Pekambaru, berazamcom-Munculnya tuntutan sejumlah kabupaten/kota untuk mendapatkan 'jatah' APBD Riau  antara lain dipicu oleh rencana pembangunan perkantoran terpadu Pemprov Riau  "Twin Tower"  yang digadang-gadang Sekdaprov Riau SF Hariyanto beberapa waktu lalu yang sempat bikin heboh di ruang publik. Demikian analisa yang diungkapkan oleh Akademisi Universitas Islam Riau Dr. Azharuddin M. Amin,SP,MSc.

Sebab, begitu rencana tersebut muncul sebelum akhirnya dibatalkan, memicu siapapun  saat itu akan berfikir: Pemprov lagi banjir uang.

"Makanya, saya bilang pada Pak Sekdaprov (SF Hariyanto,red), tak usah itu dululah. Kalaupun ada duit tambahan pendapatan, selesaikan janji Pak Gub yang dulu terkait Bankeu yang disampaikan pada awal-awal kampenye itu. Jika sudah selesai, kalau nanti di tahun 2024 masih ada uang, baru rencana pembangunan Twin Tower itu dilaksanakan," kata Azharuddin seperti dilansir dari Matapers.com.

Polemik ketidakpuasan kepala daerah terhadap Pemprov Riau ini masih terus bergulir hingga saat ini. Para bupati dan walikota menilai perhatian Pemprov sangat kecil terhadap daerah yang mereka pimpin. Ini juga terkait dengan realisasi janji-janji politik Gubernur Riau Syamsuar saat kampanye Pilkada 2019 silam.

Namun sejumlah kalangan termasuk para akademisi perguruan tinggi menilai tidak tepat bila ada yang menuding Gubri Syamsuar telah ingkar janji terhadap janji-janji politiknya. Juga, tidak pas bila persoalan minimnya pembagian "kue" APBD Provinsi untuk kabupaten kota seperti yang dikritisi Bupati Meranti M Adil, mantan Bupati Meranti Irwan Nasir maupun Walikota Dumai Paisal, ditimpakan kepada Gubernur Syamsuar.

 "Saya pikir tidak mungkin seorang bupati atau walikota tidak paham dengan mekanisme penganggaran di APBD," kata  ekonom Edyanus Herman Halim.

Dalam penganggaran APBD, jelas Edyanus, ada mekanisme dan proses perencanaaan yang mengacu kepada RPJMD sebelum sampai kepada tahap-tahap selanjutnya. Seperti pembahasan antara TAPD dengan Banggar DPRD. "Saya kira setiap kepala daerah pasti sudah paham dengan mekanisme penganggaran. Artinya, tidak mungkin pula Gubernur dengan begitu saja memplot ini Rp200 miliar untuk daerah A. Tentu harus ada dasarnya, mekanisme dan aturan yang dipedomani," ujar Edyanus.   

Sementara Azharuddin M. Amin lebih melihat kepada faktor situasi dan kondisi yang "memaksa" Gubernur Syamsuar harus menetapkan skala prioritas dalam mendistribusikan "Kue" APBD Riau. "Saya kira Pak Gub bukan mau mengingkari janji. Tidak seperti itu. Tapi semata-mata akibat adanya situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk melaksanakan janji-janji (kampanyenya,red) tersebut," kata Azharuddin, Doktor Agribisnis, lulusan University Putra Malaysia.

Azharuddin yang sering dilibatkan pemerintah daerah, baik Pemprov maupun Pemkab dan Pemko dalam penyusunan Dokumen RPJMD maupun dokumen LKPJ kepala daerah, menuturkan konsep awal usulan bantuan keuangan (bankeu) infrastruktur pada awal-awal kepemimpinan Syamsuar-Edy Nasution, disusun berdasarkan distribusi uang APBD Provinsi yang masuk ke kabupaten kota selama 10 tahun.

"Jadi itu dasarnya. Nah, di situ muncul kesimpulan, (ternyata) terjadi ketimpangan distribusi. Misalnya yang banyak (mendapatkan) kota Pekanbaru dan daerah-daerah di Riau daratan. Sementara yang pesisir kurang. Ini yang kemudian digodok lagi," terang Azharuddin.

