Pekanbaru, berazamcom - Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru sudah berjalan selama lima hari, terhitung Jumat (17/4/2020). Namun hingga kini siapa saja yang menerima bantuan dan kapan didistribusikan belum ada kepastian dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru M Noer MBS mengaku Pemko Pekanbaru masih mempersiapkan data valid calon penerima bantuan bagi warga terdampak Covid-19. Sekda juga mengatakan dirinya belum bisa memastikan kapan bantuan sembako disalurkan kepada warga yang terdampak.

"Ini kan masih dipersiapkan. Kami belum tahu kesiapannya seperti apa, tapi mudah-mudahan nanti sore kami tahu seperti apa gambarannya. Apa yang sudah, apa yang belum dan kapan akan didistribusikan," kata Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru M Noer, Selasa (21/4/2020).

Sebelum PSBB diberlakukan, Pemko menyiapkan bantuan untuk warga dengan kategori masyarakat miskin, masyarakat rawan miskin. Kemudian warga yang terpapar kasus Covid-19. Orang Dalam Pemantauan (ODP), keluarga Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan keluarga Pasien Positif covid-19.

M Noer belum bisa memastikan apakah pendataan yang dilakukan oleh setiap kelurahan telah rampung seutuhnya.

"Memang data masyarakat miskin dan rawan miskin sudah ada data di Dinsos (Dinas Sosial). Namun, divalidkan kembali. Karena tentu ada penambahan, data tambahan mereka yang terdampak," jelasnya.

M Noer mengatakan, panitia juga sedang mempacking beras yang akan disalurkan. Ada 100 ton beras bantuan dari pemerintah pusat, sementara untuk lauk pauk dipersiapkan oleh Pemko Pekanbaru dari APBD.

Saat pengumuman PSBB, Wali Kota Pekanbaru Firdaus mengatakan bahwa untuk lauk pauk ini berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu bagi yang terdaftar di dalam data Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian, mereka yang terdata di dalam PKH itu diberikan beras bantuan pemerintah pusat.

Sedangkan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19, baik secara ekonomi akan mendapat bantuan uang tunai Rp300 ribu. Wali Kota saat itu menyebut diperkirakan ada sekitar 25 ribu Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam daftar. Bantuan uang tunai itu nantinya berasal dari Pemko dan Pemerintah Provinsi Riau.