Pekanbaru, berazamcom -Seiring akan berakhirnya masa jabatan Walikota Pekanbaru pada Mei 2022 ini, memunculkan isu hangat. Soal siapa yang pantas menjadi Pj walikota nanti, menjadikan isu ini semakin 'seksi' untuk dibahas. Apalagi dikabarkan kalau beberapa nama sudah diusulkan Gubernur untuk menduduki posisi tersebut selama kurang lebih 3 tahun. Satu nama yang santer disebut-sebut adalah Sekdaprov Riau, SF Hariyanto.

Merespon issue ini, mantan Pj Walikota Batam, M Nazief Soesila Dharma berkomentar dengan santai tapi cukup tajam.

"Jika Sekdaprov diusulkan menjadi Pj Wako, saya mengucapkan innalillahi wainnailaihi rojiun. Karena beban sebagai sekda, sebagai ibu dari sistim pemerintahan, bukan kerja main-main, bukan pekerjaan sambilan. Sama juga dengan walikota, itu bukan kerjaan main-main. Jadi, tidak bisa dua jabatan ini dipegang oleh satu orang," ucap Nazief kepada berazamcom, Sabtu (26/3/2022).

Menurut Nazief yang sudah sangat matang di pemerintahan ini, orang yang patut diusulkan menjadi Pj Wako itu adalah orang yang bisa melepas jabatan strukturalnya. Dalam arti kata orang yang ditempatkan itu tidak rangkap jabatan.

"Macam tak ada orang lain aja di Riau ini untuk mengisi posisi Pj Wako tersebut. Banyak pejabat di negeri ini yang memiliki kualifikasi leadership dan manajerial skill yang bagus. Makanya menurut saya tidak usah lah Sekdaprov itu diusulkan menjadi Pj Wako," katanya.

Dikatakannya, kalau pun semua ini terkait dengan kepentingan, jangan sampai nanti mengakibatkan suatu sistim yang lebih besar akan terganggu.

"Kalau hal ini terjadi, secara pribadi saya sangat kecewa. Karena pengaruhnya terhadap sistim pemerintahan sangat besar. Walau sekda itu bukan orang yang membuat kebijakan, namun ia merupakan 'emak' yang meramu semua kebijakan yang dibuat oleh gubernur," pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Pengamat politik dari Universitas Riau,  Saiman Pakpahan SIP MSi. Ia menyebutkan, jika benar Sekdaprov diusulkan untuk menduduki jabatan tersebut, maka fokus kerja sebagai Sekretaris Daerah akan terganggu. Disatu sisi ia menjabat sekda, disisi lain ia juga menjadi Pj Walikota yang notabene kewenangannya sama dengan walikota defenitif.

"Mungkin ini hak prerogatifnya gubernur untuk mengusulkan, tapi kita khawatir karena fokus dan konsentrasi kerja akan terpecah jika satu orang memegang dua jabatan yang sama-sama serius," ulas Saiman.

Disebutkan Saiman, Sekdaprov itu tugasnya sudah cukup berat. Ia tidak hanya mengurusi satu daerah saja, akan tetapi 12 kabupaten/kota yang ditanganinya.

"Volume kerja Sekdaprov itu sangat tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat gubernur. Menurut saya Pj Wako itu diberikan kepada yang lain saja. Ya, sebaiknya dipertimbangkan ulang kalau Sekdaprov dijadikan sebagai Pj Walikota," ucapnya.

Terpisah, Ketua Partai Ummat Provinsi Riau H Fauzi Kadir sedikit pedas mengatakan, SF Hariyanto yang disebut-sebut bakal menjadi Pj Walikota Pekanbaru tidak memiliki leadership dan problem solver.

"Dia belum memiliki prestasi yang rill untuk daerah ini. Tapi sudah nak mau jadi Pj Walikota Pekanbaru pula," ulas Fauzi.

"Sudahlah, jangan terlalu serakah. Beri kesempatan pada figur muda, kan banyak yang lebih proper daripada dia (SF Hariyanto,red)," sambung mantan ketua HMI Cabang Yokyakarta ini.

Dikatakannya lagi, dalam dimensi pemerintahan, rangkap jabatan hanya akan membuat hasil (kinerjanya) tidak bagus. "Sudahlah, fokus saja jadi Sekda, jangan serakah nak jadi Pj Walikota Pekanbaru pula," pungkas Fauzi.**

[]bazm