Pekanbaru berazamcom - Jampidsus Kejaksaan Agung meminta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Akmal Abbas, untuk menyelidiki tiga kasus dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat pada 24 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi.

Dilansir dari laman riausatu.com, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Riau, Imran Yusuf, mengonfirmasi keberadaan surat tersebut dan menyatakan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap klarifikasi dan pengumpulan informasi.

"Info ini sedang dalam tahap klarifikasi, pengumpulan informasi.. Masih proses klarifikasi validasi laporannya, bang," jawab Imran Yusuf, melalui pesan WhatsApp seperti dilansir riausatu.com.

Kasus yang disinyalir melibatkan Bupati Rohil tersebut antara lain, pertama bantuan CSR dari Bank Riau Kepri Syariah tahun 2022 sebesar Rp500 juta, diduga digunakan untuk modal usaha pribadi anak Bupati Rohil, Nalladia Ayu Rokan.

Kedua, bantuan dana hibah sebesar Rp400 juta untuk Gerakan Milenial Rohil Bangkit (GMRB) dari Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Rohil tahun 2022, diduga dialokasikan untuk biaya politik anak Bupati Rohil, Nalladia Ayu Rokan; SPj (Surat Pertanggung Jawaban) diduga dimanipulasi.

Ketiga, bantuan dana hibah pada APBD Rohil tahun 2022 sebesar Rp600 juta kepada GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Rohil yang diketuai Sanimar, istri Bupati Rohil Afrizal Sintong, di mana SPJ diduga fiktif.

Terkait kasus ini berazamcom mencoba meminta tanggapan Bupati Rohil Afrizal Sintong melalui percakapan daring pada Selasa (6/2/2024). Namun hingga berita ini tayang belum ada respon dari yang bersangkutan.

Diluar kasus-kasus ini, seorang warga Rohil bernama Abdul Rab juga telah melaporkan dugaan korupsi Dana Desa Kabupaten Rokan Hilir kepada Kejati Riau, namun belum ada penjelasan lebih lanjut. Laporan disampaikan pada tanggal 4 Januari 2024 lalu.

Atas laporan tersebut Abdul Rab, warga Bagan Punak, Bagansiapiapi, Rokan Hilir, menanyakan proses penanganan laporannya kepada Kejaksaan Tinggi Riau dengan tujuan agar proses hukum dapat berjalan secara adil. Kasus terkait Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2023 yang dilaporkan oleh Abdul Rab mencakup tuduhan penyalahgunaan wewenang dan persekongkolan jahat dengan potensi kerugian negara yang melibatkan beberapa pihak, termasuk Bupati Rokan Hilir.

Adapun dugaan laporan yang disampaikan ke Kejaksaan Tinggi Riau terkait Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2023, atas tuduhan Penyalahgunaan wewenang dan Persekongkolan jahat yang bertujuan untuk memperkayakan diri sendiri dan atau orang lain yang menyebabkan Kerugian Negara, Dengan sejumlah 159 Kepala Desa melakukan Kunjungan Kerja ke Bandung dengan tema “Penguatan Pemerintah Kepenghuluan untuk mensukseskan Prioritas Progam Nasional” yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Demikian isi laporan yang dijabarkan.

Disebutkan pada bukti tanda terima surat pengaduan tersebut terlapor yaitu, Bupati Rokan Hilir (Teradu 1), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rokan Hilir (Teradu 2), Lilik Astuti Direktur PT. Bali Cemerlang Indonesia/ Direktur CV. Bali Putra Indonesia, beralamat Jalan Jendral Sudirman – Kompleks Perkantoran Sudirman Point Blok A – 5, Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Dijelaskan Abdul Rab, kronologi dugaan telah terjadinya persekongkolan jahat dengan tujuan untuk memperkayakan diri sendiri dan atau orang lain serta penyalahgunaan jabatan dimana setiap Kepenghuluan dipatok Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) bersumber dari alokasi Dana Desa (DD) Tahun 2023 yang dipakai untuk biaya kunjungan kerja ke Bandung Jawa Barat dari tanggal 10 sampai 14 Desember 2023.

Abdul Rab

Lanjut Abdul Rab, "Sebagaimana diketahui Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada prinsipnya didasarkan , Kemanusiaan, Keadilan, Kebhinekaan, Keseimbangan Alam, Kebijakan Strategi Nasional, dan Sesuai dengan kondisi obyektif Desa melalui Musyawarah Desa antara Badan Permusyawaratan Desa (BPKep) atau ((BPD)," beber Abdul Rab.

Dilansir dari laman rekayasanews.com, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Rokan Hilir, Yandra, membantah bahwa kegiatan terkait tidak bersumber dari Dana Desa, melainkan dari ADD/ADK.

"Nngawur, itu bukan dana desa tapi ADK. Fitnah itu, dia tidak tahu. Elok penghulu yang jelaskan," tegas Yandra membantah.

Editor: Alvi