ilustrasiberazamcom - Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja belum bisa memastikan apakah akan membuka pendaftaran gelombang ke-11 usai merampungkan proses seleksi gelombang 10.
Head of Communications Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari Komite Cipta Kerja (KCK).
Pasalnya, masih ada kuota sekitar 189.436 yang berasal dari orang yang dicabut kepesertaannya. Jumlah tersebut setara dengan 3,46 persen dari total penerima Kartu Prakerja gelombang 1-9 yang berjumlah 5.480.918 orang.
"Kami masih menunggu arahan dari KCK mengenai penggunaan dana pengembalian dari mereka yg telah dicabut kepesertaannya," ujar Louisa Kepada wartawan Senin (28/9).
Louia menuturkan pencabutan kepesertaan itu sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 11 tahun 2020, di mana setiap penerima Kartu Prakerja wajib menggunakan bantuan untuk mengikuti pelatihan pertama dalam waktu 30 hari sejak menerima Kartu Prakerja.
Apabila tidak melakukan hal ini, maka kepesertaannya akan dicabut. Dari pencabutan kepesertaan ini, sejumlah Rp672.497.800.000 telah dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).
Komite Cipta Kerja akan memutuskan berapa dan kapan dana yang kembali ke RKUN ini akan dipulihkan dan dialokasikan kepada peserta lainnya.
Seperti diketahui, pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang ke-10 mulai Sabtu pekan lalu. Program yang secara resmi mulai menerima pendaftar pada 11 April 2020 itu kini telah menyerap 98 persen dari total target penerima Kartu Prakerja tahun 2020.
Total penerima Kartu Prakerja setelah ditutupnya pendaftaran gelombang 9 pada 21 September mencapai 5.480.918 atau 98 persen dari total kuota tahun 2020 yang sebesar 5.597.183 orang. Sementara, sisa kuota sebesar 116.261 akan diserap melalui pendaftaran gelombang 10.*
[]bazm-13
sumber: cnnindonesia.com
