Jakarta, berazamcom - Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memberi jaring pengaman bagi masyarakat yang terdampak pandemi, antara lain melalui penyaluran program bantuan sosial (bansos), yang juga berfungsi sebagai stimulus perekonomian.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, sebagai mitra penyaluran pemerintah, pihaknya telah mendistribusikan bansos ke sektor UMKM dan sektor perlindungan sosial dengan penyerapan hampir 100 persen.

BRI pun ditegaskan terus mendukung program-program responsif pemerintah. Penyaluran bantuan tersebut, menurut Supari, berdampak pada pemulihan ekonomi nasional dan akan terus diakselerasi sampai terjadi pertumbuhan yang diharapkan pemerintah.

Pada sektor UMKM, telah disalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan tambahan subsidi bunga. Sedangkan untuk sektor perlindungan sosial, terdapat Bansos reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST), yang seluruhnya disalurkan di masa pandemi.

Selain itu, terdapat bantuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk mendorong pelaku UMKM dapat mengakses fasilitas pembiayaan secara terjangkau. Dengan ekosistem ketahanan terhadap pandemi yang sudah terbentuk, Supari yakin perekonomian Indonesia akan segera pulih.

Bila semua terakselerasi dengan baik, masyarakat makin disiplin protokol kesehatan, dan momentum baik dapat dipertahankan, Supari memperkirakan, pemulihan UMKM dapat dipercepat, setidaknya pada semester dua tahun 2022 hingga mendekati situasi sebelum pandemi.

Menurutnya, diperkirakan pada 2022 selain bansos reguler yang dipertahankan, kredit bersubsidi yang dapat diterima dan diakses pelaku UMKM seperti KUR, juga masih sangat diperlukan dan diharapkan dapat diperluas.

Sebagai salah satu BUMN penyalur bantuan sosial, Direktur Kelembagaan & Perencanaan PNM (PT Permodalan Nasional Madani), Sunar Basuki menjelaskan, PNM telah melayani penyaluran bantuan 2 program pemerintah, yakni non tunai berupa subsidi bunga dan bantuan langsung tunai yaitu BPUM.

Pada 2020, bantuan non tunai disalurkan kepada 5,3 juta nasabah. Sedangkan bantuan tunai BPUM disalurkan kepada 3,6 juta nasabah dan memiliki ketepatan penyaluran yang tinggi, dengan lebih dari 90 persen digunakan untuk pemulihan usaha.

"Untuk 2022, PNM menyalurkan bantuan non tunai sementara BPUM disalurkan oleh bank-bank penyalur. Jadi kita sudah berikan seluruh data base nasabah kita kepada pemerintah," ujar Sunar.

Sunar menyebut, pihaknya memiliki nasabah PNM Mekaar dengan profil yang unik. Mereka melayani masyarakat dengan pembiayaan ultra mikro, misalnya pelaku usaha informal, yang sebagian besar tidak memiliki akses ke perbankan. Selain itu, sebanyak 10,8 juta nasabah tersebut semuanya perempuan dan berbasis kelompok. 49 ribu lebih tenaga pendampingan secara rutin berkomunikasi dengan para nasabah PNM.

Terkait bantuan subsidi listrik, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril menjelaskan, pemberian subsidi listrik kepada masyarakat telah berjalan sejak 2003. Sedangkan pada masa pandemi, bantuan subsidi tersebut ditambah dengan stimulus.

"Stimulus tidak hanya diberikan kepada keluarga, melainkan juga untuk golongan bisnis dan industri, termasuk yang berskala kecil," ujar Bob.

Kepada UMKM terdampak pandemi, PLN juga memberikan bantuan diskon untuk penambahan daya jika diperlukan daya lebih tinggi. Biaya yang semula sebesar Rp4 juta hanya dikenakan Rp150-200 ribu. Dalam hal penyaluran, PLN juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk pendataan, sehingga bantuan dapat tepat sasaran. Sedangkan bantuan lain, berupa pemberian sembako misalnya, dilakukan PLN bersama komponen kepegawaian melalui program CSR.

Researcher at Center of Reform on Economics - CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, kemunculan pandemi memberi tantangan merancang bantuan yang komprehensif dan inklusif. Ia menyoroti bantuan BPUM yang dinilai bermanfaat karena selain menjadi bantalan sementara di masa pandemi, juga dapat menjadi modal awal bagi pelaku UMKM setelah pandemi mereda.

Pada 2022, menurut Yusuf, meskipun optimis pemulihan ekonomi lebih baik, namun pemberian bantuan perintah masih esensial. Penarikan bantuan harus tetap dilakukan dengan hati-hati dan bertahap agar tidak berdampak pada masyarakat yang masih membutuhkan.

"Semua juga tergantung ketepatan data, evaluasi penyaluran dana PEN, dan dukungan pemerintah daerah dalam koordinasi penyaluran," ujarnya.

[]bazm

Sumber : CNN Indonesia