Ribuan TKI Meranti Masih Terkatung-Katung di Malaysia
Bupati dan Legislatif serta Instansi Vertikal Gelar Rapat Cari Solusi Pemulangan
Kamis 16 April 2020, 15:50 WIB
Bupati dan Legislatif serta Instansi Vertikal Gelar Rapat Cari Solusi Pemulangan
Meranti, berazamcom - Ribuan TKI Meranti dan wilayah lainnya di Indonesia yang terdampak kebijakan Covid-19, masih terkatung-katung di Malaysia, mereka tak dapat pulang karena sejumlah pintu masuk pelayaran di Provinsi Riau ditutup oleh Pemerintah Provinsi atas arahan Pemerintah Pusat. Untuk mencari solusi pemulangan ribuan TKI yang sebagian besar merupakan warga Meranti itu, Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si bersama Wabup. H. Said Hasyim menggelar rapat dengan Legislatif dan Instansi Vertikal, bertempat diruang Rapat DPRD Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang, Kamis (16/4/2020).
Turut hadir dalam rapat itu Ketua DPRD Meranti Jack Ardiansyah, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Khalid Ali, Ketua Komisi B DPRD Meranti H. Muzamil, dan sejumlah Legislator, Perwakilan Pelindo Selatpanjang, Imigrasi Selatpanjang, Bea Cukai, UPT Karantina Selatpanjang, KSOP Selatpanjang.
Dari Pemerintah Daerah juga dihadiri, Sekretaris Daerah Bambang Supriyanto SE MM, Sekwan DPRD Meranti Eri Suhairy S.Sos, Kadis Kesehatan dr. Misri, Kadishub Meranti Dr. Aready, Kasatpol PP Meranti Helfandi SE M.Si, Kabag Kesra Meranti Hery Saputra SH, Bagian Humas dan Protokol Meranti.
Dalam rapat tersebut untuk pemulangan ribuan TKI Meranti asal Malaysia langkah yang akan dilakukan adalah dengan membuka kembali Jalur Pelayaran dari Batu Pahat menuju Pelabuhan Tanjung Samak dan Tj. Harapan Selatpanjang yang telah ditutup oleh KSOP atas perintah dari Pemerintah Provinsi Riau sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dengan dalih mencegah penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia khususnya Provinsi Riau.
Dari data Dinas Perhubungan Meranti yang diperoleh dari pihak Imigrasi, saat ini jumlah TKI yang keluar dari pintu Pelabuhan Kukup menuju Tj. Balai Karimun dan masuk ke Meranti pertanggal 7 Maret 2020 berjumlah sebanyak 6338 orang. Sementara yang masih terkatung-karung di Johor Bahru Malaysia akibat tutupnya jalur pelayaran dari Bagu Pahat diperkirakan berjumlah belasan ribu orang dari jumlah itu setidaknya 6000 orang merupakan warga asli Kabupaten Meranti.
Dari informasi yang diperoleh oleh DPRD Meranti, para TKI Meranti yang masih tertinggal di Malaysia saat ini merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung sehingga kepulangannya sangat dinanti-nanti istri dan anak-anak agar mereka dapat menambung hidup selama kondisi Covid-19 ini.
"Dalam beberapa hari ini sudah banyak keluarga para TKI yang melapor kesini (Kantor DPRD.red), mereka meminta kami untuk mencarikan solusi agar para TKI yang masih berada disana dapat dipulangkan karena sebagian besar merupakan tulang punggung keluarga," jelas Ketua Komisi B DPRD Meranti Muzamil.
Muzamil berharap kepada Pemerintah Daerah khususnya Bupati Kepulauan Meranti yang didukung oleh Pimpinan Instansi Vertikal seperti Imigrasi, Balai Karantina, Bea Cukai, serta KSOP dapat mencarikan solusi atas masalah ini. Caranya tentu tidak bisa dengan cara biasa diperluka kebijakan Deskresi untuk mendesak Pemerintah Provinsi dan Pusat membuka kembali sejumlah jalur pelayaran dari negeri Jiran. Dan untuk memuluskannya harus dilakukan pembicaraan Goverment To Goverment (G To G) antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia.
