Pekanbaru, berazamcom - Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin di Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, Senin, (24/8/2026) pukul 10.48 WIB. 

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Riau kali ini terkait dengan peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Turun dari tangga pesawat, Presiden disambut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.

Presiden kemudian langsung menggelar rapat di Posko AJU Provinsi Riau di Ruang Utama Lanud tersebut.

Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat di antaranya Kepala BIN Herindra, Mendagri Tito Karnavian, Kapolri, Panglima TNI, KSAD, Mensesneg Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Forkopimda setempat.

Di awal rapat Presiden mendengarkan terlebih dahulu paparan dari Kepala BPBD Riau mengenai jumlah titik panas dan luas lahan yang terbakar.

Presiden kemudian menanyakan jumlah lahan terbakar yang telah dipadamkan, dan bantuan apa yang dibutuhkan untuk memadamkan lahan yang terbakar.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden ingin memastikan penanganan karhutla berjalan hingga tuntas, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terus berulang.

“Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat,” ujar Seskab Teddy, Senin, (24/8/2026).

Menurut Seskab, perhatian Presiden tidak berhenti pada upaya pemadaman.

Kepala Negara juga menekankan pentingnya kordinasi antara pejabat lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya Gubernur, Pangdam dan Kapolda harus padu dalam mencegah kebakaran berulang.

Bangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan permanen sehingga pemerintah tidak terus menghadapi persoalan yang sama setiap musim kemarau.

“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Sistem pencegahannya harus diperkuat. Mulai dari sumur bor dan embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot, hingga kesiapan desa-desa rawan Karhutla. Pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul,” katanya.

Selain memastikan pemadaman dan pencegahan, Seskab menegaskan bahwa pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran.

Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. (*)