Selatpanjang, berazamcom - Sikap Bupati Kepulauan Meranti, Muhamad Adil yang menolak bantuan pendidikan kesehatan dan pendidikan dari Pemprov Riau ditentang keras oleh politisi Partai Golkar. Wakil Ketua DPRD Meranti, Iskandar Budiman mempertanyakan hati nurani Adil yang nekat mengambil sikap tersebut, ketika warga Meranti masih membutuhkannya.

"Ini sama saja menolak rejeki. Saya tak habis pikir. Di mana hati nurani seorang pemimpin?" kata Iskandar kepada SabangMerauke News, Senin (4/2/2022).

"Saya yakin Bupati Meranti pasti tahu proses pembangunan itu tidak main sulap, sekali baca mantra langsung jadi. Semuanya bertahap"

Dilansir dari sabangmeraukenews, Iskandar menyesalkan sikap Bupati Adil itu karena akan berdampak kerugian bagi masyarakat. Hak masyarakat Meranti untuk mendapat bantuan dari Pemprov Riau terancam hilang karena sikap Adil yang keras tersebut.

"Bantuan itu untuk masyarakat, bukan untuk bupati. Jadi kenapa ditolak? Jika bantuan itu ditolak, yang rugi adalah masyarakat," kata Iskandar yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Meranti ini. Gubernur Riau, Syamsuar adalah merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau.

Diwartakan sebelumnya, Bupati Adil saat membuka Musrenbang 2023, menyatakan agar Pemprov Riau tidak usah lagi membantu pendidikan dan kesehatan Meranti. Adil kecewa karena bantuan Pemprov Riau untuk sektor pendidikan ke Meranti amat kecil.

"Besok provinsi tak usah bantu yang lain-lain lagi, satu jalan aja. Itu Jalan Alai-Mengkikip saja diselesaikan 24 kilometer, tak usah banyak-banyak," kata Adil, Kamis (31/3/2022) lalu.

Kepada pejabat dari Bappedalitbang Provinsi Riau yang hadir dalam Musrenbang tersebut, Adil menyampaikan dirinya menolak bantuan Pemerintah Provinsi Riau lainnya yang meliputi bantuan pendidikan dan kesehatan.

"Nanti tolong sampaikan kepada Pak Syamsuar (Gubernur Riau, red). Kalau tanggung-tanggung tak usah membantu di sini. Kesehatan Meranti juga nggak perlu dibantu, sudah sehat semua. Pendidikan sudah cerdas Meranti," kata Adil.

Iskandar menegaskan, alasan Bupati Adil menolak bantuan pendidikan dan kesehatan tak masuk akal. Hanya karena Bupati Adil meminta Pemprov Riau menyelesaikan pembangunan jalan poros Alai-Mengkikip, sehingga ia harus mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan di Meranti.

Ia mengingatkan Bupati Adil kalau proses pembangunan selalu dilakukan secara bertahap.

"Saya yakin Bupati Meranti pasti tahu proses pembangunan itu tidak main sulap, sekali baca mantra langsung jadi. Semuanya bertahap, begitu juga jalan Poros Alai-Mengkikip, pembangunannya bertahap. Setahu saya tahun ini dianggarkan sebesar Rp 22 miliar untuk pembangunan jalan tersebut," ungkap Iskandar.

Menurut Iskandar, bantuan pendidikan dan kesehatan dari Pemprov Riau justru berasal dari usulan Pemkab Kepulauan Meranti sendiri.

"Sekarang begitu bantuan pendidikan dan kesehatan itu disetujui, malah ditolak. Saya tak habis pikir," kata Iskandar.

Padahal kata Iskandar, salah satu visi dan misi Bupati Adil yakni mencerdaskan masyarakat Meranti.

"Tapi kenapa bantuan pendidikan ditolak. Ini sangat ironis dan bertolak belakang," kata kecewa.

(*)