Pekanbaru, berazamcom - Soal siapa yang akan menduduki posisi Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya datang dari Nazief Soesila Dharma. Mantan pejabat senior di Provinsi Riau dan juga pernah menjabat sebagai Walikota Batam ini mengatakan, perlu kearifan gubernur dalam mengusulkan siapa yang layak mengisi posisi tersebut.

"Sampai saat ini saya masih khawatir terkait munculnya isu seorang pejabat memegang dua jabatan (rangkap). Yang mana jabatan tersebut sama-sama berat tugasnya. Satu jabatan Sekdaprov, satu lagi Pj Walikota Pekanbaru. Menurut saya ini perlu dipertimbangkan lagi," ucap Nazief kepada media ini, Selasa (29/3/2022).

Dikatakannya lagi, gubernur Riau mesti arif dalam menentukan nama-nama yang akan diusulkan untuk mengisi posisi Pj Walikota Pekanbaru.

'Kearifan gubernur itu bagaimana ia bisa mempertimbangkan mengusulkan nama sekda mengisi posisi Pj Wako. Karena, bobot kerja seorang Sekda itu tidak kecil, yaitu mewakili administratif legal formal seluruh kebijakan gubernur dan perangkat kerjanya. Sedangkan jabatan Pj Walikota adalah jabatan yang sangat strategis, apalagi jabatan ini di pusat ibukota provinsi. Oleh karena itu, sebelum diusulkan untuk dipertimbangkan kembali memasukkan nama Sekdaprov Riau. Banyak kader di negeri ini yang pantas dan layak mengisi posisi Pj Walikota tersebut," ujarnya.

Sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku, untuk mengisi posisi Pj Walikota tersebut bisa diambil dari pejabat eselon dua. Disisi lain secara personalisasi, seandainya benar Sekdaprov yang diminta, ia mesti menunjukkan kearifan dirinya.

"Pergilah menghadap gubernur sampaikan penghargaan dan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menjabat Pj Walikota. Kemudian dia juga mesti menyampaikan bahwa tugasnya sebagai sekda belum selesai. Saya akan mengabdikan diri mensukseskan tugas sebagai sekda untuk mendukung semua kebijakan gubenur sampai akhir masa tugas. Dia harus sampaikan begitu," ucap Nazief lagi.

Sebab, kata Nazief, jika posisi rangkap jabatan itu dipaksakan, maka ini menjadi preseden buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Disatu sisi ia akan mengganggu kerja sebagai Sekdaprov, disisi lain ia juga tidak fokus dalam menata kota pekabaru.

Jadi, katanya lagi, dalam hal ini tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Semua akan selesai kalau gubernur mendialogkan kembali dengan Sekdaprov.

"41 tahun saya mengabdi di pemerintahan ini. Dari beberapa gubernur yang saya lalui, tidak satu pun yang membuka dialog terkait kebijakan yang akan dibuat. Hanya satu gubernur yang bukan putera daerah menurut saya yang melakukannya. Hampir setiap bulan ia membuka dialog terbuka dengan semua stakeholder dalam bentuk pengajian bulanan. Yang dimulai ba'da magrib sampai ba'da isya di gubernuran. Tapi justru saat Gubernur dijabat putera daerah, kegiatan ini tak pernah saya dengar lagi. Tak perlu lah saya sebutkan namanya," kata Nazief.

Ini bukan untuk menunjukkan simpati, tapi tak lebih sebagai tanggungjawab moril dalam konteks kemasyarakatan. Dengan kesibukkan seorang gubernur setidaknya bisa meluangkan waktu untuk bisa menerima tokoh-tokoh masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatu. Karena ini akan menjadi kepuasan batin bagi tokoh-tokoh di negeri ini.

"Itu saja menurut saya. Jadi jangan diartikan kalimat saya innalillahi wainnailaihi rojiun itu sesuatu yang sangat jelek, tapi itu ungkapan seolah-olah sistim kaderisasi di negeri ini sudah mati, jika Sekdaprov merangkap menjadi Pj walikota," tutup Nazief.**

[]bazm02