Pemkab Meranti Akan Bantu 500 Ribu Rupiah/KK Warga Miskin
Senin 13 April 2020, 12:32 WIB
Sekda Meranti Teleconfrence Bersama Gubri Terkait Pemberlakukan PSBB di Kabupaten Kota
Meranti, berazamcom - Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto SE MM didampingi Kapolres Kepulauan Meranti AKBP. Taufik Lukman, mengikuti Teleconfrence bersama Gubernur Riau H. Syamsuar, Teleconfrence ini membahas tentant penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Kota, seiring Pemberlakukan PSBB di Kota Pekanbaru, bertempat di ruang Melati, Kantor Bupati, Senin (13/4/2020).
Turut hadir bersama Sekda Meranti, Kadiskes dr. Misri, Kadishub Meranti Dr. Aready, Kasatpol PP Meranti Helfandi SE M.Si, Kadis asosial Meranti Agusyanto S.Sos M.Si, Kaban Kesbang Asrizal Harahap, Pabung Bengkalis Mayor P. Girsang, Kabag Kominfo Meranti Wan Fachriarmi, serta Bagian Humas dan Protokol Meranti.
Seperti diketahui, Kementrian Kesehatan RI, telah menyetujui Pemberlakukan PSBB untuk Kota Pekanbaru, hal ini ditandai dengan telah dikeluarkannya Kepmen Kes No. HK.01.07/MENKES/250/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Diwilayah Kota Pekanbaru Riau Dalam Rangia Percepatan Penanganan Covid-19.
Dengan turunnya Kepmen Kes RI tersebut, maka Kota Pekanbaru siap melaksanakan PSBB. Namun agar pelaksanaan PSBB berjalan dengan efektif perlu kesepahaman dari Kabupaten satelit yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru untuk juga melaksanakan PSBB seperti Kampar, Siak, dan Pelalawan begitu juga Kabupaten Kota lainnya jika diperlukan.
Seperti dikatakan Gubernur Riau H. Syamsuar, Pemerintah Provinsi mendorong semua Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru untuk turut melaksanakan PSBB.
"Kami berharap Kabupaten tentangga juga memberlakukan PSBB, agar tidak saling menularkan dan PSBB berjalan dengan efektif," ujar Gubri.
Untuk pemberlakukan PSBB, dijelaskan Gubernur Syamsuar Kabupaten Kota harus mempersiapkan beberapa hal pertama Anggaran Kesehatan, Kesiapan menghadapi Dampak Ekonomi, serta Kesiapan Jaring Pengaman Sosial bagi warga kurang mampu atau terdampak Covid-19.
Dicontohkan Gubri, seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jabar dengan memastikan masyarakatnya tidak kehabisan sembako. Meskipun Pusat melalui PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai serta Provinsi juga tepah menggarkan dana bantuan.
"Sebelum Pekanbaru memberlakukan PSBB, segera bagikan Sembako agar warga miskin masih tetap memiliki sembako, jangan menunggu PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai," saran Gubri Syamsuar.
Untuk pelaksanaan PSBB di Kabupaten/Kota, Pemprov Riau telah menyiapkan dana sebesar 300 ribu/KK masyarakat miskin sebanyak 282.285 KK dengan total anggarah sebesar 254 Miliar. Selain itu juga akan menyiapkan Dapur Umum melalui Dinas Sosial Provinsi bekerja sama dengan Tim Gugus Tugas.
Selanjutnya sesuai arahan Gubernur Riau, faktor yang sangat penting dan harus menjadi perhatian adalah Faktor Keamanan setelah diberlakukannya PSBB. Dan membuat Perbup atau Perwali agar tidak menimbulkan sanksi hukum.
Sekedar informasi, dari data terakhir yang dirilis Pemprov Riau Jumlah ODP sebanyak 12874 orang, Jumlah PDP sebanyak 243 orang, Pasien PDP dirawat 123 orang, pulang dan sudah sembuh 102, diantara Pasien PDP yang meninggal sebanyak 18 orang.
