Suku Anak Dalam Jalan Kaki Jambi-Jakarta Tagih Janji Jokowi
Selasa 27 Agustus 2019, 12:04 WIB
ist
Jakarta, berazamcom -- Puluhan Suku Anak Dalam (SAD) dan petani yang bermukim di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi berencana menggelar aksi jalan kaki dari Jambi menuju Istana Negara, Jakarta.
Kordinator lapangan Amirudin Todak mengatakan aksi itu dilakukan untuk menagih janji Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan konflik lahan antara SAD dan petani dengan PT Berkat Sawit Utama/PT Asiatic Persada.
"Benar kami berencana menggelar aksi jalan kaki dari Jambi menuju Jakarta untuk menghadap Presiden (Jokowi) meminta, menagih janji percepatan penyelesaian konflik agraria," ujar Amirudin kepada wartawan, Selasa (27/8).
Amirudin menuturkan SAD dan petani menolak pengukuran ulang lahan perpanjangan Hak Guna Usaha milik PT Asiatic Persada. Selain karena pengukuran tak melibatkan tokoh SAD, ia menyatakan lahan PT Asiatic Persada merupakan lahan konflik.
Lebih lanjut, Amirudin menyampaikan sampai saat ini belum ada mediasi antara pihaknya dengan PT Asiatic Persada sejak konflik terjadi pada 1986/1987. Ia menduga hal itu urung terlaksana karena PT Asiatic Persada tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan lahan HGU.
"Sampai ini hari tidak bisa membuktikan bahwa ini izin HGU yang sebenarnya," ujarnya.
Di sisi lain, Amirudin menyampaikan pihaknya telah meminta Pemkab Batanghari, DPRD Batanghari, dan Badan Pertanahan Nasional Batanghari untuk mengkur lahan milik SAD yang diakui oleh peta mikro, yakni 3.550 hektar.
Namun, ia menyebut hal itu tak kunjung dilakukan meski mantan Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan telah mengeluarkan instruksi untuk mengukur lahan SAD seluas 3.550 hektar pada 2016.
"Sampai sekarang belum ada sama sekali penyelesaian konflik, niatan baik daripada pemerintah maupun perusahaan terkait mengeluarkan hak masyarakat adat yang seluar 3.550 itu," ujarnya.
Terkait hal itu, ia berharap Jokowi mengembalikan hak SAD yang pernah dijanjikan. Ia juga berharap lahan itu nantinya diberi sertifikat komunal agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.
"Harapan terakhir suku anak dalam dan tokoh-tokoh masyarakat suku anak dalam hanya presiden lah yang bisa menyelesaikan konflik ini. Karena sudah menahun dan terkesan dipelihara," ujar Amirudin.
Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, aksi jalan kaki SAD dan petani akan dilakukan pada Rabu (28/8). Rute aksi jalan kaki akan dimulai dari Kantor Pemerintah Provinsi Jambi dan berakhir di Jakarta.
Kordinator lapangan Amirudin Todak mengatakan aksi itu dilakukan untuk menagih janji Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan konflik lahan antara SAD dan petani dengan PT Berkat Sawit Utama/PT Asiatic Persada.
"Benar kami berencana menggelar aksi jalan kaki dari Jambi menuju Jakarta untuk menghadap Presiden (Jokowi) meminta, menagih janji percepatan penyelesaian konflik agraria," ujar Amirudin kepada wartawan, Selasa (27/8).
Amirudin menuturkan SAD dan petani menolak pengukuran ulang lahan perpanjangan Hak Guna Usaha milik PT Asiatic Persada. Selain karena pengukuran tak melibatkan tokoh SAD, ia menyatakan lahan PT Asiatic Persada merupakan lahan konflik.
Lebih lanjut, Amirudin menyampaikan sampai saat ini belum ada mediasi antara pihaknya dengan PT Asiatic Persada sejak konflik terjadi pada 1986/1987. Ia menduga hal itu urung terlaksana karena PT Asiatic Persada tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan lahan HGU.
"Sampai ini hari tidak bisa membuktikan bahwa ini izin HGU yang sebenarnya," ujarnya.
Di sisi lain, Amirudin menyampaikan pihaknya telah meminta Pemkab Batanghari, DPRD Batanghari, dan Badan Pertanahan Nasional Batanghari untuk mengkur lahan milik SAD yang diakui oleh peta mikro, yakni 3.550 hektar.
