Jakarta, berazamcom - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto berpandangan bahwa demokrasi yang berjalan saat ini berada di bawah intervensi kekuasaan. Hal tersebut disampaikan Hasto ketika ditanya soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut hanya menjadi penghubung atau jembatan terkait pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Awalnya, Hasto mengingatkan bahwa proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 belum selesai. Bersamaan dengan itu, dia mengajak semua pihak tidak menutup mata terhadap berbagai indikasi kecurangan dalam pemilu.

"Kita tidak menutup mata bahwa yang disampaikan di dalam Dirty Vote, demokrasi kita itu turun ke titik nadir itu menjadi perhatian kita bersama," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Kecurigaan Ada Persoalan Terkait Pemilu Hasto mengatakan, jika persoalan demokrasi belum diselesaikan, maka akan berpengaruh pada masa depan bangsa. Kemudian, dia berpendapat bahwa demokrasi yang ada saat ini, justru di bawah intervensi dari penguasa.

"Ini menyangkut masalah masa depan kita bagaimana proses demokrasi yang dibangun di bawah intervensi kekuasaan yang luar biasa," ujarnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini juga blak-blakan mencontohkan hal yang dianggapnya sebagai intervensi penguasa pada proses Pemilu 2024. Menurut Hasto, intervensi ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat negara.

"Di mana, misalnya, mereka yang punya kemampuan mengorganisir berasal dari kader-kader partai, kepala daerah, banyak kepala desa yang diintimidasi, itu kan menunjukan polanya," kata Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengaku pertemuannya dengan Surya Paloh hanya bertindak sebagai penghubung atau jembatan untuk semua hal. Hal ini dikatakan Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RS PPN) Panglima Besar Soedirman dan 20 Rumah Sakit TNI, di RSPPN, Jalan RC Veteran Raya, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin.

"Itu sebetulnya, saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan," kata Jokowi.

Sementara terkait urusan politik, menurut Jokowi, diserahkan seluruhnya kepada partai-partai politik di Tanah Air. Dia hanya ingin menjadi penghubung komunikasi terhadap semua hal.

"Yang penting nanti partai-partai (yang mengurus). Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Urusan politik itu urusan partai," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, pertemuan dengan Surya Paloh adalah pertemuan politik biasa.(*)

Sumber: Kompas.com