Pembukaan jalur pelayaran yang dimaksud adalah Pintu Pelabuhan Batu Pahat Kukup menuju Pelabuhan Tj. Samak dan Tj. Harapan Selatpanjang Meranti.
Untuk mendobrak hal itu, Bupati meminta kepada jajaran OPD terkait bersama DPRD Meranti berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat dengan pertimbangan nasip TKI yang notabene merupakan warga ber KTP Indonesia yang wajib diperjuangkan negara.
"Disaat negara lain berusaha keras memulangkan warganya dengan dibiayai negara. Pemerintan kita justru menutup pintu masuk bagi TKI kita yang ingin pulang ketanah air, ini tentunya ada yang salah," jelas Bupati.
Lebih jauh diakui Bupati, masalah ini sudah pernah dibicarakan dengan Gubernur Riau H. Syamsuar dan Kapolda Riau, namun dengan pertimbangan berbagai hal masalah pembukaan pelayaran tersebut belum dapat dipenuhi, Gubernur beralasan penutupan jakur pelayaran itu merupakan kebijakan Pemerintan Pusat.
Sekedar informasi, para TKI yang bekerja di Malaysia saat ini sebagian besar masuk secara Ilegal dengan menggunakan Pasport Kunjungan Wisata dan Sosial, mereka rela mengadu nasip meninggalkan keluarga hanya untuk sesuap nasi. Tak sedikit dari mereka harus menerima tekanan, makian dan diskriminasi namun apa boleh buat para pejuang devisa ini tetap berangkat karena lapangan kerja dinegara sendiri sangat sulit.
Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, disaat negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi warganya sehingga terpaksa harus bekerja diluar negeri dan berkat kerjanya menghasilkan pemasukan devisa untuk negara, tapi kenyataan yang diterima cukup pahit di saat mereka kesulitan negara seolah meninggalkan mereka.
Saat ini dari informasi yang diperoleh Pemda Meranti dengan dilakukannya penutupan sejumlah jalur pelayaran di Provinsi Riau, para TKI yang masih berada di Malaysia mulai nekat kembali secara ilegal. Hal ini tentunya sangat tidak kondusif disaat Pemerintah Daerah berupaya mencegah penyebaran Covid-19, ada warga yang berasal dari Zona Merah masuk tanpa terdata.
Jadi untuk menggesa pemulangan dan menyelamatkan nasip ribuan TKI tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, menyimpulkan 3 Solusi yakni langkah jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Solusi jangka pendek adalah mendesak Pemerintah Provinsi dan Pusat membuka kembali jalur Pelayaran Batu Pahat Johor Baru menuju Tj. Samak dan Tanjung Harapan Selatpanjang.
Solusi jangka menengah adalah bagaimana Pelabuhan Tj. Samak dapat menjadi pelabuhan Internasional yang dapat disinggahi kapal dari luar negeri. Dan Pelabuhan Tj. Samak akan dioperasikan UPT. Imigrasi untuk pelayanan Pasport sehingga masyarakat yang ingin mengurus Pasport untuk bekerja keluar negeri tidak perlu susah lagi datang ke Selatpanjang. Diakui pihak Imigrasi sangat mendukung dan setuju rencana tersebut hanya saja untuk mengadakan fasilitas itu perlu diadakan ruang dan peralatan IT komuniasi pendukung. Dan Pemkab. Meranti dikatakan Bupati siap memfasilitasi hingga UPT Imigrasi Tj. Samak siap beroperasi.
"Dan untuk mengadakan fasilitas ini Pemkab. Meranti telah menyiapkan anggaran sebesar 3 Miliar lebih, kita berharap tahun ini dapat dioperasikan," ujar Bupati.
