Kuansing, berazamcom - Ratusan Guru yang dinyatakan lulus seleksi Program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK ) Kuantan Singingi memenuhi ruangan Paripurna DPRD Kuansing, Rabu pagi ( 29/06 ).
Kedatangan para guru PPPK tersebut dalam rangka mempertanyakan kepastian SK mereka dalam acara dengar pendapat dari Pemerintah Daerah Kuansing yang diprakarsai oleh DPRD Kuansing.
Saat acara dengar pendapat yang langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kuansing di ketahui bahwah SK PPPK Kuansing sudah dikirim oleh BKN ke BKPP Kuansing sejak bulan Mei yang lalu, namun sampai saat ini belum dibagikan atas dasar tidak adanya anggaran penggajian di APBD Kuansing tahun 2022.
Keberadaan SK Guru PPPK tersebut diakui oleh Plt. Kepala BKPP Kuansing Marwan melalui Sekretarisnya Hendri Joprison.
"SK sudah dikirim oleh BKN sejak Mei 2022 yang lalu", sebutnya.
Berdasarkan Informasi tersebut Ketua Forum Guru PPPK Kuansing Junaidi menegaskan," Kami hanya membutuhkan SK pak, kapan SK tersebut bisa dibagikan, terkait anggaran itu bukan urusan kami", tegasnya.
Junaidi dengan tegas mengatakan, "SK harus sudah kami terima pertanggal 1 Juli 2022, ini sudah harga mati", sebutnya dengan lantang sehingga mendapatkan sorakan pertanda setuju dari ratusan Guru PPPK yang hadir dalam ruangan Paripurna Dewan terhormat tersebut.
Kemudian Ketua DPRD Kuansing Adam setelah mendengarkan jawaban keberadaan SK PPPK guru tersebut langsung menyatakan," Saya merekomendasikan satu minggu kedepan SK sudah diberikan", tegas Adam.
Terkait Anggran ini tugas pemerintah, apalagi Saudara Sekda Dedy Sambudi sudah membuat statamen di media masa terbit pagi ini bahwa anggaran PPPK guru ini akan dianggarkan pada APBD- P 2022 nantiknya.
"Namun perlu bapak ibu guru ingat, kondisi saat ini LKPJ Bupati tahun 2021 belum dibahas atas imbas saudara Plt. Suhardiman Amby dan saudara sekda Dedy Sambudi yang sudah mengkotak - kotakkan anggota DPRD Kuansing dengan adanya koalisi sanjai yang di prakarsai oleh mereka", kata Adam.
"Tak ada yang bisa dibahas di Lembaga DPRD saat ini, sebab beberapa fraksi yang tergabung dalam koalisi sanjai sudah bersurat kepada ketua DPRD bahwa tidak akan menghadiri kegiatan- kegiatan persidangan di DPRD", urainya.
Lebih lanjut Adam mengatakan, "Bila kondisi ini terus berlanjut bagaimana bisa APBDP itu ada untuk menyusun anggaran penggajian bapak ibu guru, sementara mereka tidak mau hadir ke sidang - sidang DPRD.
Untuk itu hari ini saya serahkan kepada perwakilan guru PPPK Kuansing surat dari fraksi - fraksi tersebut yang menyatakan hal tersebut, pungkasnya.
Berdasarkan pantauan media pihak pemerintah Kuansing hadir Plt. Kepala BKPP Kuansing Marwan, Plt. Kadis Pendidikan Masrul Hakim, Sekretaris BKPP Joprison, sementara pegawai Setwan hadir Plt. Setwan Maisir, dan untuk anggota DPRD hadir sebanyak 9 orang anggota seperti fraksi Golkar, Fraksi PKB, fraksi PPP dan Fraksi Nasdem.
Selain itu berdasarkan data yang diterima jumlah PPPK Guru Kuansing yang lulus tahap I dan II berjumlah 651 dan karena ada yang meninggal dunia satu orang tinggal 650 orang.
[]bazm-8