Lalu, ketika soal bantuan keuangan daerah (bankeu) itu sudah dituangkan dalam RPJM, tutur Azharuddin, tiba-tiba muncul musibah beruntun melanda Riau. Diawali dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang menurunkan produktivitas hingga 10 persen pada tahun 2019. Lalu, masuk tahun 2020, datang pula pandemi Covid-19 yang membuat laju pertumbuhan ekonomi melambat dan bahkan nyaris melumpuhkan seluruh sektor-sektor usaha.

Kondisi demikian membuat APBD Provinsi Riau juga ikut "goyah". Dalam empat tahun terakhir APBD Riau terus turun, dari Rp9,42 triliun pada tahun 2019, menjadi Rp8,7 Triliun (2020), Rp 9,680 triliun (2021) dan Rp8,6 triliun pada tahun 2022 ini. "Akhirnya terjadi refocusing anggaran dan berdampak kepada distribusi bantuan anggaran untuk daerah-daerah. Itu situasi dan kondisinya," jelas Azharuddin.

Dengan melihat kondisi saat ini, dimana perekonomian Riau sudah mulai tumbuh kembali, Azharuddin optimis kemungkinan Gubernur Syamsuar dapat merealisasikannya pada tahun 2023 mendatang. "Potensi pendapatan Riau ke depannya cukup bagus, seiring disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Ada peluang pendapatan dari DBH Sawit dan Migas serta PI 10 persen pengelolaan Blok Rokan serta pendapatan-pendapatan tambahan lainnya. Itulah yang nantinya mesti digunakan untuk memenuhi Bankeu tersebut," ujar Azharuddin.

Peluang pendapatan yang cukup besar itu juga dilihat oleh Analis ekonomi dan manajemen, Edyanus Herman Halim sebagai kesempatan Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur Syamsuar untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan di kabupaten kota.

"Tentu saja seluruh kepala daerah harus duduk bersama dengan Gubernur selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dibahas betul secara jelas dan rinci terkait pembangunan di seluruh sektor dan lini. Mana yang jadi kewenangan daerah, provinsi dan juga pusat, mesti duduk. Sehingga, keputusannya benar-benar keputusan bersama, bukan berdasarkan perorangan atau egosentris," kata Edyanus.

Sebagai referensi, tahun ini ekonomi Riau tumbuh sudah di angka 3,36 persen, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Bahkan, tahun depan diprediksi mencapai angka 4 persen. Hal ini antara lain karena membaiknya harga kelapa sawit dan semakin meningkatnya harga minyak dunia yang saat ini sudah di atas 100 US dolar per barel.

Naiknya harga minyak pasti akan berpengaruh kepada DBH Migas yang selama ini jadi andalan untuk APBD Riau. Apalagi kalau nanti DBH Sawit juga sudah terealisasi, kemungkinan besar APBD Riau akan naik sesuai harapan. Dan bila APBD Riau naik, tentu kue ini juga akan semakin besar diterima kab/kota.

Fauzi: Sekdaprov Belum Teruji

Merespon isu pembagian "kue" APBD itu, pengamat sosiologi dan politik Fauzi Kadir SH MS sependapat dengan Edyanus dan Azharuddin. Melalui daring, Fauzi bahkan menduga Sekdaprov SF Hariyanto sengaja memunculkan isu twin tower untuk menjebak Gubernur Syamsuar. "Itu akibat dari droping. Dia (SF Hariyanto) menganggap dirinya paling hebat dan power full," ujar Fauzi Kadir, Senin (13/3/2022).

Ketua Partai Ummat Provinsi Riau ini juga menyinggung figure SF Hariyanto yang disebut sebut bakal menjadi Plt Walikota Pekanbaru tidak memiliki leadership dan problem solver. "Dia belum memiliki prestasi yang rill untuk daerah ini. Tapi sudah nak mau jadi Plt Walikota Pekanbaru pula," ulas Fauzi.

Sambung mantan ketua HMI Cabang Yokyakarta ini, 'sudahlah, jangan terlalu serakah. Beri kesempatan pada figur muda, kan banyak yang lebih proper daripada dia (SF Hariyanto).

Dalam dimensi pemerintahan, rangkap jabatan kata Fauzi, akan membuat hasil (kinerjanya) tidak bagus. "Sudahlah, fokus saja jadi Sekda, jangan serakah nak jadi Plt Walikota Pekanbaru pula," pungkas Fauzi.


[]bazm/disadur dari matapers.com