Jakarta, berazamcom - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengaku telah mendapat informasi mengenai sejumlah nama pegawai lembaga antirasuah, termasuk dirinya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia menilai ada upaya dari dalam untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas di tubuh KPK lantaran diduga ada rencana salah satu pimpinan KPK yang hendak memecat pegawai tak lolos tes tersebut.

"Iya benar, saya dengar info tersebut. Upaya untuk menyingkirkan orang-orang baik dan berintegritas dari KPK adalah upaya lama yang terus dilakukan," ujar Novel kepada CNNIndonesia.com melalui keterangan tertulis, Senin (3/5) malam.

"Bila info tersebut benar, tentu saya terkejut. Karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh Pimpinan KPK sendiri," lanjut dia.

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, disebutkan ada 75 pegawai yang tak lolos ujian terancam diberhentikan bekerja dari lembaga antirasuah.

Sumber ini menuturkan ada pemaksaan kehendak dari Ketua KPK, Firli Bahuri, yang berencana memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

"Dalam rapim setelah TWK diterima KPK, Firli bersikeras memecat yang tidak lulus ASN, padahal sudah diperingati oleh pimpinan dan pejabat struktural yang lain, bahwa tidak ada dasar memecat, kemudian juga dasar penilaian juga tidak ada indikator [yang] jelas," kata sumber tersebut kepada CNNIndonesia.com,Senin (3/5).

Dari sumber internal ini diketahui mereka yang tidak lolos ujian terdiri dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidik dan penyelidik dari unsur internal, pengurus inti Wadah Pegawai (WP) KPK, hingga pegawai berprestasi lainnya. Novel termasuk satu di antara 75 pegawai tersebut.

Sementara itu, Firli enggan menanggapi kabar perihal rencana pemecatan tersebut. Jenderal polisi bintang tiga ini hanya menyampaikan bahwa KPK telah menerima hasil tes dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), tetapi belum membuka data tersebut.

"Silakan ke Sekjen untuk hal tersebut karena sampai saat ini pimpinan belum membuka hasil tes wawasan kebangsaan. Hasil tes wawasan kebangsaan diterima Sekjen dari BKN tanggal 27 April 2021 dan sampai sekarang belum dibuka," ucap Firli.

Hingga berita ini ditulis, Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK, Cahya Hardianto Harefa, belum menjawab konfirmasi dari CNNIndonesia.com.

[]bazm

Sumber : CNN Indonesia