Selama pemberlakukan PSBB, Gubri juga meminta bantuan Lurah, Kades RT/RW untuk mendata warganya yang membutuhkan bantuan. Selain itu juga untuk memantau ODP yang baru pulang dari Zona Merah.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto dalam laporannya kepada Gubri Syamsuar, Pemda sangat serius dalam mengantisipasi penyebaran Virus Covid-19 di Wilayah Kep. Meranti.
Terkait penerapan PSBB, diakui Sekda belum akan diberlakukan namun Pemkab. Meranti tetap merancang-rancang seandainya PSBB terpaksa dilakukan. Hal itu dengan pertimbangan Meranti merupakan pintu masuk dari daerah Zona Merah yakni Provinsi Kepri dan negara tetangga Malaysia.
"Saat ini Pemkab. Meranti sedang merancang-rancang seandainya diberlakukan PSBB, karena Selatpanjang Meranti merupakan pintu masuk kedatangan dari Kepri dan negara tetangga Malaysia," ujar Sekda Bambang.
Sekda Meranti juga melaporkan kepada Gubernur terkait, kondisi terkini berkenaan Covid-19 di Meranti. Jumlah ODP sebanyak 4898 orang, jumlah PDP sebanyak 4 orang dari jumlah ini 2 dinyatakan negatif dan 2 masih di Isolasi di RSUD Meranti.
Untuk mengantisipasi dampak sosial dan penanganan masalah kesehatan dan keamanan Pemkab. Meranti telah menganggarkan dana sebesar 36 Miliar.
Untuk jaring pengakan Sosial Pemkab. Meranti akan memberikan bantuan dana sebesar 500 ribu rupiah/KK untuk 6000 KK masyarakat miskin.
"Bantuan 500 ribu rupiah/KK ini akan kita serahkan sebelum bulan puasa," ucap Sekda Bambang.
Pada kesempatan itu, Sekda Meranti juga berharap kepada Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur Riau untuk mengalokasikan kartu pra kerja sesuai dengan kebutuhan Meranti dimana untuk kartu ini Pemkab. Meranti telah mengusulkan sebanyak 7000 kartu.
"Dari calon penerima kartu pra kerja di Meranti sebagian besar berasal dari para TKI," jelas Sekda lagi.
Mendengar usulan Pemkab. Meranti, Gubri Syamsuar berjanji akan memfasilitasinya melalui Dinas Sosial Provinsi khususnya untuk bantuan BLT Provinsi Riau sebesar 300 Ribu Rupiah untuk 3971 KK masyarakat miskin di Meranti. *(rul).
Turut hadir bersama Sekda Meranti, Kadiskes dr. Misri, Kadishub Meranti Dr. Aready, Kasatpol PP Meranti Helfandi SE M.Si, Kadis asosial Meranti Agusyanto S.Sos M.Si, Kaban Kesbang Asrizal Harahap, Pabung Bengkalis Mayor P. Girsang, Kabag Kominfo Meranti Wan Fachriarmi, serta Bagian Humas dan Protokol Meranti.
Seperti diketahui, Kementrian Kesehatan RI, telah menyetujui Pemberlakukan PSBB untuk Kota Pekanbaru, hal ini ditandai dengan telah dikeluarkannya Kepmen Kes No. HK.01.07/MENKES/250/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Diwilayah Kota Pekanbaru Riau Dalam Rangia Percepatan Penanganan Covid-19.
Dengan turunnya Kepmen Kes RI tersebut, maka Kota Pekanbaru siap melaksanakan PSBB. Namun agar pelaksanaan PSBB berjalan dengan efektif perlu kesepahaman dari Kabupaten satelit yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru untuk juga melaksanakan PSBB seperti Kampar, Siak, dan Pelalawan begitu juga Kabupaten Kota lainnya jika diperlukan.
