Salah satu moment yang tidak bisa saya lupakan sampai hari ini, ketika duduk di bangku Sekolah Dasar. Di sana banyak ilmu dasar diserap pertama setelah masa kanak-kanak. Masa belajarnya pun lebih lama dibanding jenjang sebelum maupun setelahnya. Bukan hanya ilmu akademik, tapi juga non-akademik termasuk etika yang dibentuk.

Keterampilan juga obyek yang harus diasah, bukan hanya berpegang pada buku saja. Permainan catur menjadi olahraga otak yang diajarkan wali kelasku kala itu. Semua murid saling berhadapan demi mencoba untuk menjalankan bidak catur sesuai jalannya masing-masing.

Saya yang sama sekali tidak paham soal gerak setiap karakternya, harus diajarkan bagaimana lakon si menteri, benteng, kuda dan lain sebagainya. Si raja adalah bagian terpenting tapi juga lemah secara pergerakannya, makanya dia dilindungi. Tapi kalau rajanya sudah bergerak sendiri karena pengawalnya baik menteri dan kawan-kawannya sudah dimatikan lawan, raja harus bergerak sendiri mengamankan posisinya.

Tanda bahaya kalau sampai raja yang harus dilindungi ini sudah keluar dari singgasananya. Sikon itu mirip dengan hari ini, dimana kepala negara harus sibuk memenangkan paslon dukungannya dalam kontestasi pilpres. Setiap pergerakannya mungkin sudah terselip gerakan kampanye.

Setiap langkahnya bernilai politisasi, seperti beberapa hari lalu yang statemennya berubah 180 derajat dari mengintruksikan para bawahannya untuk menjaga netralitas menjadi mempersilahkan dirinya sendiri beserta bawahan-bawahannya untuk berkampanye.

Dimana letak harga diri seorang presiden? Dimana etika yang sejak SD diajarkan para guru? Entah kemana perginya sudah tak berbekas. Presiden Jokowi adalah bapaknya negara yang mengayomi rakyat dan menjadi teladan mereka dan para aparat negara. Tapi kenapa untuk menentukan hak demokrasi dan hak politiknya, etika ditinggalkan?

Netralitas sudah seharusnya dipegang sesuai norma yang selama ini berjalan. Tapi apa yang terjadi, dia mendeklarkan dengan gamblang presiden dan menteri boleh berkampanye serta berpihak. Saya tidak lagi bisa menerimanya. Di saat para Bawaslu sedang mengagungkan yang namanya netralitas di kalangan ASN dan aparat lain, kepalanya sendiri justru mempersilahkan untuk kampanye. Mau jadi apa demokrasi negeri ini, kawan?

Di balik tindakan yang membuat semua kalangan kaget, Jokowi pasti punya hal yang melatarbelakanginya. Dan hal itu lanjutan dari narasi menang satu putaran dari kubu 02, paslon dukungan presiden sekaligus anaknya sendiri.

Konflik kepentingan jelas sudah tertangkap oleh mata telanjang rakyat. Tidak lagi dipungkiri, apalagi dengan pergerakan sekelas ketua Mahkamah Konstitusi yang independent saja bisa mengeluarkan putusan melanggar etik karena ikatan darah. Sedangkan presiden Jokowi hanya membiarkan hal itu berlalu bagaikan angin saja.

Pasca debat narasi satu putaran terus digaungkan, tapi hal itu kontras dengan tindak-tanduk paslon yang mereka dukung. Tidak masuk akal jika sentiment negatifnya saja tinggi dari capres maupun cawapresnya, tapi elektabilitas terus naik di puncak tertinggi. Para menteri kepercayaannya tidak bisa terus-terusan menutupi aib dan kekurangan paslon 02.

Makanya sampai ada pergerakan presiden berkantor di Jateng. Karena provinsi itu menjadi basis massa paslon 03, Jokowi turut menyisir langsung ke beberapa daerah untuk bertemu rakyat lewat berbagai agenda di sana.

Apa, mau bilang bahwa acara dan safarinya presiden sudah dijadwalkan 2 bulan yang lalu? Basi guys, narasi itu hanya bentuk mengelabuhi pergerakan sang presiden saja. Buktinya itu ada 2 jari diacungkan ibu negara atau Pak Jokowi sendiri saat melintasi jalanan di daerah Jateng.

Ketika ditanya, bilangnya hal itu menyenangkan. Bercanda memang ini bapak presiden dan ibu negara. Ya setelah itu baru ada susulan mengacungkan jari jempol, besok baru 3 jari begitu ya, bu, pak?

Ibarat bermain catur, langkah Pak Jokowi sudah keskakmat. Publik sudah tahu bahwa dia ingin memenangkan anaknya. Makanya sampe dia berani merubah statemennya dari menjaga netralitas, sampai pada keputusan untuk berhak kampanye dan memihak.

Apa yang dilakukan Jokowi ini sudah menghitamkan namanya sendiri sebagai presiden Republik Indonesia. Marwahnya sebagai bapak negara dan presiden merakyat sudah terganti dengan bapaknya Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka dan presiden yang ingin memindahkan kekuasaan ke tangan anaknya.

Demokrasi kita terlalu mahal kawan, jika hanya memindahkan kekuasaan dari bapak ke anaknya. Capres yang lebih cakap ada, yang jelas bisa mengayomi rakyat dengan kemampuan dan rekam jejaknya. Kenapa kita harus pilih yang melanggar HAM berat dan melanggar konstitusi sekaligus menggunakan fasilitas demi kemenangannya? Saya sih ga dulu kawan, pilihan yang pasti saja ada ngapain yang banyak konfliknya. Ga mau rugi dong !

Penulis adalah seorang budayawan