Batam, Berazam-Ditengah keprihatinan perekonomian kabupaten dan masyarakat Bengkalis, Pemkab Bengkalis melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengadakan kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD) "Perencanaan Berbasis E-Planing dan Mekanisme Pokok Pokok Pikiran DPRD" di Batam. Hal ini memantik reaksi dari masyarakat Bengkalis. Andika Sakai mantan aktifis BEM UIR salah satunya. Dia menyayangkan kegiatan tersebut dilakukan di luar Provinsi Riau. Menurutnya, beberapa kecamatan bisa dijadikan tempat untuk kegiatan seperti itu. Misalnya Kecamatan Mandau dan Pinggir. "Tranportasi di sana juga terbilang lancar, dengan alasan memudahkan transportasi, tentu terjawab karena hanya dua sampai tiga jam menuju bandara di Pekanbaru," kata Andika Sakai, sebagaimana dilansir dari Sigaponline, Kamis (12/12/19) Kader HMI Pekanbaru, Riau inipun menambahkan seharusnya pelaksanaan FGD bisa di Bengkalis. Paling tidak bisa dilaksanakan di Pekanbaru.  "Bisa saja kegiatan ini dilaksanakan di Mandau, mengapa harus di Batam yang bahkan tidak ada efek nyatanya ke masyarakat Bengkalis," geram Andika Sakai Terlebih lagi dalam kegiatan ini mengundang DPRD Bengkalis. Seharusnya mereka lebih memikirkan aspirasi masyarakat di setiap Dapilnya masing- masing. "Tidak hanya cukup di reses saja, alangkah baiknya lakukan kegiatan yang sifatnya memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan membuat kegiatan yang lebih nyata. Bukan hanya sekedar retorika saja," tuturnya. Andika mengatakan, bukan tidak suka dengan kegiatan FGD yang dilaksanakan di Batam. Tetapi dirinya mengingatkan DPRD Bengkalis untuk tidak terlena dengan menggunakan anggaran secara mubazir. Kritik senada juga disampaikan oleh tokoh muda masyarakat Bengkalis, Jefriden. Menurutnya, kegiatan pemerintahan Bengkalis seharusnya bisa dilaksanakan di Bengkalis. Pasalnya beberapa tahun terakhir kondisi APBD Bengkalis selalu mengalami defisit, pelaksanaan kegiatan seharusnya bisa dilaksanakan di Bengkalis.  "Kalau dilaksanakan di Bengkalis tentu memberi dampak positif bagi masyarakat khususnya penyedia jasa hotel sebagai tempat diadakannya acara. Anggaran itu dapat diserap oleh hotel lokal di Bengkalis," tandas Jefriden. Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkalis, Rinto berdalih kegiatan yang memboyong hampir 80 persen Anggota DPRD Bengkalis ke Batam dikarenakan narasumbernya hanya bisa hadir jika kegiatan dilakukan di Batam. "Kenapa dilakukan di Batam, karena menyesuaikan jadwal dengan narasumber yang kita hadirkan. Karena jadwalnya sangat padat hingga masalah transportasi dan kemudahan kehadiran mereka menjadi pertimbangan," kata Rinto saat dikonfirmasi Sigaponline. Sedangkan dalam kegiatan FGD tersebut, lanjut Rinto. Pihaknya menghadirkan narasumber langsung dari Kementerian dalam negeri yakni Dirjen Bangda.  "Dimana narasumber memaparkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah," tambah Rinto. Untuk diketahui peserta kegiatan FGD ini terdiri dari anggota DPRD Bengkalis serta dari TAPD Bengkalis. Dilaksanakan selama dua hari mulai Kamis 12 Desember 2019 hingga Jumat 13 Desember 2019. Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Viator Butar butar menilai Pemkab Bengkalis beserta DPRD nya tidak memiliki kepekaan terhadap sikon Bengkalis yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran dalam berbagai aspek, terutama di sektor ekonomi. "Disaat situasi Pemerintah Bengkalis dalam keadaan buruk khususnya di sektor perekonomian, Pemda dan DPRD nya malah terkesan menghambur hamburkan anggaran di Batam. Apa ruginya sih kalau acara FGD itu dilaksanakan di Bengkalis," ujar Viator. Ia pun menilai Bupati Bengkalis beserta wakil rakyat disana tidak memiliki sensitivitas publik, tidak punya sense of crisis. "Kesannya hanya menghabiskan anggaran alias kejar tayang jelang berakhirnya APBD 2019. Ini sangat paradoksal dan terkesan menghambur hamburkan anggaran yang belum tentu out put acara FGD itu bermanfaat bagi masyarakat Bengkalis," pungkas Viator. [red].