Namun, ia menyebut hal itu tak kunjung dilakukan meski mantan Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan telah mengeluarkan instruksi untuk mengukur lahan SAD seluas 3.550 hektar pada 2016.
"Sampai sekarang belum ada sama sekali penyelesaian konflik, niatan baik daripada pemerintah maupun perusahaan terkait mengeluarkan hak masyarakat adat yang seluar 3.550 itu," ujarnya.
Terkait hal itu, ia berharap Jokowi mengembalikan hak SAD yang pernah dijanjikan. Ia juga berharap lahan itu nantinya diberi sertifikat komunal agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.
"Harapan terakhir suku anak dalam dan tokoh-tokoh masyarakat suku anak dalam hanya presiden lah yang bisa menyelesaikan konflik ini. Karena sudah menahun dan terkesan dipelihara," ujar Amirudin.
Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, aksi jalan kaki SAD dan petani akan dilakukan pada Rabu (28/8). Rute aksi jalan kaki akan dimulai dari Kantor Pemerintah Provinsi Jambi dan berakhir di Jakarta.
Selama di Jakarta, SAD dan petani akan melakukan aksi di Istana Negara, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, KPK, Kemenkopolhukam, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung.*
[]bazm-13
sumber: CNN Indonesia.com
Untuk saran dan pemberian informasi kepada berazam.com, silakan kontak ke email: redaksi.berazam@gmail.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Rabu 15 Mei 2024
Edy Natar Nasution Kembali Berkomitmen Politik, Kembalikan Formulir Pendaftaran ke PAN Riau
Jumat 08 Maret 2024
Stikes Tengku Maharatu Wisuda Lagi 231 Sarjana Kesehatan dan Profesi Ners
Senin 22 Januari 2024
Letakan Batu Pertama, Stikes Tengku Maharatu Bangun Kampus Empat Lantai
Selasa 28 November 2023
Satu Jam Bersama Gubernur Riau Edy Natar : Mimpi Sang Visioner dan Agamis
Selasa 21 November 2023
Silaturahmi IKBR dengan Plt Gubri, Edy Nasution: Insha Allah Saya Maju
Minggu 01 Oktober 2023
Bravo 28 Usulkan Ganjar-Jokowi Pasangan Pilpres 2024
Rabu 27 September 2023
Hendry Ch Bangun Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Pusat 2023-2028
Rabu 20 September 2023
Perginya Dosen Ramah, Humoris, dan Rendah Hati
Senin 18 September 2023
Wow! Ternyata Harga Kontrak Impor LNG Pertamina yang Disidik KPK Jauh lebih Murah dari Harga LNG Domestik
Senin 11 September 2023
Menkominfo Mau Pajaki Judi Online, Ini Kata CERI
Berita Terkini
Sabtu 18 Mei 2024, 19:28 WIB
Ketua DPC PJS Kota Palembang Soroti Pembangunan Terminal Batubara Kramasan
Sabtu 18 Mei 2024, 18:10 WIB
Pernyataan Wan Abu Bakar Berpotensi Primordialisme, Tokoh Riau Edy Natar Nasution Angkat Bicara
Jumat 17 Mei 2024, 22:20 WIB
Dinkes Siak dan Apkesmi Gelar Webinar, Perkenalkan Program ILP
Jumat 17 Mei 2024, 10:57 WIB
Mahasiswa Hukum UIR Raih Best Speaker di Kontes Duta Wisata Riau 2024
Jumat 17 Mei 2024, 10:53 WIB
UIR Terima Bantuan Dana Pendidikan Sebesar Rp 70 Juta dari Bank Syariah Indonesia
Jumat 17 Mei 2024, 10:48 WIB
Viral! Beredar video Harimau Mati Tertabrak Mobil di Tol Permai, Ternyata Begini Faktanya
Jumat 17 Mei 2024, 10:41 WIB
Kisah Kontroversial Pemanggilan Pejabat Eselon 2 di Pemprov Riau: dari Spekulasi hingga Tersangka
Kamis 16 Mei 2024, 13:18 WIB
Tuhan Sedang Menyapa Kita
Kamis 16 Mei 2024, 07:57 WIB
Konsistensi Syamsuar Dipertanyakan: Dulu Tidak Maju, Sekarang Maju, Harris pun Merasa Tertipu?
Rabu 15 Mei 2024, 15:08 WIB
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024