Bagansiapiapi, berazamcom - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Polres Rohil melepas secara resmi patroli money politic dalam menghadapi masa tenang pemungutan dan penghitungan suara, Sabtu (5/12/2020) pagi di halaman BPKAD Rohil, Jalan Merdeka, Kota Bagansiapiapi.

Sebelum pelepasan patroli money politik, diawali dengan apel bersama yang dipimpin Kapolres Rohil AKBP Nurhadi Ismanto SH SIK, Ketua Bawaslu Rohil Syahyuri SHi, Plt Sekda Rohil HM Job Kurniawan AP MSi, dan Kajari Rohil Gaos Wicaksono SH.

Kapolres Rohil, AKBP Nurhadi Ismanto SH SIK dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan apel bersama ini dalam rangka mengantisipasi terjadinya praktik money politic pada Pilkada Rohil yang dilaksanakan pada 9 Desember pekan depan.

"Hari ini (Sabtu'red) merupakan hari terakhir bagi pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati melakukan kegiatan kampanye. Alhamdulillah sampai saat ini situasi masih kondusif dan terkendali," kata Kapolres.

Pihaknya berharap Pilkada Rokan Hilir nantinya bisa berjalan lancar dan sukses sehingga melahirkan pemimpin yang amanah sesuai dengan harapan masyarakat. "Intinya para paslon mau mematuhi aturan dan taat kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu dan pihak terkait lainnya," ucapnya.

Mantan Kapolsek Bangko itu juga mengatakan, dengan tidak adanya politik uang, maka apa yang menjadi tujuan dalam memilih pemimpin benar-benar berintegritas. "Mari memilih tanpa adanya pengaruh dari orang lain dan menjaga pesta demokrasi berjalan lancar seperti apa yang diharapkan," ajaknya.

Selain dari pada itu, Kapolres juga mengajak sekaligus mengimbau agar pada hari H pemilihan nanti harus tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dengan senatiasa memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Rohil Syahyuri SHi mengatakan jika kegiatan ini sebagai salah satu bentuk upaya pihaknya dalam mencegah money politic. "Kita akan tetap melakukan pengawasan terhadap adanya money politic dengan melakukan patroli sampai hari H nanti," tegasnya.

Diterangkannya lagi, mulai 6-8 Desember 2020 merupakan masa tenang dan tidak diperbolehkan lagi paslon melakukan aktivitas kampanye.

"Untuk Alat Peraga Kampanye (APK) kita sudah surati setiap paslon untuk menertibkannya sendiri. Apabila tidak diindahkan, maka Bawaslu bersama Satpol PP akan membongkarnya," tegas Syahyuri.

Dilanjutkan Syahyuri, bagi paslon yang melakukan kampanye di masa tenang yang telah ditetapkan, maka sanlsinya adalah pidana minimal 1 bulan dan maksimal 3 bulan kurungan penjara.

Plt Sekda Rohil, HM Job Kurniawan AP MSi mengatakan jika daerah-daerah yang rawan sudah dikondiaikan para petugas. "Untuk daerah perbatasan seperti Dumai, Rohul, maupun yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara sudah tidak ada permasalahan," ucapnya.

Job juga mengimbau di tengah pandemi Covid-19 ini petugas harus menegaskan kepada masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, kondisi bencana banjir juga harus diperhatikan dengan menempatkan TPS di dataran yang lebih tinggi.*

[]bazm-13

sumber: halloriau.com