Dinas Sosial Meranti Berharap Kabupaten Meranti bisa Menjadi Bagian dari 12 Lokasi KAT
Selasa 10 Maret 2020, 09:53 WIB
.jpg)
Meranti, berazam,com - Rapat koordinasi (Rakor) antara OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Meranti 9 Maret 2020 Kemarin, dengan Staf Teknis Menteri Sosial RI, Restu Hapsari. Rakor ini tidak saja membahas tentang program-program Kementerian Sosial yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, tetapi juga terkait dengan usulan program untuk diperjuangkan di tingkat Pusat, digelar di Gedung Biru Kantor Bupati, (10/3/2020).
Seperti dijelaskan oleh Restu Hapsari, kedatangan dirinya ke Meranti dalam rangka memonitoring dan mereview pelaksanaan program Kementerian Sosial RI, di antaranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai atau sembako, PKAT serta Penyandang Masalah Kesekahteraan Sosial dan lain sebagainya. Disamping itu Restu Hapsari juga berkomitmen untuk memperjuangkan sejumlah usulan dari Kabupaten Meranti di tingkat pusat.
"Kunjungan kami ini memang sengaja memilih daerah yang secara geografis minim infrastruktur dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi agar dapat diberikan perhatian khusus yang salah satunya Kabupaten Meranti, daerah dengan angka kemiskinannya yang cukup tinggi di Riau ini," jelas Restu.
Lebih lanjut, Restu juga mengatakan bahwa program PKH masih akan terus dijalankan hingga 5 tahun ke depan, karena dipandang berhasil menekan angka kemiskinan yang singnifikan.
Selatjutnya Kepala Dinas Sosial, Agusyanto menjelaskan, jumlah komunitas KAT di Meranti ini ada 1792 KK. Sejak tahun 2013 hingga 2019 paling tidak sudah ada 271 KK yang di berdayakan.
"Bahkan tahun 2019 lalu ada 52 KK didesa tanjung padang kecamatan Merbau yang sudah dilakukan Penjajagan Awal Studi Kelayakan yang diikuti pelaksanaan Semiloka hingga ke pusat, namun hingga 2020 ini anggarannya tidak turun dari pusat".
Agus berharap ini bisa didorong untuk dibantu. Selain itu, Dinas Sosial juga telah mengusulkan kegiatan sinergi indomaret kerjasama dengan Kemensos terkait peduli KAT melalui program Pengumpulan Uang dan Barang (PUB). Dalam program PUB ini ada sekitar 7,6 M yang akan dialokasikan untuk 12 lokasi KAT se Indonesia dalam pembangunan MCK, air bersih, balai sosial, lampu tenaga surya hemat energi di lokasi KAT tersebut. Ada dua desa yang diusulkan yaitu desa kepau baru kecamatan Tebing Tinggi Timur dan Desa Bungur Rangsang Pesisir.
"Kita berharap Kabupaten Meranti bisa menjadi bagian dari 12 lokasi KAT yang akan dialokasikan dana." Harap Agus.
Agus juga mengusulkan perluasan penambahan kuota BPJS APBN bagi Meranti. Disamping itu, Agus juga mempertanyakan mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terutama yang diterapkan untuk ODGJ yang akan dikirim ke balai rehabilitasi sosial di Bengkulu : Balai rehabilitasi sosial di wilayah I Sumatera, milik Kemensos.
"Mungkin betul setiap Penerima bantuan sosial harus terdaftar dalam DTKS. Tapi hendaknya diterapkan pengecualian atau ada diskresi untuk ODGJ. Karena orang menjadi gilakan tidak harus menunggu dia kaya atau miskin. Karena harus terdaftar di dalam DTKS itulah, ODGJ yang sudah kita kirim ke RSJ Pekanbaru, kembali menjadi gila, karena pasca dari RSJ tidak diikuti dengan rehabilitasi sosial. Sementara untuk rehabilitasi melalui balai, harus terdaftar dalam DTKS," terang Agus.
Agus kembali berharap kebijakan soal ini bisa untuk ditinjau ulang dan berharap kepada ibu hapsari usulan ini bisa di bahas ditingkat pusat.
