Kabar gembira itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Siak, H Azmi, SE. Dia memastikan pihaknya sudah mengupayakan agar APBD Siak 2020 cepat disahkan. "Jadi bukan lambat disahkan, tapi ada sedikit perubahan yang harus diperbaiki kawan-kawan dinas. Insya Allah pertengahan bulan ini sudah ketok palu," ungkap Azmi kepada awak media Selasa (5/11).

Adapun perbaikan itu, kata Azmi, terkait dengan prioritas anggaran dimana DPRD Siak akan memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam APBD 2020. "Ya, tak mungkin mulus-mulus saja. Dan kami tentu tahu mana yang dibutuhkan masyarakat dan mana yang tidak. Yang pasti angka yang diajukan tak ada perubahan, tetap Rp2,1 triliun," sebut politisi Partai Golkar ini.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Pemkab Siak sudah menyampaikan pengantar nota keuangan APBD Siak tahun 2020 kepada DPRD Siak sebesar Rp2,1 triliun dengan posisi surplus Rp50 miliar. Belanja daerah 2020 yang direncanakan sebesar Rp2,05 triliun, belanja tidak langsung Rp1,12 triliun dan sisanya belanja langsung.

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai sekitar Rp743,4 miliar, belanja subsidi Rp11,3 miliar, belanja hibah Rp52,9 miliar dan belanja sosial Rp35,7 miliar.

Ditambah pula belanja bagi hasil pemerintahan desa sekitar Rp12,4 miliar, bantuan belanja bantuan keuangan pemerintah dan partai politik Rp269,7 miliar, dan belanja tak terduga Rp1 miliar.

Lantas untuk belanja langsung yang sebesar Rp925,8 miliar, belanja pegawai Rp27,2 miliar, belanja barang dan jasa Rp687,1 miliar dan belanja modal Rp211,4 miliar. Dan ada pula pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp100 miliar. Dana itu bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Sedangkan sumber pemasukan yang menjadikan APBD Siak 2020 mencapai angka Rp2,1 triliun, berasal dari PAD direncanakan Rp237,7 miliar. Rinciannya, dari pajak daerah Rp104,4 miliar, retribusi Rp19,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp72,4 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp41,8 miliar.

Ada juga dari dana perimbangan diproyeksikan sebesar Rp1,53 triliun, dari dana bagi hasil (DBH) Rp1,05 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp405,9 miliar, dana alokasi khusus (DAK) non-fisik Rp76,8 miliar.

Selanjutnya dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp330,5 miliar. Rinciannya, DBH pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya direncanakan Rp115,2 miliar, dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp159,3 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah lainnya direncanakan sebesar Rp55,9 miliar.* dan