Seperti dikatakan Gubernur Riau H. Syamsuar, Pemerintah Provinsi mendorong semua Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru untuk turut melaksanakan PSBB.
"Kami berharap Kabupaten tentangga juga memberlakukan PSBB, agar tidak saling menularkan dan PSBB berjalan dengan efektif," ujar Gubri.
Untuk pemberlakukan PSBB, dijelaskan Gubernur Syamsuar Kabupaten Kota harus mempersiapkan beberapa hal pertama Anggaran Kesehatan, Kesiapan menghadapi Dampak Ekonomi, serta Kesiapan Jaring Pengaman Sosial bagi warga kurang mampu atau terdampak Covid-19.
Dicontohkan Gubri, seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jabar dengan memastikan masyarakatnya tidak kehabisan sembako. Meskipun Pusat melalui PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai serta Provinsi juga tepah menggarkan dana bantuan.
"Sebelum Pekanbaru memberlakukan PSBB, segera bagikan Sembako agar warga miskin masih tetap memiliki sembako, jangan menunggu PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai," saran Gubri Syamsuar.
Untuk pelaksanaan PSBB di Kabupaten/Kota, Pemprov Riau telah menyiapkan dana sebesar 300 ribu/KK masyarakat miskin sebanyak 282.285 KK dengan total anggarah sebesar 254 Miliar. Selain itu juga akan menyiapkan Dapur Umum melalui Dinas Sosial Provinsi bekerja sama dengan Tim Gugus Tugas.
Selanjutnya sesuai arahan Gubernur Riau, faktor yang sangat penting dan harus menjadi perhatian adalah Faktor Keamanan setelah diberlakukannya PSBB. Dan membuat Perbup atau Perwali agar tidak menimbulkan sanksi hukum.
Sekedar informasi, dari data terakhir yang dirilis Pemprov Riau Jumlah ODP sebanyak 12874 orang, Jumlah PDP sebanyak 243 orang, Pasien PDP dirawat 123 orang, pulang dan sudah sembuh 102, diantara Pasien PDP yang meninggal sebanyak 18 orang.
Selama pemberlakukan PSBB, Gubri juga meminta bantuan Lurah, Kades RT/RW untuk mendata warganya yang membutuhkan bantuan. Selain itu juga untuk memantau ODP yang baru pulang dari Zona Merah.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Supriyanto dalam laporannya kepada Gubri Syamsuar, Pemda sangat serius dalam mengantisipasi penyebaran Virus Covid-19 di Wilayah Kep. Meranti.
Terkait penerapan PSBB, diakui Sekda belum akan diberlakukan namun Pemkab. Meranti tetap merancang-rancang seandainya PSBB terpaksa dilakukan. Hal itu dengan pertimbangan Meranti merupakan pintu masuk dari daerah Zona Merah yakni Provinsi Kepri dan negara tetangga Malaysia.
"Saat ini Pemkab. Meranti sedang merancang-rancang seandainya diberlakukan PSBB, karena Selatpanjang Meranti merupakan pintu masuk kedatangan dari Kepri dan negara tetangga Malaysia," ujar Sekda Bambang.
Sekda Meranti juga melaporkan kepada Gubernur terkait, kondisi terkini berkenaan Covid-19 di Meranti. Jumlah ODP sebanyak 4898 orang, jumlah PDP sebanyak 4 orang dari jumlah ini 2 dinyatakan negatif dan 2 masih di Isolasi di RSUD Meranti.
Untuk mengantisipasi dampak sosial dan penanganan masalah kesehatan dan keamanan Pemkab. Meranti telah menganggarkan dana sebesar 36 Miliar.
Untuk jaring pengakan Sosial Pemkab. Meranti akan memberikan bantuan dana sebesar 500 ribu rupiah/KK untuk 6000 KK masyarakat miskin.
"Bantuan 500 ribu rupiah/KK ini akan kita serahkan sebelum bulan puasa," ucap Sekda Bambang.
