Dibuka Presiden Jokowi, Bupati Sukiman Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana 2020 di Bogor
Selasa 04 Februari 2020, 15:31 WIB
Bupati Sukiman didampingi Kepala Bappeda Rohul Nifzar, di antara 10.000
peserta Rakornas Penanggulangan Bencanana yang dilaksanakan BNPB, dan
dipusatkan di Sentul Internasional Convention Centra, Bogor, Jawa Barat.
Bogor, berazamcom - Bupati Rokan Hulu (Rohul), H Sukiman didampingi Kepala Bappeda Rohul Nifzar Rahman SP, ikut menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2020.
Ramornas diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Sentul Internasional Convention Centra, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).
Keterangan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo menyebutkan, Rakornas berlangsung selama dua hari, dan sudah dimulai sejak Senin (3/3/2020) hingga Selasa (4/2/2020). Kegiatan yang dilaksanakan, merupakan kegiatan tahunan dan kali ini mengangkat tema 'Bencana Urusan Bersama.'
Dengan tema 'Bencana Urusan Bersama,' kata Agus Wibowo, BNPB akan selalu mengingatkan ke semua stakeholder, khususnya BPBD tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang berada di garis depan penanggulangan bencana daerah.
Dalam Rakornas kali ini, BNPB mengundang 10.000 peserta, terdiri kepala daerah, kepala BPBD maupun kepala pelaksana BPBD seluruh Indonesia, serta unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa, termasuk TNI/Polri. Kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk selalu mengingatkan pemerintah daerah untuk melindungi dan menjunjung tinggi keselamatan jiwa rakyatnya.
Dalam pembukaan Rakornas PB 2020 ini Presiden Jokowi menyampaikan, lima poin perintah ke pemerintah pusat dan daerah, dalam penanggulangan bencana dan untuk menyikapi ancaman permanen.
Poin pertama, agar seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.
Kedua, setiap Gubernur, Bupati dan Walikota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.
Ketiga, penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.
Keempat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Kelima, Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah.
Di agenda hari pertama 3 Februari 2020, yakni seminar nasional terkait dengan pembahasan topik mengenai manajemen kebencanaan, ancaman geologi dan vulkanologi, ancaman hidrometeorologi, ancaman akibat limbah dan kegagalan teknologi dan sosialisasi katana serta edukasi bencana.
Capaian dari seminar nasional yaitu, untuk merumuskan poin-poin yang akan disampaikan ke Presiden RI di acara puncak Rakornas penanggulangan bencana 2020. Rekomendasi kebijakan dan strategi yang akan disampaikan kepada K/L, pemerintah daerah dan pihak terkait, serta dokumen publikasi hasil seminar nasional Rakornas penanggulangan bencana.
Sikapi intruksi Presiden Jolowi dan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo, Bupati Sukiman meyatakan, akan merealisasikannya di Rohul. Kemudian yang terpenting akan bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan.
Ramornas diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Sentul Internasional Convention Centra, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).
Keterangan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo menyebutkan, Rakornas berlangsung selama dua hari, dan sudah dimulai sejak Senin (3/3/2020) hingga Selasa (4/2/2020). Kegiatan yang dilaksanakan, merupakan kegiatan tahunan dan kali ini mengangkat tema 'Bencana Urusan Bersama.'
Dengan tema 'Bencana Urusan Bersama,' kata Agus Wibowo, BNPB akan selalu mengingatkan ke semua stakeholder, khususnya BPBD tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang berada di garis depan penanggulangan bencana daerah.
Dalam Rakornas kali ini, BNPB mengundang 10.000 peserta, terdiri kepala daerah, kepala BPBD maupun kepala pelaksana BPBD seluruh Indonesia, serta unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa, termasuk TNI/Polri. Kegiatan ini menjadi kesempatan penting untuk selalu mengingatkan pemerintah daerah untuk melindungi dan menjunjung tinggi keselamatan jiwa rakyatnya.
Dalam pembukaan Rakornas PB 2020 ini Presiden Jokowi menyampaikan, lima poin perintah ke pemerintah pusat dan daerah, dalam penanggulangan bencana dan untuk menyikapi ancaman permanen.
Poin pertama, agar seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan.
Kedua, setiap Gubernur, Bupati dan Walikota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas.
