Meranti, berazamcom - Wakil Bupati Kepulauan Meranti meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menindak tegas bagi PNS maupun non PNS yang sering tidak hadir dalam upacara Senin pagi. "Bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan jelas saya minta kepada BKD untuk menindak tegas," ujar Wakil Bupati dalam pidatonya saat menjadi Pembina Upacara Senin (2/9/2019) pagi. Ketidakhadiran tanpa alasan jelas kata Wabup, adalah PNS maupun Non PNS yang tidak menandatangani absensi tanpa keterangan seperti sakit, dinas atau lainya. Dan bagi yang sedang melaksanakan perjalanan dinas harus disertai dengan izin dari pimpinan. Prilaku tak elok yang acap kali dilakukan oleh pegawai dengan menandatangani absen rekan kerja juga turut dikomentari oleh pejabat yang sudah malang melintang dudunia birokrasi itu. Wabup mengingatkan kepada yang hadir jangan coba-coba menandatangani absensi pegawai yang tidak hadir. "Kita sudah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menandatangani absen sebelum upacara dimulai, setelah itu tidak diperkenankan lagi menandatangani absen. Dan kepada pegawai yang hadir jangan menandatangani absen yang tidak hadir," tegasnya. Selanjutnya dalam upacara Senin pagi dilingkungan Pemkab Meranti, Wabup mengatakan saat ini sudah memasuki bulan September 2019 dan APBD-P sudah disahkan. Untuk itu dengan telah disahkannya APBD-P, Wabup mengintruksikan kepada seluruh OPD untuk melanjutkan program pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan kekuatan anggaran yang ada. Dan yang terpenting agar semua kegiatan berjalan sesuai harapan. Untuk kesekian kalinya Wabup menekankan kepada penanggungjawab kegiatan untuk melakukan pengawasan secara baik agar tidak berimplikasi pada masalah hukum.  "Jangan lupa kepada penanggungjawab kegiatan agar benar-benar dapat mengawasi, jangan sampai tersangkut masalah hukum," ujarnya lagi. Dan terakhir masalah penyususunan dan pelaksanaan program kegiatan yang disesuaikan dengan petunjuk Kementrian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi, dimana setiap program yang dibuat oleh OPD mewakili Visi dan Misi Kepala Daerah yang berorientasi pada azas manfaat dan efisiensi. "Kepada semua OPD untuk dapat membuat program kegiatan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Kemenpan RB, terutama dalam menyusun SAKIP karena dari evaluasi terakhir masih banyak yang belum sesuai," pungkasnya. Sekedar informasi dalam rangka harmonisasi program kegiatan ditiap OPD sesuai dengan amanat Kemenpan RB, Wabup langsung menggelar rapat dengan seluruh kepala OPD dan bagian yang digelar diruang rapat melati. Dalam rapat itu, tampak Wabup memberikan pengarahanan kepada seluruh pimpinan OPD terkait penyusunan dan pelaksanaan SAKIP dikingkungan Pemkab Meranti. *rls