Meranti, berazamcom - Kabar gembira bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat mengalami tekanan ekonomi akibat terdampak Covid-19, karena mulai hari ini Pemkab. Meranti mulai menyalurkan Bantuan Sosial berupa Paket Sembako untuk 5775 KK warga miskin. Penyaluran bantuan ditandai dengan penyerahan Paket Sembako kepada Para Camat oleh Bupati Drs. H. Irwan M.Si dan Wakil Bupati H. Said Hasyim, disaksikan Forkopimda, bertempat di Aula Kantor Bupati Meranti, Jumat (1/5/2020).

Turut hadir dalam kegiatan itu Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, Wakil Bupati Kepulauan Meranti H. Said Hasyim, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Khalid Ali, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP. Taufik Lukman, Sekretaris Daerah Kep. Meranti Bambang Supriyanto SE M.Si, Asisten II Sekdakab. Meranti Drs. Asroruddin, Kadis Sosial Meranti Agusyantor S.Sos M.Si dan Jajaran Pejabat Eselon II, Kabag Kesra Meranti Hery Saputra SH, Kabag Humas dan Protokol Meranti Rudi MH, Camat Tebing Tinggi Rayan Pribadi dan Camat lainnya, Kades/Lurah, Tokoh Masyarakat/Agama dan lainya.

Seperti dikatakan Bupati Irwan didampingi Wabup Said Hasyim, saat ini Pemkab. Meranti mulai melakukan gerakan nyata untuk membantu masyarakat miskin dan terdampak Covid-19 di Kepulauan Meranti dengan cara memberikan bantuan Paket Sembako senilai 600 ribu rupiah.

Secara rinci bantuan Sembako tersebut berisi beras 28 Kg, Gula 3 Kg, Minyak Gireng 2 Liter, Telur 1 Papan, Mie Instant 1 Dus, Sarden 1 Kaleng.

Nantinya bantuan ini akan diberikan kepada warga miskin dan terdampak Covid-19 sesuai dengan pendataan yang telah dilakukan oleh RT/RW, Kades dan pihak Kecamatan. Namun ditegaskan Bupati bantuan ini masih bersifat flexible artinya jika masih ditemukan masyarakat miskin atau kurang mampu namun belum terdata untuk menerima bantuan dapat melapor ke Tim Gugus Tugas yang ada di Desa dan Kecamatan untuk dimasukan sebagai penerima bantuan.

"Karena kita tidak ingin ada masyatakat miskin di Meranti yang tidak dapat bantuan ditengah Pandemi Covid-19," tegas Bupati Irwan.

Lebih jauh disampaikan Bupati, Pemkab. Meranti sangat menyadari kemungkinan adanya data warga miskin yang keliru. Misal ada masyarakat tak mampu namun tidak terdata mendapat bantuan begitu juga sebaliknya warga tergolong mampu justru mendapat bantuan. Untuk itu ditegaskan Bupati kepada Camat dan Kades untuk terus mengawasi penyaluran bantuan ini jika memang ditemukan kasus diatas maka akan dievaluasi dan bagi yang berhak namun tak terdata akan diberikan bantuan tambahan.

"Kita ingin semua masyarakat tetap memiliki kekuatan dan kemampuan pangan ditengah Pandemi Covid-19 ini, jangan sampai ada masyarakat yang kekurangan makanan," ucap Bupati.

Bantuan yang diberikan oleh Pemkab. Meranti ini dikatakan Bupati merupakan bantuan untuk warga miskin yang belum tercover dalam bantuan yang berasal dari Pemerintan Pusat seperti yang selama ini berjalan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang jika ditotal sebesar 600-700 ribu rupiah/bulan.

Selanjutnya selain bantuan tersebut Pemkab. Meranti juga akan menyalurkan bantuan kedua yang berasal dari Kementrian Sosial yang telah dialokasikan untuk 6733 KK di Meranti dengan rincian 4000-an KK diambil dari Pusat Data Terpadu Kementrian Sosial dan sisanya sekitar 2500-an merupakan usulan dari Pemkab. Meranti.

"Ini sebuah program bantuan yang dikucurkan untuk membantu turunnya kemampuan ekonomi masyarakat misal para TKI yang sudah tidak bekerja lagi, serta masyarakat pekerja Non Formal yang berpendapatan rendah misal tukang becak, buruh pelabuhan, pelayan kedai kopi dan petani kecil," jelas Bupati.

Bantuan lainnya yang sudah masuk dalam program Pemerintah Pusat untuk membantu warga terdampak Covid-19 adalah bantuan kartu Pra Kerja yang diperuntukan kepada warga yang belum bekerja dan sudah tidak bekerja lagi. Sejauh ini sejak dilakukan pendaftaran di Dinas Tenaga Kerja Meranti untuk data penerima masih berproses yang pasti jumlahnya sangat signifkan.

Dan terakhir adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar 300 ribu rupiah/KK, namun menyangkut berapa besar alokasi bantuan ini diakui Bupati Irwan, Pemkab. Meranti belum mendapatkan data final.

Kemudian, dalam kesempatan itu Bupati Irwan juga memaparkan kemungkinan terjadinya pemotongan anggaran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus oleh Pemerintah Pusat sebesar 20 persen.  Hal ini tentunya akan berdampak pada pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah dimana akan terjadi rasionalisasi pada belanja pegawai misal Tunjangan, Perjalanan Dinas, Kegiatab Pembangunan dan lainnya. Bupati memprediksi dalam 1-2 Tahun kedepan akan terjadi perlambatan ekonomi di Indonesia tak terkecuali Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Pemulihan ekonomi kemungkinan akan terjadi pada tahun 2022 medatang," jelas Bupati.

Untuk itu, agar tidak terjadi tekanan ekonomi dimasyarakat Bupati menghimbau untuk dilakukan penghematan disegala bidang.

"Mari kita melakukan penghematan dengan mengurangi semua pengeluaran yang tidak perlu sehingga tekanan ekonomi dapat diminimalisir," ujarnya.

Terakhir Bupati Irwan menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling mengawasi dan menjaga dan mengingatkan agar tidak terjadi penyebaran Virus Covid-19 di Kepulauan Meranti yang sejauh ini masih 0 kasus dan berada di Zona Hijau.

"Mari bersaka kita saling mengingatkan untuk secara disiplin menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Semoga kita semua terlindungi dari Virus Covid-19," harapnya mengakhiri.*(rul).