Dan solusi jangka panjang agar para TKI Meranti tidak lagi mendapat diskriminasi di negara tetangga Malaysia, Bupati bersama DPRD Meranti akan mengupayakan Balai Pelatihan untuk memberikan Skill kepada calon TKI sebelum diberangkatkan bekerja di Malaysia.
Terkait tiga solusi yang ditawarkan oleh Bupati Irwan juga didukung oleh Wakil Bupati H. Said Hasyim yang disetujui juga oleh semua Legislator yang hadir begitu juga perwakioan Instansi Vertikal yang hadir mulai dari Bea Cukai, Balai Karantina, KSOP dan Imigrasi dan siap mendukung dengan meneruskan informasi ini ketingkat Provinsi dan Pusat.*(rul).
Turut hadir dalam rapat itu Ketua DPRD Meranti Jack Ardiansyah, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Khalid Ali, Ketua Komisi B DPRD Meranti H. Muzamil, dan sejumlah Legislator, Perwakilan Pelindo Selatpanjang, Imigrasi Selatpanjang, Bea Cukai, UPT Karantina Selatpanjang, KSOP Selatpanjang.
Dari Pemerintah Daerah juga dihadiri, Sekretaris Daerah Bambang Supriyanto SE MM, Sekwan DPRD Meranti Eri Suhairy S.Sos, Kadis Kesehatan dr. Misri, Kadishub Meranti Dr. Aready, Kasatpol PP Meranti Helfandi SE M.Si, Kabag Kesra Meranti Hery Saputra SH, Bagian Humas dan Protokol Meranti.
Dalam rapat tersebut untuk pemulangan ribuan TKI Meranti asal Malaysia langkah yang akan dilakukan adalah dengan membuka kembali Jalur Pelayaran dari Batu Pahat menuju Pelabuhan Tanjung Samak dan Tj. Harapan Selatpanjang yang telah ditutup oleh KSOP atas perintah dari Pemerintah Provinsi Riau sesuai arahan dari Pemerintah Pusat dengan dalih mencegah penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia khususnya Provinsi Riau.
Dari data Dinas Perhubungan Meranti yang diperoleh dari pihak Imigrasi, saat ini jumlah TKI yang keluar dari pintu Pelabuhan Kukup menuju Tj. Balai Karimun dan masuk ke Meranti pertanggal 7 Maret 2020 berjumlah sebanyak 6338 orang. Sementara yang masih terkatung-karung di Johor Bahru Malaysia akibat tutupnya jalur pelayaran dari Bagu Pahat diperkirakan berjumlah belasan ribu orang dari jumlah itu setidaknya 6000 orang merupakan warga asli Kabupaten Meranti.
Dari informasi yang diperoleh oleh DPRD Meranti, para TKI Meranti yang masih tertinggal di Malaysia saat ini merupakan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung sehingga kepulangannya sangat dinanti-nanti istri dan anak-anak agar mereka dapat menambung hidup selama kondisi Covid-19 ini.
"Dalam beberapa hari ini sudah banyak keluarga para TKI yang melapor kesini (Kantor DPRD.red), mereka meminta kami untuk mencarikan solusi agar para TKI yang masih berada disana dapat dipulangkan karena sebagian besar merupakan tulang punggung keluarga," jelas Ketua Komisi B DPRD Meranti Muzamil.
Muzamil berharap kepada Pemerintah Daerah khususnya Bupati Kepulauan Meranti yang didukung oleh Pimpinan Instansi Vertikal seperti Imigrasi, Balai Karantina, Bea Cukai, serta KSOP dapat mencarikan solusi atas masalah ini. Caranya tentu tidak bisa dengan cara biasa diperluka kebijakan Deskresi untuk mendesak Pemerintah Provinsi dan Pusat membuka kembali sejumlah jalur pelayaran dari negeri Jiran. Dan untuk memuluskannya harus dilakukan pembicaraan Goverment To Goverment (G To G) antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia.
