Jakarta, berazamcom – Penjabat (Pj) Bupati Kampar Dr. H. Kamsol, MM melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PUPR di Jakarta, Hal itu dilakukan Pj. Bupati Kampar untuk menggesa pembangunan infrastruktur di Desa-desa terisolir atau desa sulit diwilayah Kabupaten Kampar.
Didampingi Anggota DPR-RI Komisi V H. Syahrul Aidi Mazaat, PJ. Bupati Kampar diterima oleh Direktur Jendral (Dirjen) Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) di Kementerian Bina Marga Dr. Ir. Hedy Rahardian, M,Sc
Seperti dilansir dari BerkasRiau.com, hadir mendampingi Pj Bupati Kampar diantaranya Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar Suhermi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Ir. Afdal, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Afruddin Amga. (14/7)
Usai melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina Marga Dr. Ir. Hedy Rahardian, M,Sc, Kamsol menyampaikan apresiasi luar biasa kepada wakil kita di DPR-RI Komisi V H. Syahrul Aidi Mazaat yang telah memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Bina Marga terkait mempercepat pembangunan infrastruktur di Desa-desa sulit di Kabupaten Kampar.
“Bersama Perwakilan di DPR-RI kita serius mempercepat infrastruktur karena dengan adanya infrastruktur yang memadai bisa menjadi multi efek bagi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa sulit tersebut,” ucap Kamsol.
Ditambahkannya kemajuan suatu daerah sangat tergantung dari infrastruktur daerah itu sendiri, baik dari segi pendidikan, ekonomi dan kesehatan, Ia juga menjelaskan dirinya bersama Syahrul Aidi Mazaat telah menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di desa sulit.
“Kampar merupakan Kabupaten tertua di Provinsi Riau, sangat disayangkan masih ada desa sulit dijangkau dan sangat terisolir. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang difasilitasi perwakilan di DPR -RI ingin menyampaikan hal-hal yang dapat mempercepat pembangunan,” jelasnya.
Kamsol memaparkan, selagi ada program dari Pemerintah pusat untuk peningkatan-peningkatan infrastruktur desa terisolir, maka Pemerintah Kabupaten Kampar harus melakukan pendekatan untuk dapat menyampaikan aspirasi kita sehingga Pemerintah pusat paham akan apa yang dibutuhkan daerah, kata Kamsol.
“Didaerah sulit dijangkau akibat belum adanya infrastruktur itu, juga terdapat objek-objek wisata yang belum memiliki akses jalan yang memadai, sangat disayangkan apabila objek wisata tersebut tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya,” cetus Kamsol. (*)