Pada kesempatan itu, Sekda Meranti juga berharap kepada Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur Riau untuk mengalokasikan kartu pra kerja sesuai dengan kebutuhan Meranti dimana untuk kartu ini Pemkab. Meranti telah mengusulkan sebanyak 7000 kartu.
"Dari calon penerima kartu pra kerja di Meranti sebagian besar berasal dari para TKI," jelas Sekda lagi.
Mendengar usulan Pemkab. Meranti, Gubri Syamsuar berjanji akan memfasilitasinya melalui Dinas Sosial Provinsi khususnya untuk bantuan BLT Provinsi Riau sebesar 300 Ribu Rupiah untuk 3971 KK masyarakat miskin di Meranti. *(rul).
Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: redaksi.berazam@gmail.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Rabu 15 Mei 2024
Edy Natar Nasution Kembali Berkomitmen Politik, Kembalikan Formulir Pendaftaran ke PAN Riau
Jumat 08 Maret 2024
Stikes Tengku Maharatu Wisuda Lagi 231 Sarjana Kesehatan dan Profesi Ners
Senin 22 Januari 2024
Letakan Batu Pertama, Stikes Tengku Maharatu Bangun Kampus Empat Lantai
Selasa 28 November 2023
Satu Jam Bersama Gubernur Riau Edy Natar : Mimpi Sang Visioner dan Agamis
Selasa 21 November 2023
Silaturahmi IKBR dengan Plt Gubri, Edy Nasution: Insha Allah Saya Maju
Minggu 01 Oktober 2023
Bravo 28 Usulkan Ganjar-Jokowi Pasangan Pilpres 2024
Rabu 27 September 2023
Hendry Ch Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Pusat 2023-2028
Rabu 20 September 2023
Perginya Dosen Ramah, Humoris, dan Rendah Hati
Senin 18 September 2023
Wow! Ternyata Harga Kontrak Impor LNG Pertamina yang Disidik KPK Jauh lebih Murah dari Harga LNG Domestik
Senin 11 September 2023
Menkominfo Mau Pajaki Judi Online, Ini Kata CERI
Berita Terkini
Minggu 19 Mei 2024, 16:51 WIB
PKKEI: Majelis Hakim Diharap Memahami dengan Benar Kasus LNG Terdakwa Karen Agustiawan Secara Utuh
Minggu 19 Mei 2024, 14:38 WIB
Ini Daftar Sahabat Pengadilan di Sidang Korupsi Mantan Dirut Karen Agustiawan
Minggu 19 Mei 2024, 11:42 WIB
3 Tahun Kepemimpinan Rektor: Sportivitas Persaudaraan Menuju UIN Suska Terbilang dan Gemilang
Sabtu 18 Mei 2024, 19:28 WIB
Ketua DPC PJS Kota Palembang Soroti Pembangunan Terminal Batubara Kramasan
Sabtu 18 Mei 2024, 18:10 WIB
Pernyataan Wan Abu Bakar Berpotensi Primordialisme, Tokoh Riau Edy Natar Nasution Angkat Bicara
Jumat 17 Mei 2024, 22:20 WIB
Dinkes Siak dan Apkesmi Gelar Webinar, Perkenalkan Program ILP
Jumat 17 Mei 2024, 10:57 WIB
Mahasiswa Hukum UIR Raih Best Speaker di Kontes Duta Wisata Riau 2024
Jumat 17 Mei 2024, 10:53 WIB
UIR Terima Bantuan Dana Pendidikan Sebesar Rp 70 Juta dari Bank Syariah Indonesia
Jumat 17 Mei 2024, 10:48 WIB
Viral! Beredar video Harimau Mati Tertabrak Mobil di Tol Permai, Ternyata Begini Faktanya
Jumat 17 Mei 2024, 10:41 WIB
Kisah Kontroversial Pemanggilan Pejabat Eselon 2 di Pemprov Riau: dari Spekulasi hingga Tersangka