Pembukaan jalur pelayaran yang dimaksud adalah Pintu Pelabuhan Batu Pahat Kukup menuju Pelabuhan Tj. Samak dan Tj. Harapan Selatpanjang Meranti.
Untuk mendobrak hal itu, Bupati meminta kepada jajaran OPD terkait bersama DPRD Meranti berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat dengan pertimbangan nasip TKI yang notabene merupakan warga ber KTP Indonesia yang wajib diperjuangkan negara.
"Disaat negara lain berusaha keras memulangkan warganya dengan dibiayai negara. Pemerintan kita justru menutup pintu masuk bagi TKI kita yang ingin pulang ketanah air, ini tentunya ada yang salah," jelas Bupati.
Lebih jauh diakui Bupati, masalah ini sudah pernah dibicarakan dengan Gubernur Riau H. Syamsuar dan Kapolda Riau, namun dengan pertimbangan berbagai hal masalah pembukaan pelayaran tersebut belum dapat dipenuhi, Gubernur beralasan penutupan jakur pelayaran itu merupakan kebijakan Pemerintan Pusat.
Sekedar informasi, para TKI yang bekerja di Malaysia saat ini sebagian besar masuk secara Ilegal dengan menggunakan Pasport Kunjungan Wisata dan Sosial, mereka rela mengadu nasip meninggalkan keluarga hanya untuk sesuap nasi. Tak sedikit dari mereka harus menerima tekanan, makian dan diskriminasi namun apa boleh buat para pejuang devisa ini tetap berangkat karena lapangan kerja dinegara sendiri sangat sulit.
Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, disaat negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja yang cukup bagi warganya sehingga terpaksa harus bekerja diluar negeri dan berkat kerjanya menghasilkan pemasukan devisa untuk negara, tapi kenyataan yang diterima cukup pahit di saat mereka kesulitan negara seolah meninggalkan mereka.
Saat ini dari informasi yang diperoleh Pemda Meranti dengan dilakukannya penutupan sejumlah jalur pelayaran di Provinsi Riau, para TKI yang masih berada di Malaysia mulai nekat kembali secara ilegal. Hal ini tentunya sangat tidak kondusif disaat Pemerintah Daerah berupaya mencegah penyebaran Covid-19, ada warga yang berasal dari Zona Merah masuk tanpa terdata.
Jadi untuk menggesa pemulangan dan menyelamatkan nasip ribuan TKI tersebut, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, menyimpulkan 3 Solusi yakni langkah jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Solusi jangka pendek adalah mendesak Pemerintah Provinsi dan Pusat membuka kembali jalur Pelayaran Batu Pahat Johor Baru menuju Tj. Samak dan Tanjung Harapan Selatpanjang.
Solusi jangka menengah adalah bagaimana Pelabuhan Tj. Samak dapat menjadi pelabuhan Internasional yang dapat disinggahi kapal dari luar negeri. Dan Pelabuhan Tj. Samak akan dioperasikan UPT. Imigrasi untuk pelayanan Pasport sehingga masyarakat yang ingin mengurus Pasport untuk bekerja keluar negeri tidak perlu susah lagi datang ke Selatpanjang. Diakui pihak Imigrasi sangat mendukung dan setuju rencana tersebut hanya saja untuk mengadakan fasilitas itu perlu diadakan ruang dan peralatan IT komuniasi pendukung. Dan Pemkab. Meranti dikatakan Bupati siap memfasilitasi hingga UPT Imigrasi Tj. Samak siap beroperasi.
"Dan untuk mengadakan fasilitas ini Pemkab. Meranti telah menyiapkan anggaran sebesar 3 Miliar lebih, kita berharap tahun ini dapat dioperasikan," ujar Bupati.