"Saya berharap kebijakan ini untuk ditinjau ulang. Apa lagi pada prinsipnya, perlindungan sosial sebetulnya merupakan hak setiap warga negara, tapi dalam konteks ini, di batasi oleh ororitas negara melalui DTKS. Ini sebetulnya kontraproduktif dengan semangat nawacita presiden terutama point 1, yang mengatakan negara harus hadir di setiap warga membutuhkan," terang Agus.
Setelah mendengarkan berbagai keluhan dari OPD terkait masalah yang dihadapi Kabupaten Meranti, Wakil Ketua DPRD Meranti H Khalid Ali, sangat berharap kepada Staf Teknis Kementerian Sosial RI Restu Hapsari dapat memperjuangkan keperluan Meranti di tingkat pusat dengan menjadikan Kabupaten termuda di Riau ini sebagai daerah sasaran pengentasan kemiskinan di Indonesia. *(rul)
Seperti dijelaskan oleh Restu Hapsari, kedatangan dirinya ke Meranti dalam rangka memonitoring dan mereview pelaksanaan program Kementerian Sosial RI, di antaranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai atau sembako, PKAT serta Penyandang Masalah Kesekahteraan Sosial dan lain sebagainya. Disamping itu Restu Hapsari juga berkomitmen untuk memperjuangkan sejumlah usulan dari Kabupaten Meranti di tingkat pusat.
"Kunjungan kami ini memang sengaja memilih daerah yang secara geografis minim infrastruktur dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi agar dapat diberikan perhatian khusus yang salah satunya Kabupaten Meranti, daerah dengan angka kemiskinannya yang cukup tinggi di Riau ini," jelas Restu.
Lebih lanjut, Restu juga mengatakan bahwa program PKH masih akan terus dijalankan hingga 5 tahun ke depan, karena dipandang berhasil menekan angka kemiskinan yang singnifikan.
Selatjutnya Kepala Dinas Sosial, Agusyanto menjelaskan, jumlah komunitas KAT di Meranti ini ada 1792 KK. Sejak tahun 2013 hingga 2019 paling tidak sudah ada 271 KK yang di berdayakan.
"Bahkan tahun 2019 lalu ada 52 KK didesa tanjung padang kecamatan Merbau yang sudah dilakukan Penjajagan Awal Studi Kelayakan yang diikuti pelaksanaan Semiloka hingga ke pusat, namun hingga 2020 ini anggarannya tidak turun dari pusat".
Agus berharap ini bisa didorong untuk dibantu. Selain itu, Dinas Sosial juga telah mengusulkan kegiatan sinergi indomaret kerjasama dengan Kemensos terkait peduli KAT melalui program Pengumpulan Uang dan Barang (PUB). Dalam program PUB ini ada sekitar 7,6 M yang akan dialokasikan untuk 12 lokasi KAT se Indonesia dalam pembangunan MCK, air bersih, balai sosial, lampu tenaga surya hemat energi di lokasi KAT tersebut. Ada dua desa yang diusulkan yaitu desa kepau baru kecamatan Tebing Tinggi Timur dan Desa Bungur Rangsang Pesisir.
"Kita berharap Kabupaten Meranti bisa menjadi bagian dari 12 lokasi KAT yang akan dialokasikan dana." Harap Agus.
Agus juga mengusulkan perluasan penambahan kuota BPJS APBN bagi Meranti. Disamping itu, Agus juga mempertanyakan mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terutama yang diterapkan untuk ODGJ yang akan dikirim ke balai rehabilitasi sosial di Bengkulu : Balai rehabilitasi sosial di wilayah I Sumatera, milik Kemensos.
"Mungkin betul setiap Penerima bantuan sosial harus terdaftar dalam DTKS. Tapi hendaknya diterapkan pengecualian atau ada diskresi untuk ODGJ. Karena orang menjadi gilakan tidak harus menunggu dia kaya atau miskin. Karena harus terdaftar di dalam DTKS itulah, ODGJ yang sudah kita kirim ke RSJ Pekanbaru, kembali menjadi gila, karena pasca dari RSJ tidak diikuti dengan rehabilitasi sosial. Sementara untuk rehabilitasi melalui balai, harus terdaftar dalam DTKS," terang Agus.
Agus kembali berharap kebijakan soal ini bisa untuk ditinjau ulang dan berharap kepada ibu hapsari usulan ini bisa di bahas ditingkat pusat.
