Batu Sangkar, berazamcom -
Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Jumat (11/06/2021) lalu.

Kegiatan ini bertujuan melakukan studi banding dalam mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah.

Kunjungan Kerja tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, H. Khalid Ali, SE dan Pauzi, SE., M.I.Kom (Fraksi Golkar) selaku Ketua Komisi I. Kemudian diikuti juga oleh anggota Komisi I Boby Haryadi (Fraksi PDIP) sebagai Wakil Ketua Komisi I dan Al Amin A, S.Pd, (Fraksi PKS-Nasdem) sebagai Sekretaris Komisi I,Sopandi, S.Sos (Fraksi PAN), Auzir (Fraksi PKB), Khosairi, S.Hi., M.Pd.i (Fraksi PKB), Dedi Putra, S.Hi (Fraksi PPP), Dr. M. Tartib, SH., M.Si (Fraksi Gerindra), dan Darsini, S.M (Fraksi Demokrat).

Turut serta juga Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Edi M. Nur, SH., M.Si beserta jajarannya.

Kehadiran Komisi I di Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar disambut langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar, Dra. Poppy Aziz beserta pengelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Kabupaten Tanah Datar.

Dalam dialog tersebut, Poppy Aziz memaparkan berbagai capaian dan program pengembangan BUMNag di Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya diikuti oleh sesi tanya jawab antar Komisi I, Dinas PMD Kepulauan Meranti dengan pihak Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar.

Dalam pertemuan tersebut, yang menarik dan menjadi perhatian oleh Komisi I ialah terkait BUMNag di Tanah Datar ada yang bergerak dibidang unit usaha Pertashop. Usaha Pertashop ini dipandang sangat menjanjikan sebagai usaha yang berpeluang dalam meningkatkan pendapatan asli Desa kedepan.

Dengan menyediakan lahan serta modal sebesar Rp 400 juta beserta melengkapi persyaratan dan diajukan ke pihak Pertamina, maka sudah dapat mengelola 1 unit Pertashop.

Selain itu, berbagai unit usaha BUMNag di Tanah Datar terdiri dari bidang perternakan, perikanan, pertanian, bahan bangunan, pariwisata dan berbagai jenis unit usaha lainya.

Anggota Komisi I menanyakan berbagai hal terkait pengelolaan BUMDes/BUMNag baik dari segi penyertaan modal awal, aturan hukum yang mengatur, sistem pengawasan dan pengelolaan, profit, serta tantangan dan persoalan pengelolaan BUMDes/BUMNag yang ditemui dilapangan dengan oihak PMDPPKB dan Pengusaha BUMNag Tanah Datar. Komisi I menilai bahwa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berbagai jenis usaha yang menunjang pendapatan desa patut di dorong dan dikembangkan agar berdampak pada perekonomian masyarakat di Desa.

“Tidak hanya mendorong agar BUMDes dapat mencontohi untuk mendirikan berbagai jenis unit usaha oleh BUMNag seperti Pertashop, Komisi I juga mendukung dan mendorong agar terbentuknya kerja sama antar BUMDes/BUMNag, dan ini perlu segera ditindak lanjuti untuk mendatangkan keuntungan bagi Desa. Untuk itu, Komisi I meminta agar Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pembina BUMDes di Meranti agar merealisasikan kerjasama tersebut dengan Dinas PMDPPKB Tanah Datar jika memungkinkan,” ujar Ketua Komisi I, Pauzi.*zul