Jumat, 1 Juli 2022

Breaking News

  • Kisah Miris JCH di Makkah, Dihipnotis Hingga Ditangkap karena Merokok   ●   
  • Kunjungan Kerja ke Bengkalis, Wagubri Sempatkan Sholat Subuh Berjamaah di Masjid Al-Hakim   ●   
  • Catatan Bemusem Duren Bengkalis Gambaran Mesranya Rakyat dan Pemimpin   ●   
  • Sekda Kuansing dan KONI Riau Respon Keluhan Cabor Porprov   ●   
  • Bupati Bengkalis Kasmarni Ikut Rakor Bersama Gubernur Se-Sumatera   ●   
Guru Besar Al-Azhar Beberkan Alasan Hukum Mardani H Maming Tidak Bersalah
Kamis 23 Juni 2022, 13:52 WIB
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad ikut memberikan pandangan hukumnya terkait kasus Penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bambu, nomor 296 tahun 2011.

Jakarta, berazamcom-Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad ikut memberikan pandangan hukumnya terkait kasus Penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanah Bambu, nomor 296 tahun 2011.

SK berisi persetujuan pelimpahan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) Batubara PT Bangun Karya Pratama Lestari ke PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) itu.

Supardji mengatakan, SK persetujuan IUP tersebut tentu telah sah karena telah melalui proses hukum administrasi di tingkat dinas teknis. Baik tentang persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang secara prosedural telah dilalui.

Dalam legal opinionnya, Suparji membeberkan alasan-alasan hukum yang mendasarinya menyimpulkan bahwa penerbitan SK Bupati Tanah Bambu yang saat itu dijabat Mardani itu sah.

Dalam hal terdapat cacat administrasi dalam penerbitan SK Bupati Tanah Bambu nomor 296 tahun 2011 itu, maka upaya yang bisa ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada pejabat yang menerbitkan SK tersebut, pejabat atasan Bupati, atau mengajukan gugatan pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Dalam kasus cacat prosedur merupakan Ranah Hukum Administrasi untuk penyelesaiannya. Kecuali jika terdapat maladministrasi, utamanya bila terjadi penyalahgunaan wewenang ( detournement de pouvoir )," katanya dalam pandangan hukumnya yang diterima wartawan, Senin (20/6/2022).

Mardani, diakuinya saat itu memang menjadi Bupati Tanah Bambu, Kalimantan Selatan. Namun, dia meyakini bahwa Mardani tidak menerima gratifikasi seperti yang disangkakan padanya.

"Dia (Mardani) tidak menerima sepeserpun gratifikasi izin tambang tersebut. Tuduhan itu selain tak berdasar, itu juga fitnah keji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Keyakinannya itu terkonfirmasi dalam fakta persidangan. Dia mengatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah mengonfirmasi atau memastikan ke terdakwa Dwijono. Tak hanya JPU, hakim yang memimpin persidangan juga telah memastikan itu ke Dwijono.

"(Dalam persidangan) Dwijono tetap menegaskan Mardani tidak menerima grativikasi sama sekali. Uang haram itu hanya dinikmati sendiri oleh terdakwa Dwidjono," katanya.

Terkait kesaksian Christian Soetio, selaku direktur PT. PCN yang menyebut adanya aliran dana ke Mardani H Maming melalui PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT Trans Surya Perkasa (TSP) sebesar 89 Miliar, kesaksian itu juga, kata dia, hanyalah fitnah.

"Transfer itu justru ditujukan ke rekening perusahaan yang saat itu tidak ada kaitannya dengan Mardani. Malah justru perusahaan Christan lah yang mempunyai utang kepada PT.TSP dan PT.PAR sebesar 106 M yang saat ini sedang dalam proses Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)," katanya.

Dilihat dari posisi kasus tersebut, dia meyakini bahwa persoalan penerbitan izin tambang ini tak lagi dikait-kaitkan dengan Mardani H Maming. Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia ini menegaskan bahwa Mardani tak terlibat dan tidak ikut bancakan.**




Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: redaksi.berazam@gmail.com


Komentar Anda
Berita Terkait
 
 


About Us

Berazamcom, merupakan media cyber berkantor pusat di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Indonesia. Didirikan oleh kaum muda intelek yang memiliki gagasan, pemikiran dan integritas untuk demokrasi, dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Kata berazam dikonotasikan dengan berniat, berkehendak, berkomitmen dan istiqomah dalam bersikap, berperilaku dan berperbuatan. Satu kata antara hati dengan mulut. Antara mulut dengan perilaku. Selengkapnya



Alamat Perusahaan

Alamat Redaksi

Perkantoran Grand Sudirman
Blok B-10 Pekanbaru Riau, Indonesia
  redaksi.berazam@gmail.com
  0761-3230
  www.berazam.com
Copyright © 2021 berazam.com - All Rights Reserved
Scroll to top