Nama proyek tersebut adalah Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Baganiapiapi - Teluk Piyai (Kubu) DAK. Sumber.Dana : APBD RIAU TAHUN 2022. Pagu :Rp.29.831.834.065,00. Bowheer atau Pemilik proyek Dinas PUPR Riau.Pekanbaru, berazamcom-Akhirnya
Tim Pokja sudah sepakat untuk memenangkan salah satu perusahaan sebelum selesai kualifikasi.
Nama proyek tersebut adalah Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Baganiapiapi - Teluk Piyai (Kubu) DAK. Sumber.Dana : APBD RIAU TAHUN 2022. Pagu :Rp.29.831.834.065,00. Bowheer atau Pemilik proyek Dinas PUPR Riau.
Dalam penentuan pemenang proyek ini diduga kuat ada permainan ditingkat Pokja dalam paket rekonstruksi jalan Lintas Pesisir Teluk Piyai kabupaten Rokan Hilir, sehingga peserta nomor urut 1 sampai hari ini tidak mendapatkan undangan untuk verifikasi.
Sementara peserta lelang nomor urut 1 sudah memenuhi kriteria lelang dan didukung penuh oleh BUMN dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
Jadwal evaluasi dan pembuktian kualifikasi masih berlangsung s/d tanggal 13 April 2022 pukul 23.59 wib.
"Jika.ada kekurangan berkas administrasi nomor 1 secara administrasi hukum perusahaan nomor 1 masih memiliki waktu untuk melengkapi. Tapi sepertinya ada pokja sudah melampaui kewenangan dan cenderung menyalahgunakan wewenangnya,"
kata Pemimpin Cabang PT Kemuning Yona Pratama, Budi Nofiansyah kepada media ini, Selasa (12/4/2022).
"Sementara kita tidak diberi kesempatan untuk penbuktian dan klarifikasi dokumen. Padahal
Penawaran kita (PT Kemuning Yona Pratama) berada pada urutan 1 serta didukung penuh pelaksanaan pekerjaan oleh salah satu perusahaan plat merah atau BUMN," tambahnya.
Terpisah Ketua Forum LSM Riau Bersatu Robert Hendriko dengan tegas meminta Sekdaprov Riau dan Kepala biro melakukan evaluasi terhadap stafnya yang diduga kuat kong kali kong dalam menentukan pemenang proyek ini.
"Kita.minta sekdaprov Riau SF Hariyanto dan karo melakukan evaluasi ulang sebelum diperkarakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tandas Robert.
Sementara itu, tokoh masyarakat Riau Fauzi Kadir meminta aparat hukum menelisik dugaan konspirasi dan dugaan gratifikasi antara pokja dengan pihak rekanan yang dimenangkan.
"Kita minta aparat hukum masuk menelisik dugaan permainan pokja dengan rekanan ini. Jika pola seperti ini terus berlangsung, saya khawatir seluruh proyek proyek yang ada tidak akan bagus kualitas pekerjaannya karena sebagian nggaran sudah dibuang untuk kepentingan oknum pejabat di dinas bersangkutan," pungkas Fauzi Kadir yang juga Ketua Partai Ummat Provinsi Riau.***
[]bazm
