Pekanbaru, berazam.com : Gubernur Riau Abdul Wahid resmi dianugerahi gelar kehormatan adat Datuk Seri Setia Amanah oleh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dalam prosesi adat yang digelar di Gedung LAMR, Sabtu (5/7/2026). Gelar tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas kepemimpinan Abdul Wahid dalam memajukan Provinsi Riau.

Namun di balik seremoni sakral itu, sikap Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto juga menarik perhatian publik. Ia menolak rencana pemberian gelar adat kepadanya dengan alasan yang mencerminkan kerendahan hati dan integritas seorang pemimpin.

"Ada tiga hal penting dalam kepemimpinan: kerendahan hati, kejelasan kinerja, dan keberanian mengungkap kebenaran," ungkap SF Hariyanto kepada media ini dalam wawancara daring, Sabtu (5/7/2024). Menurutnya, ia belum layak menerima gelar tersebut karena belum merasa banyak berbuat bagi Riau sejak dilantik sebagai Wakil Gubernur.

Hariyanto mengakui, ruang geraknya selama ini masih terbatas dan belum memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan program atau inovasi besar di daerah. Namun ia menegaskan komitmennya untuk terus bekerja demi kemajuan 'Bumi Melayu Lancang Kuning'.

"Jangan kemudian dipelintir seolah-olah saya menolak dengan keangkuhan. Tapi saya belum bisa menerima, justru karena kerendahan hati sebagai seorang pemimpin," ujarnya.

Menyikapi hal tersebut tokoh masyarakat Riau Fauzi Kadir menyebut sikap SF Hariyanto yang belum bersedia menerima gelar adat  mesti dipahami dan dihargai. "Kita harus saling menghargai perbedaan dan hidup dalam kebersamaan. Terkait ada pihak pihak yang menyebut SF dalam posisi keangkuhan karena menolak rencana pemberian gelar adat, itu terlalu gegabah," ujar Fauzi Kadir kepada berazam, Sabtu (5/7/2024).

Ditambahkannya, persoalan ini tidak perlu diperpanjang. Semua pihak harus saling menghargai, termasuk menghargai sikap Wagubri SF Hariyanto.

"Pemberian gelar adat tinggal menunggu waktu saja sebagaimana yang disampaikan Ketua MKA LAM Riau Datuk Seri HR Marjohan Yusuf ," pungkasnya.

Pemberian gelar kepada Gubernur Abdul Wahid sendiri berlangsung di tengah kondisi LAMR yang masih diliputi dualisme kepengurusan. Namun wacana penganugerahan ini disebut-sebut sudah dirancang jauh hari sebelumnya oleh pihak LAMR.

Prosesi adat tersebut dihadiri para tokoh adat, pejabat pemerintah, dan masyarakat yang menyaksikan langsung pemberian gelar tertinggi dalam tradisi Melayu Riau itu.(*)

[] bazm02