Jakarta, berazamcom- Langkah Presiden Jokowi mendorong Pertamina bekerja sama dengan Guma Group dan berinvestasi USD 1,5 miliar untuk mengembangkan geotermal di Kenya dinilai sebagai langkah yang keliru dan tak perlu.

"Sebab, tidak ada manfaatnya sedikitpun bagi  kepentingan ketahanan energi nasional, lantaran energi panas bumi tidak bisa diimpor ke Indonesia. Jauh lebih tepat Pertamina ditugaskan serius mengembangkan banyak potensi geotermal di dalam negeri untuk menekan emisi gas buang dari PLTU dengan energi batubara, itu pun jika Pertamina punya uang," ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Rabu (23/8/2023) pagi di Jakarta.

Faktanya, kata Yusri, untuk proyek RDMP (Refinery Develoment Master Plan) dan GRR ( Grass Root Refinery) beberapa kilang dalam negeri saja belum tuntas pendanaannya, termasuk proyek infrastruktur Pertamina lainnya seperti depo BBM, depo minyak mentah,  terminal BBM, terminal Refrigerated  LPG dan terminal Regasifikasi LNG serta jaringan gas kota ( jargas).

"Apa pemerintah belum paham bahwa investasi Pertamina di luar negeri berupa Participacing Interest atau PI di 13 negara untuk mengelola blok migas untuk mendukung ketahanan energi nasional ternyata hasilnya tidak signifikan dengan puluhan miliar dollar Amerika yang telah digelontorkan, total produksi minyak yang diperoleh dari 13 negara hanya sekitar 100.000 barel perhari, itupun tidak semua minyak mentahnya dapat dipasok ke kilang Pertamina karena pertimbangan efisiensi" beber Yusri.

Produksi minyak di 13 negara investasi Pertamina itu menurut Yusri jauh tak sebanding dengan investasi Pertamina mengelola Blok Rokan yang produksinya di level 160.000 barel perhari.

Yusri lantas mengutarakan agar Presiden Jokowi berhenti melakukan pencitraan dan fokus tugaskan Pertamina di membangun infrastruktur migas di dalam negeri saja.

"Jadi sudahlah, hentikan pencitraan yang tak perlu itu, tugaskan Pertamina fokus dalam negeri saja, apalagi dugaan 'hengki pengki' sangat kental terhadap proyek Pertamina di luar negeri yang sulit dideteksi oleh BPK, BPKP dan aparat penegak hukum," ujar Yusri.

Kecuali, kata Yusri, yang dikembangkan di Kenya itu adalah blok Migas produksi. "Setidaknya ada manfaatnya untuk kepentingan energi dalam negeri, ini malah tak terjadi" pungkas Yusri.(*)