Dan solusi jangka panjang agar para TKI Meranti tidak lagi mendapat diskriminasi di negara tetangga Malaysia, Bupati bersama DPRD Meranti akan mengupayakan Balai Pelatihan untuk memberikan Skill kepada calon TKI sebelum diberangkatkan bekerja di Malaysia.
Terkait tiga solusi yang ditawarkan oleh Bupati Irwan juga didukung oleh Wakil Bupati H. Said Hasyim yang disetujui juga oleh semua Legislator yang hadir begitu juga perwakioan Instansi Vertikal yang hadir mulai dari Bea Cukai, Balai Karantina, KSOP dan Imigrasi dan siap mendukung dengan meneruskan informasi ini ketingkat Provinsi dan Pusat.*(rul).
Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: redaksi.berazam@gmail.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Rabu 15 Mei 2024
Edy Natar Nasution Kembali Berkomitmen Politik, Kembalikan Formulir Pendaftaran ke PAN Riau
Jumat 08 Maret 2024
Stikes Tengku Maharatu Wisuda Lagi 231 Sarjana Kesehatan dan Profesi Ners
Senin 22 Januari 2024
Letakan Batu Pertama, Stikes Tengku Maharatu Bangun Kampus Empat Lantai
Selasa 28 November 2023
Satu Jam Bersama Gubernur Riau Edy Natar : Mimpi Sang Visioner dan Agamis
Selasa 21 November 2023
Silaturahmi IKBR dengan Plt Gubri, Edy Nasution: Insha Allah Saya Maju
Minggu 01 Oktober 2023
Bravo 28 Usulkan Ganjar-Jokowi Pasangan Pilpres 2024
Rabu 27 September 2023
Hendry Ch Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Pusat 2023-2028
Rabu 20 September 2023
Perginya Dosen Ramah, Humoris, dan Rendah Hati
Senin 18 September 2023
Wow! Ternyata Harga Kontrak Impor LNG Pertamina yang Disidik KPK Jauh lebih Murah dari Harga LNG Domestik
Senin 11 September 2023
Menkominfo Mau Pajaki Judi Online, Ini Kata CERI
Berita Terkini
Minggu 19 Mei 2024, 16:51 WIB
PKKEI: Majelis Hakim Diharap Memahami dengan Benar Kasus LNG Terdakwa Karen Agustiawan Secara Utuh
Minggu 19 Mei 2024, 14:38 WIB
Ini Daftar Sahabat Pengadilan di Sidang Korupsi Mantan Dirut Karen Agustiawan
Minggu 19 Mei 2024, 11:42 WIB
3 Tahun Kepemimpinan Rektor: Sportivitas Persaudaraan Menuju UIN Suska Terbilang dan Gemilang
Sabtu 18 Mei 2024, 19:28 WIB
Ketua DPC PJS Kota Palembang Soroti Pembangunan Terminal Batubara Kramasan
Sabtu 18 Mei 2024, 18:10 WIB
Pernyataan Wan Abu Bakar Berpotensi Primordialisme, Tokoh Riau Edy Natar Nasution Angkat Bicara
Jumat 17 Mei 2024, 22:20 WIB
Dinkes Siak dan Apkesmi Gelar Webinar, Perkenalkan Program ILP
Jumat 17 Mei 2024, 10:57 WIB
Mahasiswa Hukum UIR Raih Best Speaker di Kontes Duta Wisata Riau 2024
Jumat 17 Mei 2024, 10:53 WIB
UIR Terima Bantuan Dana Pendidikan Sebesar Rp 70 Juta dari Bank Syariah Indonesia
Jumat 17 Mei 2024, 10:48 WIB
Viral! Beredar video Harimau Mati Tertabrak Mobil di Tol Permai, Ternyata Begini Faktanya
Jumat 17 Mei 2024, 10:41 WIB
Kisah Kontroversial Pemanggilan Pejabat Eselon 2 di Pemprov Riau: dari Spekulasi hingga Tersangka