Kendari, berazamcom-Adanya dugaan 'permainan' dalam lelang proyek di daerah ini sudah jadi rahasia umum. Apalagi dengan gaya saling mengkondisikan, bukan sesuatu yang asing di dunia tender- menender.

Misal, saling pinjam perusahaan untuk menggarap proyek-proyek di Riau. Atau pemilik perusahaan yang bukan bidangnya bisa ikut dan menang lelang. Istilah orang Batak, 'Hepeng na mangatur nagaraon'. Yang penting punya modal, semua bisa diatur.

Menyikapi sisi gelap dari lelang proyek ini, tokoh masyarakat Riau, H Fauzi Kadir SH MS mengaku sangat prihatin. Sebab, hal ini merugikan kontraktor yang kredibel tapi tak lolos tender lantaran tergencet sama mereka yang punya modal.

Menurutnya, untuk mengawal proses tender, peran lembaga seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditingkatkan. Kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti lebih intens mengawasi tender proyek di pemerintah. Karena banyak kasus korupsi yang terjadi di bagian ini.

"Menurut saya, lelang proyek itu harus dilakukan secara profesional dan transparan. Untuk itu, KPK atau pun Gubernur, secara sungguh-sungguh mengawasi. Sehingga semangat kerja para usahawan juga bisa tumbuh secara kompetitif," kata Ketua Partai Ummat Provinsi Riau ini.

Dikatakan Fauzi, dugaan lelang proyek sarat kepentingan dengan sistim monopoli sangat berbahaya. Karena ini bisa  menghilangkan semangat berusaha para usahawan lokal.

"Di tengah ekonomi stagnan saat ini, kita harus bisa memberikan peluang  kebersamaan. Jangan jadi serakah. Mari kita bangun bersama negeri ini agar ekonomi menggeliat. Tersebab itu, KPK harus turun mengawasi. Bukan rahasia umum lagi kalau permainan kotor proyek itu hasil akhirnya adalah fee. Kita tak ingin tender barang dan jasa pemerintah, yang didanai uang rakyat hanya menguntungkan segelintir orang yang dekat kekuasaan," pungkasnya.

[]bazm