"Saya berharap kebijakan ini untuk ditinjau ulang. Apa lagi pada prinsipnya, perlindungan sosial sebetulnya merupakan hak setiap warga negara, tapi dalam konteks ini, di batasi oleh ororitas negara melalui DTKS. Ini sebetulnya kontraproduktif dengan semangat nawacita presiden terutama point 1, yang mengatakan negara harus hadir di setiap warga membutuhkan," terang Agus.
Setelah mendengarkan berbagai keluhan dari OPD terkait masalah yang dihadapi Kabupaten Meranti, Wakil Ketua DPRD Meranti H Khalid Ali, sangat berharap kepada Staf Teknis Kementerian Sosial RI Restu Hapsari dapat memperjuangkan keperluan Meranti di tingkat pusat dengan menjadikan Kabupaten termuda di Riau ini sebagai daerah sasaran pengentasan kemiskinan di Indonesia. *(rul)
Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: [email protected]
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Rabu 13 Agustus 2025
Dosen Faperta UIR, Limetry Liana, Raih Gelar Doktor dari IPB dengan Riset Sawit Rakyat
Jumat 18 Juli 2025
Ponpes Al-Muslimun Gelar Wisuda Tahfidz 30 Juz Angkatan ke-V dan Pekan Ta'aruf Santri Baru Tahun Pelajaran 2025/2026
Rabu 21 Mei 2025
Mengukir Jalan Menuju Puncak: Admiral dan Harapan Baru Universitas Islam Riau
Kamis 13 Maret 2025
PT RAPP dan JMSI Riau Gelar Buka Puasa Bersama, Perkuat Sinergi dengan Media
Sabtu 14 September 2024
Soliditas PPP Pekanbaru Ditegaskan untuk Menangkan Edy Nasution-Dastrayani Bibra
Jumat 13 September 2024
Deklarasi Pasangan PATEN di Pekanbaru: 20.000 Kupon Diperkirakan Habis Menjelang Sabtu
Jumat 13 September 2024
Tampilkan Lima Pakar Perikanan Asing, Seminar ISFM XIII FPK Unri Berlangsung Sukses
Selasa 10 September 2024
PATEN, Balon Walikota Edy Nasution Orang Pertama Hadir di Polresta Pekanbaru
Sabtu 07 September 2024
Dr Mexsaxai Indra SH MH: Forum Warek Akademik BKS-PTN Barat Bahas Percepatan Menuju World Class University
Jumat 30 Agustus 2024
Pasangan Edy Natar-Dastriani Bibra 'Berlayar' di Pilkada Pekanbaru Meski Ada Perubahan Dukungan
Berita Terkini
Jumat 15 Agustus 2025, 13:48 WIB
Per Juni 2025, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.001 T
Jumat 15 Agustus 2025, 13:25 WIB
Sempena HUT RI KE 80, Gubri Abdul Wahid Serahkan Sagu Hati Kepada 347 Veteran dan Janda Veteran
Jumat 15 Agustus 2025, 10:56 WIB
Gubri Abdul Wahid Resmikan Sekolah Menengah Atas Rakyat
Jumat 15 Agustus 2025, 10:10 WIB
Bantu Perbaikan Gizi, Pemko Pekanbaru Mulai Sweeping Anak Stunting
Jumat 15 Agustus 2025, 10:05 WIB
NKRI Harga Mati, Gubri Abdul Wahid: Daerah Istimewa Riau Lebih Realistis
Kamis 14 Agustus 2025, 12:56 WIB
Pemprov Riau Dukung Program Nasional 3 Juta Rumah, Berharap Mampu Atasi Kemiskinan
Kamis 14 Agustus 2025, 12:19 WIB
Mobil Bermasalah? Spesialis Kabel Mobil Pekanbaru Punya Solusi Lengkap
Kamis 14 Agustus 2025, 11:19 WIB
Pemko Pekabaru akan Luncurkan Sejumlah Mobil Pelayanan Masyarakat di HUT RI Ke-80
Kamis 14 Agustus 2025, 11:16 WIB
Tahapan Penjaringan Rampung, Pemko Pastikan Seluruh Anak Putus Sekolah di Pekanbaru akan Kembali Bersekolah
Kamis 14 Agustus 2025, 11:11 WIB
BMKG: Hujan Lebat Disertai Petir di Sejumlah Wilayah Riau Hari Ini