komitmen dan kekompakan antara Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Dunia Usaha serta masyarakat.

"Semoga kita dapat mengantipasi hotspot dan berupaya secara bersama-sama merubah mainset masyarakat sebagai faktor utama Karlahut. Merubah mai set masyarakat terkait cara membuka lahan yang lebih baik dan aman tanpa membakar," harap Dandrem.

Begitu juga Danlanut Pekanbaru  Marsma TNI Roni Irianto, diakuinya sangat mendukung penetapan Siaga Darurat oleh Gubernur Riau dengan begitu semua pihak terkait dapat bekerja lebih awal dalam mengantisipasi Karlahut. Dan pihaknya sendiri siap mengerahkan pesawat maupun Helicopter Water Boombing di lokasi-lokasi Karhutla. (rls)