Pekanbaru, berazamcom – Penyesuaian kemampuan fiskal menjadi salah satu perhatian dalam perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026. Di tengah kebutuhan menyesuaikan struktur pendapatan dan belanja, Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pengelolaan anggaran tetap diarahkan untuk menjaga pelayanan publik dan prioritas pembangunan.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan perubahan APBD merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi pemerintahan dan keuangan daerah sepanjang tahun anggaran berjalan.

Karena itu, setiap perubahan anggaran perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah tanpa menghilangkan fokus terhadap kebutuhan masyarakat.

"Seluruh penyesuaian tersebut kita lakukan secara cermat dan hati-hati, dengan tetap menjaga prioritas pembangunan serta kepentingan masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (28/9/2026).

SF menjelaskan, penyesuaian dalam perubahan APBD mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, serta penerimaan pembiayaan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih terarah sesuai kebutuhan pembangunan.

Menurutnya, pengelolaan APBD juga harus memperhatikan berbagai catatan yang muncul selama proses pembahasan bersama DPRD.

"Kami akan menindaklanjuti dalam pelaksanaan anggaran dengan memastikan APBD dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau Kaderismanto mengatakan kondisi fiskal yang membutuhkan kehati-hatian harus diikuti dengan pengendalian belanja. Namun, efisiensi anggaran tetap perlu dilakukan secara terukur agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

"Sejumlah belanja penunjang pemerintahan menjadi bagian yang perlu dicermati dalam pengelolaan APBD. Efisiensi anggaran harus tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik," tegasnya.

Menurut Kaderismanto, pengelolaan APBD tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran yang terserap. Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap anggaran memiliki tujuan, keluaran, dan manfaat yang jelas.

Ia menilai anggaran daerah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.

"Maka dari itu anggaran daerah harus diarahkan untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan publik. Karena pada akhirnya tugas kita bukan hanya menyusun dan menetapkan anggaran, tetapi memastikan bahwa anggaran tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkasnya.

Dengan demikian, pelaksanaan APBD Perubahan 2026 tidak hanya dituntut mampu menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal daerah, tetapi juga memastikan sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif untuk mempertahankan kualitas pelayanan dan mendukung prioritas pembangunan Riau.(*)