Pekanbaru, Berazam.com : Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meyakini kejanggalan data dalam aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah bukti adanya kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2024.

Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya bakal membawa bukti tersebut apabila mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bambang Widjojanto mengatakan bukti yang dimaksud adalah hasil audit forensik yang dilakukan oleh Tim Informasi Teknologi di Timnas AMIN.

"Kalau terus main-main, forensik ini akan kami buka di depan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada kecurangan yang bisa juga ditemukan dan kita mempunyai forensik yang bisa masuk di situ," jelas Bambang, Sabtu (17/2/2024) dilansir dari Wartakota.

Bambang mengatakan Timnas AMIN melakukan audit forensik terhadap data di Sirekap KPU selama beberapa hari ini.

Adapun hasil dari audit itu mengindikasikan adanya algoritma yang dibuat dalam sistem tersebut untuk menggelembungkan suara salah satu pasangan calon.

"Algoritma sistem di-setting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatis mendapatkan suara di atas 50 persen," katanya.

Bambang memberikan contoh sejumlah kejanggalan yang ditemukan Tim IT Amin. Di antaranya terjadi perubahan data suara dari sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang menguntungkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Ini betul-betul bukan sekedar salah menulis," kata dia.

Bambang menyebut tim AMIN juga menemukan penambahan suara yang terjadi TPS-TPS membentuk suatu pola. Dia menyebut angka-angka itu bertambah dalam kelompok 100.

"Ini sudah ketahuan loncatannya, 600, 700, 800, kami menduga loncatannya 100," jelas mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Dia mengatakan tim AMIN akan terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan dalam Pemilu. Salah satunya dengan melakukan audit forensik dengan metode-metode lainnya.

"Ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim ahli, karena kalau dibuka sekarang itu akan digunakan (lawan) untuk antisipasi," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan soal beragam cara pelanggaran pemilu 2024 yang mereka temui.

Diantaranya, mulai dari ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali hingga pemilih yang menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak sesuai dengan KTP miliknya.

"Ada 2.143 ya yang mencoblos lebih dari satu kali, ada beberapa kejadian nanti coba dicek yang kemarin," kata Bagja di kantornya, Jumat (16/2/2024).

"Ada juga orang yang memilih, bukan KTP yang di wilayah itu," tambah Bagja.

Bagja juga menyoroti soal kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang melanggar aturan dalam contoh kasus di luar negeri.

"Misalnya kejadian Taipei, kan ada yang mengatakan dalam pemeriksaan kami. Ada indikasi ada arahan bahwa diterima boleh mengirim sebelum itu," ungkapnya.

"Jadi itu juga harus nanti ke depan tolong yang seperti ini diperhatikan yang detail-detail seperti ini," katanya.

Editor: Yanto Budiman