Ketiga, penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik.
Keempat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Kelima, Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah.
Di agenda hari pertama 3 Februari 2020, yakni seminar nasional terkait dengan pembahasan topik mengenai manajemen kebencanaan, ancaman geologi dan vulkanologi, ancaman hidrometeorologi, ancaman akibat limbah dan kegagalan teknologi dan sosialisasi katana serta edukasi bencana.
Capaian dari seminar nasional yaitu, untuk merumuskan poin-poin yang akan disampaikan ke Presiden RI di acara puncak Rakornas penanggulangan bencana 2020. Rekomendasi kebijakan dan strategi yang akan disampaikan kepada K/L, pemerintah daerah dan pihak terkait, serta dokumen publikasi hasil seminar nasional Rakornas penanggulangan bencana.
Sikapi intruksi Presiden Jolowi dan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo, Bupati Sukiman meyatakan, akan merealisasikannya di Rohul. Kemudian yang terpenting akan bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan.
"Pemkab Rohul perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sesuai inturksi dan arahan Bapak Presiden RI," kata Bupati Sukiman.*
Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: redaksi.berazam@gmail.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Jumat 08 Maret 2024
Stikes Tengku Maharatu Wisuda Lagi 231 Sarjana Kesehatan dan Profesi Ners
Senin 22 Januari 2024
Letakan Batu Pertama, Stikes Tengku Maharatu Bangun Kampus Empat Lantai
Selasa 28 November 2023
Satu Jam Bersama Gubernur Riau Edy Natar : Mimpi Sang Visioner dan Agamis
Selasa 21 November 2023
Silaturahmi IKBR dengan Plt Gubri, Edy Nasution: Insha Allah Saya Maju
Minggu 01 Oktober 2023
Bravo 28 Usulkan Ganjar-Jokowi Pasangan Pilpres 2024
Rabu 27 September 2023
Hendry Ch Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Pusat 2023-2028
Rabu 20 September 2023
Perginya Dosen Ramah, Humoris, dan Rendah Hati
Senin 18 September 2023
Wow! Ternyata Harga Kontrak Impor LNG Pertamina yang Disidik KPK Jauh lebih Murah dari Harga LNG Domestik
Senin 11 September 2023
Menkominfo Mau Pajaki Judi Online, Ini Kata CERI
Sabtu 09 September 2023
Jalin Silaturahmi, Sahabat Fuja ''Sejiwa Sehati'' Gelar Turnamen Domino Diikuti 500 Peserta
Berita Terkini
Kamis 25 April 2024, 15:40 WIB
Uang Beredar di Indonesia Mencapai Rp 8.888,4 Triliun per Maret 2024, Ini Kata Orang BI
Kamis 25 April 2024, 10:54 WIB
Andi Rahman Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Pembayaran Lahan Tol Pekanbaru -Padang
Kamis 25 April 2024, 10:47 WIB
Brigjend TNI Edy Natar Nasution Mendaftar sebagai Balon Gubri di Kantor PDIP Riau
Kamis 25 April 2024, 10:19 WIB
MTQ Ke-42 Tingkat Provinsi Riau, Kota Pekanbaru Raih Juara Pertama Cabang Fahmil Qur’an Putri
Rabu 24 April 2024, 16:02 WIB
Serius Maju dalam Pilgubri 2024: Edy Natar Nasution Sudah Ketemu Sekjen DPP NasDem & Ketua DPW Nasdem Riau
Rabu 24 April 2024, 14:15 WIB
Mantap! Mantan Gubernur Riau Serius Bertarung dalam Pilgubri 2024
Rabu 24 April 2024, 13:17 WIB
KPU Resmi Menetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden-Wakil Presiden 2024-2029
Rabu 24 April 2024, 13:05 WIB
Serius Maju di Kontestasi Pilgubri, Edy Natar Nasution Daftar di Partai Demokrat Riau
Rabu 24 April 2024, 12:56 WIB
Dibuka Wapres Ma'ruf Amin, PJ Gubernur Riau Hadiri Rakornas Penaggulangan Bencana 2024
Rabu 24 April 2024, 10:11 WIB
Bambang Widjojanto: Dissenting Opinion di MK Buat Legitimasi Pilpres Bisa Dipersoalkan